Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dalam waktu dekat, seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta akan berfungsi sebagai kantor pelayanan terpadu di bawah satu pintu (PTSP).
Jadi, kata dia, masyarakat yang hendak melakukan pengurusan izin usaha tidak perlu lagi datang ke PTSP yang ada di kantor wali kota. Meski demikian, ia menegaskan, pembayaran administrasi untuk pengurusan izin tidak akan melalalui pembayaran lewat transaksi tunai.
“Jadi kita sudah ada MoU dengan BPK, tidak ada lagi transaksi kontan. Jadi harus Bank ke Bank. Kita akan paksa pihak-pihak yang berurusan dengan Pemprov DKI agar buka rekening di Bank DKI,” katanya saat acara penandatangan dokumen penandatangan kinerja Kepala SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta 2014, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (2/6/2014).
Basuki menilai, sudah saatnya seluruh transaksi yang berada di lingkungan birokrasi pemerintahan menggunakan sistem non-tunai. Dengan demikian, katanya, potensi-potensi penyelewengan dapat dihindari.
“Saya nilai, yang tidak mau melakukan debit non-tunai, tidak jujur. Apalagi nantinya kan seluruh proses pembelian barang dilakukan lewat e-catalog,” jelas pria yang akrab disapa Ahok itu. [Kompas.com]
http://assets.kompas.com/data/photo/2014/05/26/131822620140526-130655780×390.jpg
om sak noh dilaporin pelarangan bau jengkol dan petai masuk ke balai kota 🙂
bank dki di wajibkan tidak memakai minimum Rupiah untuk membuka rekening, biaya admin di nol kan untuk pemilik rekening dibawah 10 juta, keuntungannya bukan dari nasabah kecil atau rakyat yg dapat kjp, pelan2 seluruh warga dki jakarta di wajibkan punya rekening bank di Bank DKI karena buka rekening tidak perlu setor cuman perlu kasih bukti KK atau KTP, akhirnya pemprov DKI punya bank data soal penduduk DKI yang legal
terlalu banyak jika 10 juta.. mungkin sebesar UMP saja
Di apartemen mediterania gajah mada banyak restaurant yang pemiliknya dari negeri tiongkok.PERNAH TERLIHAT SAAT PETUGAS ENTAH DARI KELURAHAN/KECAMATAN/SUDIN PAJAK HANYA MENERIMA “SUMPALAN”UANG DALAM AMPLOP.Apakah tidak ada tindakan dari pemprov menindak kegiatan2 seperti itu?
Semua PNS aktip harus bikin pernyataan, kalau ketahuan korupsi, mereka dipecat Dan ga dapat pensiun, bahkan hartanya bisa disita negara denganbdelik TPPU….
sebenarnya simple koq, kalo mau membenahi pagar2 nya…semoga para PNS yg jujur, dan yg lainnya, mau bertobat ya. Cukup sudah bangsa ini terpuruk. Kita harus bangkit!
Pak JB
Semua supplier diwajibkan membuka rekening di Bank DKI
Mau berapapun transaksinya harus lewat banking
jangan diatas 25 jt harus lewat bank
nanti dipecah pecah Pak
jadi 24 juta 10 invoives total 240 jt
Tanpa alasan apapun ,yg tidak bisa dicoret