Ahok.Org – Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang ‘dana siluman’ di RAPBD 2015 menyebabkan Kementerian Dalam Negeri turun tangan.
Kemarin Tim Panitia Angket DPRD DKI menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Hari ini giliran Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang Gubernur Ahok dan jajarannya ke Kementerian Dalam Negeri.
Usai bertemu Mendagri Tjahjo, Ahok mengaku lega karena diajari menyusun APBD yang benar. Termasuk juga diajari cara menghadapi ketika ada permainan alias mafia anggaran saat menyusun APBD.
Tekad Ahok untuk tak ada tawar menawar dalam penyusunan APBD pun semakin kuat. Termasuk bila tawar menawar itu datang dari anggota DPRD DKI.
“Kami tetap tidak ada kompromi (dengan DPRD). Pak Mendagri dan Pak Presiden juga tidak meminta kita tidak kompromi,” kata Ahok di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Menurut dia, Presiden dan Mendagri meminta sistem e-budgeting tetap dipertahankan supaya bisa menghemat uang negara.
Terkait perselisihan dengan legislatif DKI, menurut Ahok, besok pihaknya akan membahas dengan DPRD. Yang pasti kata mantan Bupati Belitung Timur itu, Kemendagri sudah punya konsep untuk menyelesaikan perbedaan RAPBD antara versi Pemerintah Provinsi dengan DPRD.
“Kalau sampai terjadi perbedaan pun Mendagri akan putuskan, ini akan menggunakan Perda atau Pergub. Itu saja,” kata Ahok. [Detikcom]
Semoga Bpk Ahok selalu diberi kesehatan dan mendapat perlindungan Tuhan YME. Amin.
Terus perjuangkan APBD 2015 versi Pemprov, Pak. Saya khawatir bila dead-lock, akhirnya kembali kepada anggaran tahun lalu yang notabenenya melahirkan pembelian UPS-UPS tidak masuk akal itu.
Pak Ahok selalu berpihak dan membela kepentingan rakyat, saatnya rakyat kini yg bergerak, membela pak Ahok dr kepungan serangan tipu muslihat dprd yg korup dan partai yg memihak pelaksanaan angket thd pak Ahok.
Lembaga yg korup spt dprd tdk pantas berfungsi sbg legislatif (pembuat undang2), bisa2 undang2 yg dihasilkan cacat krn memihak kepentingan org2 di dprd dan sama sekali bermanfaat utk kepentingan rakyat.
Pak Ahok selalu berpihak dan membela kepentingan rakyat, saatnya rakyat kini yg bergerak, membela pak Ahok dr kepungan serangan tipu muslihat dprd yg korup dan partai yg memihak pelaksanaan angket thd pak Ahok.
Lembaga yg korup spt dprd tdk pantas berfungsi sbg legislatif (pembuat undang2), bisa2 undang2 yg dihasilkan cacat krn memihak kepentingan org2 di dprd dan sama sekali TIDAK bermanfaat utk kepentingan rakyat.
Genggam hal-hal yang bersifat abadi, lepaskan hal-hal yang bersifat sementara.
APBD memang perlu keterbukaan selain rasionalisasi melalui prosedur mekanisme penyusunan dan melibatkan publik.
Inilah saatnya untuk membuka mata seluruh rakyat Indonesia bahwa kejujuran yg selama ini ditunjukkan hanyalah ber-pura2 jujur.
Semoga anda bersabar, terus bersemangat memperjuangkan ke-jujuran yg sebenarnya.