KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Wagub BTP Bertemu Telkom Bahas Efisiensi Fiber Optik
Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Direksi PT Telkom untuk membahas biaya pengefesiensian pemasangan fiber optik di DKI Jakarta. Pertemuan ini untuk efisiensi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta.

Sebelum rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB di ruang rapat Wagub di Gedung Balaikota, Basuki menjelaskan pada dasarnya pemasangan fiber optik untuk kepentingan komunikasi dan internet di sejumlah titik lokasi DKI Jakarta bisa diefisiensikan apabila dikerjakan oleh PT Telkom.

“Telkom kan sudah memiliki jaringannya semua sudah ada. Jadi Pak Gubernur ingin kalau Telkom yang menangani semua, kan sudah pasti bebas dari biaya infrastruktur,” kata Basuki, atau yang lebih akrab disapa Ahok, Senin (29/10).

Seperti yang dilangsir oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), pada RAPBD 2013 yang sempat disusun oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada Oktober lalu merincikan besaran biaya pemasangan fiber optik sebesar hampir Rp230 miliar dinilai terlalu boros.

Pada anggaran tersebut dirincikan dana penyambungan fiber optik antara lain adalah untuk penyambungan fiber optik untuk DKI Jakarta sebesar Rp 147 miliar, penyambungan fiber optik untuk tiap Dinas dan Kelurahan Rp 52 miliar, penyambungan fiber optik di Kelurahan, Puskesmas dan RSUD sebesar Rp94 miliar dan penataan dan pengelolaan data center sebesar Rp27 miliar.

Ahok mengatakan baik dirinya dan Gubernur Joko Widodo ingin mengefisiensikan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh para tiap SKPD tersebut.

“Jadi jangan sampai tiap-tiap SKPD dan dinas-dinas ini mengeluarkan biaya-biaya sendiri dan membentuk sistem sendiri. Lebih baik kita ada dibawah satu payung yaitu Diskominfomas (Dinas Komunikasi Informasi dan Humas), tapi kan faktanya tidak jalan selama ini, masing-masing punya anggaran sendiri,” tegas Basuki.

Untuk itu, Basuki menggelar rapat untuk menyatukan acuan yang direncanakannya ini antara Diskominfomas dan PT. Telkom. Basuki pun mengatakan pihaknya sudah mencoret anggaran untuk penyambungan fiber optik dalam RAPBD tersebut.

“Kalau yang sudah kepakai ya kita tidak bisa apa-apa, tapi yang jelas kita sudah coret untuk anggaran yang tahun depan,” tandasnya.[beritasatu.com]

  • Share/Bookmark

12 Responses to “Wagub BTP Bertemu Telkom Bahas Efisiensi Fiber Optik”

  1. kalau memungkinkan…
    semua BTS operator telepon (swasta) baiknya ditata ulang Pemda Pak. Cukup satu tower untuk semua, jangan masing2 satu.

    Reply
    • perlu badan koordinator tower BTS/Antenna-TV klo ini, klo ga nanti kayak iklan KB: “dua ya mah?” “satu!” “dua?” saatu!”
      ga bakal selesai nanti, siapa yg bawar sewa lahan, perbaikan tower, dst.
      memang sebaiknya di efisiensikan pemakaian lahan utk tower ini spy ga semrawut, ga jelas punya sapa tower BTS itu krn yg punya aja ga mo ngaku (tower) BTSnya ada dimana klo pelanggan nanya spy modemnya maknyus sinyalnya. Dan cukup satu antena RX buwat satu tipi, toh semuanya nanti menuju satu tower arahin antenanya.

      Reply
  2. Jangan biarkan jakarta gali dan tutup lubang, karena bila ada gali dan tutup lubang untuk galian kabel optik ataupun tembaga akan merusak keindahan Jakarta, Pak Ahok dan Pak Jokowi sebaiknya pengelolahan jaringan diserahkan ke perusahaan telekomunikasi incumbent yang nota benen milik BUMN Milik negara 100% dan uangnya nggak lari kemana-mana, pajaknya dapat kita ambil dan untuk membangun jakarta tercinta.

    Reply
    • TELKOM itu perusahaan publik bung, setelah asetnya di lego ama pimpinan2 yang tidak pro nasionalis kala itu. FYI telkom dimiliki SINGTEL 35% dan sebagian lagi di kuasai cukong besar melalui pasar modal.

      Reply
    • soal galian, memang butuh koordinator lapangan buwat proyek BUMN ini, siapa itu? ya Dep PU lewat dinasnya di DKI lah. klo masih suka maen tanah galian spt itu ya dijiwir aja kupingnya Dinas PU ini, suruh bikin master-plan sblm bikin galian, minta kpd BUMN2 terkait utk bikin sub-plan mo masukin apa aja ke galian PU ini nantinya.
      Tapi nanti kan alesannya, blon ada duwit, ya toh? jadi ya klo ada duwit baru gali lagi, ga ada duwit ya entar lah tunggu ada duwit dulu… masih mending bareng2 punya duwitnya, klo ngga, ya ampir tiap hari ente bakal liat galian kuburan kabel semrawut di jalanan jadinya.
      Jadi apa perlu Dinas PU punya koordinator finansial juga nih?

      uangnya kan lari ke pajak sama modal diinvestasikan lagi klo ada profit – telkom aja juga invest ke luar negeri buwat sewa b/w sbg backbone keluar, itu bukan modal lari keluar juga ya pak?
      emangnya klo swasta pada ga bayar pajak ato invest keluar semua ya pak? 🙂
      yg ane tau era sblm pak DI (Dahlan Iskan), mentang2 punya pemerentah BUMN2 pada suka nunggak bayar pajak/hutang tuh, gimana coba?
      tapi pak jokowi sudah pilih telkom kan?
      yo wis dah beres, your wish has been fulfilled!
      semoga telkom juga jangan suka nunggak bayar pajak lagi spt BUMN2 lainnya – juga ga fair klo ga dihukum sama beratnya spt swasta pd umumnya jika melanggar tatib bernegara.

      Reply
  3. banyak isp swasta yang berkualitas dan biaya pun lebih murah..tidak perlu ber m – m x… :p

    Reply
    • “m – m x” itu apa ya?
      bisa lebih jelas bos?
      sblm pikiran2 saroe mengambil alih nih… 😉

      Reply
  4. pastikan security itu ga gampang bocor. telkom gampang bocor sekuritasnya.. kalo share jaringan juga jangan sampe jadi lambat.. ini pemerintah, bukan swasta.. memamfaatkan yang sudah ada bagus, asal kontrolnya dijaga selalu. yang penting sebenarnya penanganan galian yang gak pernah habis dari jakarta – sediakan tempat cabling / gorong2 yang besar, biar kedepan gak perlu gali lagi – contoh: depan kantor saya udah 4 kali digali dalam setahun.. dan selalu menyisakan lubang besar dan gak rapih.. yang gali – telkom, pu, bla2.. gak sinkron satu2..

    Reply
  5. harusnya Diskominfomas bisa mandiri tanpa harus tergantung dengan Telkom. After sales dari Telkom itu jelek sekali, akhirnya nantinya pelayanan ke masyarakat yang akan dikorbankan.

    Reply
  6. Tunjuk beberapa perusahaan sebagai operator untuk mengelola unit infrastruktur yang spresifik. Perusahaan operator ini sifatnya tidak mencari keuntungan.
    Perusahaan operator tadi membuat konsorsium ditambah dengan Bank & Pemda.
    Konsorsium ini lah yang mencari untung dari hasil penjualan jasa/ticket dsb, termasuk didalamnya membiayai operasional perusahaan operator tadi.

    Reply
    • sebenarnya bisa saja Pemprov membuat BUMD dimana BUMD ini satu-satunya yang memiliki ijin untuk penggalian FO baru di Jakarta. Pemprov membiayai pembangunan FO sedangkan perusahaan operator swasta yang memiliki profesional yang baik dalam pengelolaan FO menjadi pelaksana pengelolaan. kabel FO tersebut dibagi dua, setengah milik BUMD setengah milik operator swasta untuk kepentingan operator tersebut. Nah yang milik BUMD tersebut dapat disewakan ke operator swasta lainnya serta untuk kepentingan Pemprov DKI secara gratis. ini lebih baik daripada ke Telkom yang SLA-nya hanya jelas di kertas saja tetapi tidak di lapangan.

      Reply
  7. Pak Ahok …hati hati beli kucing dalam karung…bilang nya FO ngga tau nya copper wire dan gali gorong gorong bukan mau pasaang FO pak tapi cari terminasi FO karena ga ada dokumentasi network pak…kalo cuma menghubungkan antar dinas dan kelurahan kenapa ngga manfaatin technology cloud…lebih murah dan bisa dimanfaatin secara mobile …buat conference ,sharing data

    Reply

Leave a Reply to pastiin