Rapat dengan Pak Ical

5
94

Hari rabu, April 6, 2011 , menjadi hari yg istimewa sebagai kader Partai Golkar. Saya ditelepon dari sekretaris Pak Novanto (Ketua Fraksi Partai Golkar) untuk datang ke wisma Bakrie I,diminta hadir rapat oleh ketua umum Partai Golkar, Pak Aburizal Bakrie (Pak Ical).

Hal ini bermula atas berita harian Kompas halaman 4 hari selasa tgl 5/4/2011 dengan judul ambang batas 3 persen (merupakan putusan pleno baleg hari Senin) yang dihadiri oleh saya dan Ibu Tety, kemudian dihadiri oleh Pak Ali wongso yang datang di pertengahan rapat.

Partai Golkar menghendaki 5 persen ambang batas kursi perolehan suara pemilu yang berlaku secara nasional, dimana partai yg tidak memiliki kursi di DPR RI otomatis juga tidak akan memiliki kursi di DPRD. Pimpinan rapat “menipu” kami dengan mengatakan masih akan ada pleno Baleg sebelum paripurna, draft butuh 1 angka. Dan angka tengah adalah 3, partai-partai lain membuat catatan angka yg dikehendaki, belum sempat berdebat ketua rapat main ketok palu saja, saya berpikir tidak perlu ribut dengan cara maksa demikian, akhirnya saya diam. Ternyata selesai rapat ketua di depan media mengatakan hasil pleno baleg menyetujui angka 3%, jelas ini yg membuat ketua fraksi memanggil saya pada hari Selasa setelah mendapat telepon dari Ketum, setelah kami jelaskan bersama Ibu Tety dan Pak Ali Wongso, ketua Fraksi bisa mengerti,dan ternyata Pak Ical ingin mendengar langsung dari kami.

Akhirnya untuk pertama kali saya sebagai anggota Partai Golkar, rapat dan berbicara dengan Ketum Partai Golkar, Pak Ical. Saya terlambat 30 menit dari jadwal rapat 16.30, karena pergi ke Bakrie tower, rapat diadakan di wisma bakrie I, saya kira di kompleks baru yang tempat kami pernah mendapat pengarahan sebelum reses dulu.

Dalam perbincangan banyak kesepahaman dengan beliau, yang paling utama adalah masalah sistem jaminan sosial nasional yang Undang-Undang No 40 Tahun 2004 mengamanatkan membuat badan pengelola jaminan sosial (BPJS) yang sedang dibahas antara DPR RI dan Pemerintah (RUU BPJS), dan terancam deadlock, karena pemerintah menganggap Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 hanyalah penetapan bukan pengaturan, makanya sedang diminta pendapat ke MK. Pak ical menjelaskan perlunya seluruh rakyat memiliki jaminan asuransi kesehatan ketika jadi menko kesra beliau mengganti nama dari askeskin menjadi jamkesmas,karena jaminan kesehatan untuk 70 juta jiwa yang disiapkan pemerintah bukan untuk orang miskin saja yang 31 juta jiwa, melainkan untuk masyarakat yang pas2an tidak miskin, tetapi terancam jadi miskin karena sakit.

Masalah Parliamentary Threshold dan persoalan di Baleg, selesai, beliau bisa mengerti,dan saya juga punya kesempatan menjelaskan metode pembagian suara sesuai dengan teori-teori yang ada. Beliau meminta kami, khususnya yang di baleg harus tegas dan jantan (beliau gunakan bahasa Inggris, firm and be a man). Beliau keliatan pada akhir rapat mulai senang dan banyak tertawa.

Ketika mau pulang, beliau malahan bertanya kepada Saya:

“Gimana Hok?, Udah siap maju jadi gubernur?”, saya bilang siap kalau Ketum perintahkan, lalu beliau menjawab:

“Kita lihat hasil surveinya, kalau memang menang, tentu dimajukan partai Golkar”.

Saya berpikir beliau bisa menerima semua yang saya lakukan selama ini di DPR RI dan sikap-sikap saya juga bisa diterima, beliau justru menginginkan partai Golkar harus dinamis mengikuti suara rakyat, karena suara Golkar adalah suara rakyat, saya merasa beliau tulus mendukung semua sikap dan peryataan saya selama berpolitik. Akhirnya karena peristiwa rapat pleno di Baleg, saya pertama kali bisa menyampaikan langsung kepada Ketum, Pak Ical, pandangan, pengetahuan dan sikap saya dalam menghadiri rapat selaku anggota fraksi partai Golkar dan kader partai Golkar .

Jakarta .kamis, April 7, 2011

Ahok BTP

5 COMMENTS

  1. Ambang Batas memang penting untuk dinaikkan dalam rangka mengefektifkan pemerintahan. Sejalan dengan itu pula, RUU PILKADA perlu dibahas secara serius dan hati2, apalagi wacana mengembalikan ke DPRD, ini bisa menjadi bom waktu, yg perlu dipikirkan bukan mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD, tetapi bagaimana mencari jalan untuk mengefisienkan anggaran pilkada dan mengurangi konflik2 horisontal di akar rumput… sy kira2 pemikiran2 tentang hakl tersebut sudah banyak, tinggal bagaimana mendalami dan mengkaji berbagai pemikiran tersebut. Misalnya saja dalam rangka efisiensi, pilkada dialkukan secara serentak, pengurangan jumlah petugas KPPS, Linmas, sekretariat PPK dan PPS, menaikkan ambang batas pencalonan dari 15 % menjadi 20 – 25 %, menaikkan jumlah pemilih per TPS dari 600 menjadi 800- 1.000 org per TPS, dst. Termasuk mengurangi konflik horisontal dgn jalan menghapus/meniadakan kampanye terbuka.

  2. semoga pak ahok memiliki prinsip dan landasan yg kuat untk mnjlnkan tugas sebagai DKI-1, kelak bpk hrs mnjdi ketum partai, ARB tdk layak berpolitisi,karena kami yakin bpk kelak akn memimpin bangsa ini mejadi bangsa yg makmur, adil, sejahtera. maju terus pak, kami akan selalu mendukung bpk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here