Daftar Prolegnas Prioritas tahun 2012

Dec. 20 | Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2011 Badan Legislasi melaporkan  daftar prolegnas prioritas tahun 2012, untuk dapat melihat daftar tersebut silahkan klik disini

Rapat Pleno Baleg DPR RI – Penyusunan RUU Perubahan UU Kejaksaan

Apr. 6 | Perubahan UU Kejaksaan masuk dalam prolegnas prioritas 2011. Akan tetapi simpang siur badan yang menyusun belum juga selesai. Oleh karenanya Badan Legislasi DPR RI mengambil langkah awal dengan mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan paparan tenaga...

Laporan Ketua Panja RUU Pendidikan Tinggi dalam Pleno Baleg

Apr. 5 | Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (4/4) menyetujui Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Panja  diajukan pada Sidang Paripurna sebagai RUU usul...

Dimana Letak Lembaga Penyelenggara Bantuan Hukum?

Mar. 31 | Kamis pagi Panitia Kerja RUU Bantuan Hukum mengadakan RDPU dengan Kepala BPHN, Irjen Kemenkeu, dan KemenPAN&RB untuk membahas RUU Bantuan Hukum. Rapat diskors karena ketiadaan titik temu antara panja dan pemerintah terkait isu keberadaan penyelenggara...

RUU dari Komisi X yang siap diharmonisasi oleh Baleg

Mar. 22 | Akhir minggu ini Baleg akan mengharmonisasi dua RUU yang diusulkan oleh Komisi X. Untuk dapat melihat draft kedua RUU tersebut silahkan klik judul RUU dibawah ini : Draft RUU Pendidikan Kedokteran Draft RUU Pendidikan Tinggi

Presentasi TA Baleg terkait RUU Perubahan Ormas

Mar. 17 | Untuk dapat melihat Presentasi TA Baleg dapat klik disini

Seponering Sebagai Jalan Keadilan Restoratif?

Mar. 13 | Dalam rangka masukan untuk RDPU RUU Perubahan Kejaksaan I. Deponering dan Seponering Terjadi kesesatan terminologi hukum yang dipakai hingga kini yaitu peristilahan  deponering yang merupakan bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi...

TAP MPR dan Peraturan Lainnya dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Mar. 9 | Hingga tanggal 09 Maret 2011, setidaknya sudah dilangsungkan empat kali rapat kerja panitia khusus dengan menteri Hukum dan HAM, dalam rangka pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (mengganti UU No. 10 Tahun 2004). Permasalahan utama...

RDPU Baleg dengan IPPAT, INI, dan IPLI terkait RUU Perubahan UU Jabatan Notaris

Mar. 7 | untuk dapat melihat laporan singkat RDPU Baleg klik disini

Notaris mengambil lahan Profesi lain?

Mar. 7 | untuk dapat melihat artikel secara lengkap klik disini (artikel ini dalam rangka RDPU Baleg dengan INI, IPPAT dan IPLI terkait RUU Perubahan UU Jabatan Notaris)

Bahan Presentasi BTP – Bercumbu Dengan Konflik

Mar. 3 | Ahok.Org (03/03) – Bercumbu Dengan Konflik- RUU Penanganan Konflik Sosial Sebagai Solusi Penanggulangan Konflik diIndonesia Kejadian konflik dan kekerasan berlatar belakang SARA di Indonesia belakangan ini Potensi  KerawananKonflik Sosial di...

RDPU Baleg dengan Pakar 28 Februari 2011 terkait RUU Perubahan UU Jabatan Notaris

Feb. 28 | Untuk dapat melihat masukan dari tenaga ahli klik disini untuk dapat melihat hasil RDPU klik disini

Menghitung Penting tidaknya Perpres dan Tambahan BN/LN

Feb. 24 | Menghitung Penting tidaknya Perpres dan Tambahan BN/LN Dalam rangka masukan untuk Pansus RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 23 Februari 2011, Menkumham dan panitia khusus RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut...

Revisi UU Kejaksaan: Reformasi tubuh penegak hukum atau sekedar menyelamatkan muka Presiden?

Feb. 9 | RUU Perubahan UU Kejaksaan bernomor 16 tahun 2004 ini merupakan RUU Prioritas 2011 usul inisiatif DPR yang disusun oleh Badan Legislasi DPR. Titik berat perubahan UU Kejaksaan berada pada seputar dampak dari putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010. Putusan...

RDPU Baleg dengan IDI, AMTI, dan Indonesia Berdikari terkait RUU PDRTK

Feb. 8 | #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left:...

DIM Panja Revisi UU MK per 7 Februari 2011

Feb. 7 | Untuk melihat secara lengkap klik PANJA MK 7 Peb 2011

Masukan Bappenas dan Bank Mandiri thd RUU Perubahan Keuangan Negara

Feb. 2 | Rabu, 2 Februari 2011, Baleg mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bappenas dan Bank Mandiri terkait penyusunan RUU Perubahan Atas UU Keuangan Negara. Untuk dapat melihat presentasi dari kedua lembaga tersebut klik disini dan disini

Draft RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Jan. 25 | Rancangan Undang-Undang yang cukup ramai dalam bidang politik yakni RUU Perubahan UU Penyelenggara PEmilu akhirnya hari ini telah selesai diharmonisasi dan dimantapkan oleh Badan Legislasi DPR RI. Untuk dapat melihat secara lengkap draft ini silahkan...