KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » Undang-Undang dan Draft RUU

Undang-Undang dan Draft RUU

RUU Tentang Koperasi

RUU Tentang Koperasi

Apr. 4 | RUU_RUU_tentang_KOPERASI

RUU Tentang Informasi Geospasial

RUU Tentang Informasi Geospasial

Apr. 4 | RUU informasi geospasial NA Informasi Geospasial

RUU Tentang Pengelolaan Zakat,Infaq dan Sodaqoh (ZIS)

RUU Tentang Pengelolaan Zakat,Infaq dan Sodaqoh (ZIS)

Apr. 4 | RUU_RUU_Tentang_Pengelolaan_Zakat,_Infaq_dan_Sodaqoh_(ZIS)

RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin

RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin

Apr. 4 | RUU_RUU_TENTANG_PENANGANAN_FAKIR_MISKIN

RUU Pemilu

RUU Pemilu

Mar. 25 | RUU Perubahan Atas UU Nomor 10 Taun 2008 tentang Pemilu, DPR, DPRD dan DPD: Draf RUU Pemilu (Panja) Draf RUU Pemilu (Final)

Draft RUU Pendidikan Kedokteran

Draft RUU Pendidikan Kedokteran

Mar. 22 | RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN (klik disini)

Draft RUU Pendidikan Tinggi

Draft RUU Pendidikan Tinggi

Mar. 22 | RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI (klik disini)

Soekarno: ”Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”

Soekarno: ”Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”

Mar. 6 | Ahok.Org (06/03) – Komisi II DPR RI terus melakukan penggalian informasi, data dan masukan dari para pakar terkait dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal 1 Maret 2011 Komisi...

Masukan Dari Forum Masyarakat Yogya Di Jakarta Dan Sekitarnya (FORMAYA) Terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta

Masukan Dari Forum Masyarakat Yogya Di Jakarta Dan Sekitarnya (FORMAYA) Terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta

Feb. 2 | Salah satu RUU yang cukup krusial yang dibahas oleh Komisi II DPR RI pada masa sidang III 2010/2011 ini adalah mengenai Keistimewaan Yogyakarta. untuk itulah pada tanggal 26 Januari lalu Komisi II DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa...

Pandangan Dan Pendapat Presiden Terhadap RUU Tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan

Pandangan Dan Pendapat Presiden Terhadap RUU Tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan

Dec. 13 | Pandangan Dan Pendapat Presiden Terhadap RUU Tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan dapat dilihat disini

UU Th 2003

UU Th 2003

Oct. 14 | NO 1 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA NO 2  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN...

UU Th 2004

UU Th 2004

Oct. 13 | NO 1 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA NO 2 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO 3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU REPUBLIK INDONESIA NO 23 Th 1999 TENTANG BANK INDONESIA NO 4  TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NO 5 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO...

UU Th 2005

UU Th 2005

Oct. 13 | No 1 Tentang Perubahan Atas UU No 36 Th 2004 Tentang APBN Tahun Anggaran 2005 No 2 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Th 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No 2 Th 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang No 3...

UU Th 2006

UU Th 2006

Oct. 13 | No 1 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

UU Th 2007

UU Th 2007

Oct. 13 | No 1 Tentang  Pembentukan Kab Empat Lawang Sumsel No 11 Tentang Pembentukan Kab Gorontalo Utara di Prov Gorontalo No 11 Tentang Pembentukan Kab Gorontalo Utara di Prov Gorontalo (penjelasan) No 12 Tentang Pembentukan Kab Bandung Barat di Prov Jabar No...

UU Th 2008

UU Th 2008

Oct. 13 | DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2008 No 1 Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING No 2 Tentang  Partai Politik No 9 Tentang PENGGUNAAN BAHAN KIMIA NO 10 Tentang Pemilu, Anggota DPR,DPRD dan DPD No 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No...

UUD NRI 1945 & Tatib DPR

UUD NRI 1945 & Tatib DPR

Oct. 13 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan DPR RI Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR RI

UU Th 2009

UU Th 2009

Oct. 13 | DAFTAR UU TAHUN 2009 NO 1  TENTANG  PENERBANGAN NO 2 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA NO 3 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO  14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG NO 4 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA NO 5 TENTANG PENGESAHAN...