Ahok.Org – Setelah lama tidak mengikuti rapat di wisma Kopo berhubung sudah tak menjadi anggota Badan Legislasi lagi, Akhirnya semalam saya hadir kembali di tempat ini dalam rangka rapat konsinyering panja RUU ASN (aparatur sipil negara).

Sesuai Jadwal, rapat ini dilaksanakan hingga sabtu besok, namun dari pengalaman saya 2,5 tahun terakhir jadi anggota DPR, rapat dengan anggaran 3 hari 2 malam, hampir semuanya berakhir dengan 1 malam 2 hari saja. Kadang ada yg satu hari satu malam saja.

hal tersebut di atas telah banyak saya singgung dalam beberapa catatan sebelumnya. jika ada hal baru disini adalah bahwa seluruh wisma DPR di kopo ini telah dipasangi AC, termasuk ruang rapatnya. Suasana kamar tidur ada AC baru tetapi tidak tersedia “remote controlnya”. saya sendiri merasakan hawanya sudah dingin walau tanpa menghidupkan AC.

Untuk apa sesungguhnya memasang AC? apakah supaya bisa menghasilkan temperatur yang diinginkan? Rasanya wisma kopo masih tidak terlalu perlu, dengan selimut dan baju lengan panjang dan celana panjang, masih “pas” sejuknya. ataukah banyak anggota DPR yg mengeluh kurang dingin?

Berapa ratus AC dipasang? Hanya BURT yg tau masalah ini.
Ruangan rapat juga dipasang AC, wisma kopo sudah seperti di jakarta saja, udara sudah bukan alami sejuk, tetapi diatur oleh pengatur udara alias “AC”.

Hal baru lainnya soal rapat di kopo, total uang untuk rapat 3 hari 2 malam telah menjadi Rp.4,275,000, dikurangi bayar biaya nginap di 1 villa Rp.150.000,/ malam. Untuk 2 malam menjadi Rp.300.000

Total dibawah kembali tiap anggota Rp.3.975.000, karena ada kenaikan uang transportasi harian dalam kota yang dihitung 3 hari @ Rp.650.000,-.

Anggota yg datang hari ini atau atau yang tidak dtg, tetap menerima penuh uang ini? Saya kira dari pengalaman saya selama ini,kemungkinan besar semua anggota yg tidak hadir juga menerima uang transportasi ini.

Uang-uang seperti ini juga terjadi di eksekutif, kalau dilakukan penghematan besar-besaran soal biaya rapat dan transportasi ini, saya yakin kita mampu bangun infrastruktur transportasi yang lebih baik…

Wisma kopo

BTP

Ahok.Org – Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara  dan  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  tanggal 13 Februari di ruang rapat Komisi II DPR RI Jakarta.

Raker tersebut membahas  Progress Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Tenaga Honorer menjadi CPNS dan kebutuhan formasi PNS disemua instansi, Evaluasi oleh Tim Quality Assurance terhadap Kementerian/Lembaga yang menjadi pilot project  reformasi birokrasi. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai  Demokrat H. Taufiq Effendi.

Menpan & RB
Menpan dan RB Azwar Abubakar menjelaskan bahwa ada 9 program percepatan reformasi birokrasi, yaitu: (1) Penataan struktur birokrasi, (2) Penataan jumlah dan distribusi PNS, (3) Sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, (4) Profesionalisasi PNS, (5)Pengembangan sistem elektronik pemerintah (E-Government,(6) Penyederhanaan perizinan usaha, (7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, (8) Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan (9) Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Penjelasan selengkapnya dapat dilihat disini.

Tenaga Honorer

Wakil Ketua BKN Eko Sutrisno menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menneg PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2010, BKN telah menerima data dari berbagai instansi pusat dan daerah untuk tenaga honorer Kategori I dan II. BKN bersama BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi untuk Kategori I yang menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK). Hasil verifikasi dan validasi sampai tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 orang memenuhi kriteria dan  77.891 orang tidak memenuhi kriteria.

Data tenaga honorer Kategori II yang telah disampaikan ke BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan dari luncuran data Kategori I yang dibiayai non APBN/APBD sejumlah 8.956 orang sehingga rincian keseluruhan Kategori I per 21 Oktober 2011 adalah 642.780 orang dengan rincian untuk instansi pusat sebanyak 84.996 orang dan instansi daerah 577.784 orang.

Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional

Pada Rapat tersebut juga dilaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penjaminan Kualitas (quality assurance) Reformasi Birokrasi Nasional yang disampaikan BPKP seperti Grand Design, Road Map, dan pedoman-pedomannya. Grand Design didasarkan pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Road Map didasarkan pada Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Semua kebijakan reformasi birokrasi nasional tersebut berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 7-15 Tahun 2011 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Quality Assurance dan Monev sebagai Base Line  Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.

Penjelasan selengkapnya dapat dilihat disini.

Kesimpulan rapat

Pertama,  Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membuat program percepatan reformasi birokrasi: (a) penataan struktur birokrasi, (b) penataan jumlah dan distribusi PNS yang berkaitan dengan moratorium, (c) sistem birokrasi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, (d) profesionalisme PNS, (e) pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), (f) penyederhanaan perizinan usaha, (g) peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, (h) peningkatan kesejahteraan PNS, dan (i) efisiensi penggunaan  sarana dan prasarana kerja PNS.

Kedua, Komisi II DPR RI mendukung pengembangan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) yang merupakan pedoman pengawasan di lingkungan birokrasi dan sebagai pendorong program percepatan Reformasi Birokrasi, untuk menjamin kualitas birokrasi, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment) kepada instansi.

Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota secara tepat dan akurat mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh instansi kepada BKN maupun instansi pemerintah yang jumlah tenaga honorernya di atas 200 orang.

Keempat, Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengakomodasi Kategori I dan Kategori II, pada bulan April 2012 mendatang dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR RI.(Kamillus Elu, SH)

rekaman acara tersebut dapat disaksikan di Channel BTP di Youtube pada link di bawah ini:

Bagian Pertama
Bagian Kedua
Bagian Ketiga

Bagaimana sesungguhnya makna “Berpolitik secara BTP (Bersih, Transparan dan Profesional)” ala Ahok yang sering ia kemukakan dalam tiap kesempatan? apakah politik bersih hanya sekedar angan? ataukan bisa terwujud? apabila bisa, bagaimana cara dan dalam kondisi seperti apa? simak wawancara dengan Ahok dalam rekaman di bawah ini.

Rekaman wawancara Berpolitik cara Ahok

Menurut Ahok, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyediakan infrastruktur hukum dan perundangan yang mengatur dengan tegas mengenai penyalahgunaan wewenang.
Penguasa/pejabat publik tentu berbeda dengan pengusaha yang dapat mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, pejabat publik dituntut untuk memperhatikan kepentingan/kemauan/kesukaan rakyat banyak.

Rekaman wawancara selengkapnya dapat diakses Disini

Untuk dapat melihat cluster DIM RUU ASN dan Rancangan Jadwal Panja RUU ASN lihat link di bawah ini:

Cluster DIM RUU ASN (per 1 Februari 2012)

Rancangan Jadwal Panja RUU ASN (per 9 Januari 2012)

Ahok.Org – Berbagai pesta demokrasi terus bergulir di daerah. Tak berapa lama lagi, sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada), seperti Provinsi Aceh, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kini, pemerintah provinsi kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah provinsi harus memprioritaskan aspirasi dan kesejahteraan rakyat daerahnya. Sebab, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem pemilihan langsung, tentumenginginkan pemimpin yang tak banyak basa-basi. Tapi, mereka mendambakan pemimpin yang solutif dan berkarya nyata. Di sinilah urgensi membangun kepemimpinan ideal.

Rakyat pun merindukan pemimpin yang sangat memahami keinginan mereka. Apalagi, saat ini anarkisme dan instabilitas sosial mudah meledak di mana-mana. Sehingga, pemimpin yang cinta damai dan mampu memberikan pengayoman menjadi dambaan masyarakat. Dan kepemimpinan yang netral, objektif dan milik semua golongan sangat ditunggu tunggu kehadiran.

Oleh sebab itu, pemimpin harus berwawasan pluralisme yang mengedepankan toleransi antarumat beragama. Karena, kenyataannya Indonesia bukanlah negara agama. Semua perbedaan agama, suku, ras, dan antargolongan (SARA) harus menjadi kekuatan membangun NKRI yang lebih baik, damai, adil, makmur dan sejahtera.

Pluralisme tak perlu ditawar-tawar lagi. Setiap pemimpin harus mengedepankan pluralisme dengan cara lebih membuka diri dan open minded terhadap semua elemen masyarakat.

Kepemimpinan Ideal

Pemimpin ideal harus cakap dalam banyak hal seperti agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Pemimpin idea] harusmampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Tak lupa pula, pemimpin pun harus melek teknologi dan informasi serta iptek. Dengan mengetahui berbagai permasalahan melalui internet, informasi terkini terkait pluralisme dapat disikapi dengan arif. Sehingga, makin banyak tahu informasi seperti ini, seorang pemimpin diharapkan terdorong melakukan tugasnya membela keadilan dan membangun pluralisme di segala dimensi kehidupan.

Apabila semua saran tersebut dilakukan, semua rakyat Indonesia tidak takut lagi akan terjadi ketidakadilan oleh kalangan mayoritas kepada minoritas. Para pemimpin disarankan untuk tidak alergi terhadap politik. Ini supaya ketika terjadi ketidakadilan, mereka dapat melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat.

Oleh karena itu, pemimpin harus berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Kita harus membangun bangsa Indonesia bukan dengan charity atau bantuan sosial, tapi dengan keadilan sosial.

Dengan demikian, para pemimpin masa depan dapat membawa rakyatnya ke suatu sikap toleransi dan saling pengertian di antara agama-agama dan golongan. Sikap saling memahami dan toleransi diwujudkan dalam bentuk menjaga keberagaman dan kebinekaan Indonesia.[Suara Karya]

Untuk dapat melihat secara lengkap klik link di bawah ini:

Naskah Akademik RUU KUB (per Agustus 2011)

Draft RUU_KUB_dan_Penjelasan (per Agustus 2011)

Senin pagi tertanggal 30 Januari 2012, Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membahas progress e-KTP dan pemilukada. Dalam raker yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 15.30 WIB tersebut, Mendagri menyebutkan perkembangan hasil pelayanan e-KTP secara keseluruhan sudah berjalan sejumlah 42.285.937 atau 63/10% dari target 67.015.400 penduduk wajib KTP. Dengan rincian Provinsi DKI sejumlah 5.522.574 atau 84% dari target 6.372.951 penduduk wajib KTP dan di luar provinsi DKI Jakarta sejumlah 36.763.363 atau 61% dari target 60.642.449 penduduk wajib KTP. Akan tetapi, masih terdapat sisa target pelayanan di 197 kabupaten/kota yang seharusnya selesai akhir 2011, kini menjadi molor target penyelesaiannya di bulan April 2012. Selain itu, masih terdapat beban kerja 300 kabupaten/kota yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2012.

Dalam raker ini, Mendagri kembali menekankan komitmennya untuk menyelesaikan pelaksanaan e-KTP hingga akhir tahun 2012, jika tidak selesai dalam tenggat waktu tersebut maka Mendagri, Gamawan Fauzi, siap untuk mundur dari jabatannya. Meskipun begitu tidak sedikit anggota Komisi II yang meragukan keberhasilan e-KTP hingga akhir tahun 2012 tersebut. Maraknya masalah-masalah di lapangan baik karena human error maupun karena kendala peralatan e-KTP dinilai dapat menggagalkan target penyelesaian e-KTP tersebut.

Dalam raker ini pula disebutkan pada tahun 2011 telah dilaksanakan pilkada di 87 daerah yang terdiri dari pilgub di 5 provinsi (SulTeng, PaBar, SulBar, Banten, dan Gorontalo); Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 71 Kabupaten; dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di 11 Kota. Dari 87 pilkada tersebut, tercatat 132 perkara teregistrasi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil Pilkada. Sedangkan daerah yang hingga kini belum memiliki kepala daerah definitif hasil pemilu di tahun 2011 tersebut ialah daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua.

Pada tahun 2012 direncanakan, 73 daerah akan melaksanakan pilkada dengan rincian Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di 6 Provinsi; Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 50 Kabupaten; dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di 17 Kota.

Kesimpulan Raker

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan dan mempercepat penyelesaian program e-KTP di seluruh Kabupaten/Kota sesuai target selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2012; termasuk penyelesaian e-KTP target Tahun 2011 yang akan selesai pada 30 April 2012 untuk selanjutnya menyampaikan laporan perkembangannya 2 (dua) bulan sekali kepada Komisi II DPR RI.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendesak, menegur dan memberi sanksi apabila pihak Konsorsium tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.
3. Terhadap penyelenggaraan Pemilukada diberbagai daerah sepanjang Tahun 2011 dan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2012, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun berbagai langkah-langkah taktis dan strategis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dan dimungkinakan terjadi dalam pemilukada. Jika dipandang perlu Komisi II DPR RI dan Pemerintah mengadakan kunjungan spesifikasi secara bersama-sama ke lokasi-lokasi penyelenggara Pemilukada. Untuk selanjutnya Kemendagri menyampaikan data dan informasi yang dimaksud kepada Komisi II DPR RI.

Ahok.Org – Salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi II  DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi tanggal 24 Januari 2012 adalah Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara agar segera menyampaikan rincian proses berserta penganggaran pembelian pesawat kepresidenan (Green Aircraft) yang harus selesai tahun 2013.

Untuk menidaklanjuti permintaan Komisi II DPR tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Nomor R-01/Kemsetneg/TU.01.01/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor S-566/MK.2/2010 tanggal 21 Desember 2010 telah menyetujui Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) tahun 2010– 2012  untuk pengadaan Green Aircraft dengan jumlah anggaran sebesar USD 58.600.000,- ekuivalen Rp 539.120.000.000,-. Setelah dilakukan penelaahan pada tahun 2011 untuk pembayaran Green Aircraft tahap III terdapat perbedaan kurs sehingga anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan Green Aircraft  berubah menjadi sebesar Rp USD58.600.000,- ekuivalen Rp 535.263.000.000,-.

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar USD58.600.000,- ekuivalen Rp 525.910.015.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.352.985.000,-.Biaya  administrasi  pembelian pesawat sebesar Rp 54.000.000,-, biaya untuk tim khusus sebesar Rp 179.100.000,-. Tim khusus ini dibentuk  Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas untuk menyusun spesifikasi teknis beserta kebutuhan anggaran dan menjamin bahwa pesawat kepresidenan sudah sesuai dengan standar pengamanan VVIP. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Mabes TNI Angkatan Udara, Sekretaris Militer Presiden, Paspampres dan PT. Garuda Indonesia.

Serah terima Green Aircraft (tanpa Auxiliary Tank) telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2012 Wib atau tanggal 20 Januari 2012 waktu setempat. Pemasangan Auxiliary Tank dijadwalkan selesai pada bulan April 2012.

Selain itu anggaran pengadaan Completion Center (Cabin Interior dan Security System) sebesar Rp USD26.994.000,- ekuivalen Rp 288.642.510.000,- Anggaran ini sudah disetujui Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-8/MK.2/2012 tanggal 17 Januari 2012 berupa kontrak tahun jamak (multiyears contrat) tahun 2012-2013. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Green Aircraft sampai saat ini sebesar Rp 814.785.625.000,- (Kamillus Elu, SH).