Gaya Khas dan Tegas ala Ahok

7
86

Ahok.Org – Mungkin bagi sebagian masyarakat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, saat ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras. Dia seringkali tanpa tedeng aling-aling saat bicara. Baik dalam pertemuan tertutup maupun terbuka. Menurut pengakuan Ahok, ya seperti itulah wataknya.

Berikut ini berbagai gaya atau ucapan khas dan tegas ala Ahok:

Kurang asem!

Celetukan Ahok itu muncul saat ditanya soal kasus perdagangan bayi. Dalam perkara itu, diduga ada aparat pemerintah daerah ikut bermain, dengan cara memalsukan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan paspor.

“Kalau benar-benar, bagus itu harus dihukum berat itu, kurang asem itu,” kecam Ahok di Kantor Balai Kota Jakarta, Jumat (8/2).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengecam berat atas pelaku dan sejumlah pihak yang terlibat sindikat penjual bayi internasional. Termasuk juga jika ada oknum di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta.

Menanggapi hal itu, Ahok mengatakan akan menunggu terlebih dulu hasil penyelidikan dilakukan kepolisian. Jika terbukti ada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, Ahok menegaskan akan langsung mengambil tindakan tegas yakni dipecat.

“Kalau terbukti ya bisa pecat,” tegas Ahok.

Diakui Ahok, Pemprov DKI tidak akan membentuk tim penyelidikan. Namun, pihaknya akan terus menjalin memaksimalkan komunikasi dengan aparat kepolisian untuk meminimalisir angka kriminal.

“Tunggu penyelidikan polisi aja, santai aja. Iya dong (pecat), jual bayi,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, dari hasil pengembangan penyidikan jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, didapatkan bahwa kartu keluarga dan paspor atas nama Teddy Lukas, bayi yang masih berusia 4 bulan, ditengarai merupakan identitas palsu.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi menuturkan, dalam akta kelahiran Lukas, dituliskan kalau bayi kelahiran 7 Oktober 2012 itu merupakan anak keempat Lindawaty Suhandojo.

Gugat aja! dan Batalin aja!

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, tak begitu mempermasalahkan akan gugatan yang dilakukan David Tobing. David menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait pengaturan kenaikan tarif biaya parkir.

“Gugat yah gugat aja,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/2).

Pengubahan aturan soal parkir itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 120 Tahun 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas untuk umum di luar badan jalan. Ahok yang memiliki gaya khas garang dan tegas ini tidak khawatir jika gugatan Tobing menang di pengadilan. Jika dalam gugatan Pergub parkir ternyata Pemerintah Provinsi kalah, menurut Ahok hal itu tidak jadi soal jika Pergub itu nantinya dibatalkan.

“Kalau kita kalah yah batalin aja,” ketusnya.

Gugatan kenaikan parkir yang diajukan Tobing berawal dari adanya mal administrasi dalam pengaturan kenaikan tarif biaya parkir. Pengaturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 120 Tahun 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas untuk umum di luar badan jalan.

“Pergub tersebut dikeluarkan oleh gubernur terdahulu, yaitu Fauzi Bowo sehari sebelum Pilgub DKI. Padahal pergub itu tidak melalui persetujuan DPRD,” katanya.

Untuk itu, lanjut David, pihaknya meminta kepada Jokowi selaku gubernur saat ini agar mencabut pergub tersebut. Hal itu karena akan membuat orang parkir liar di badan jalan.

“Kepada Jokowi mesti ini bukan produk dia, tetapi harus mencabutnya. Dulu saya juga somasi dia (Jokowi) namun tidak ada jawaban,” ujarnya.

Dalam Pergub baru dirincikan tarif untuk kendaraan kecil jenis sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya naik dari Rp1.000-2.000 untuk satu jam pertama, kini jadi Rp 3.000-5.000. Sedangkan untuk jam berikutnya, untuk tarif lama Rp 1.000-2,000, sekarang jadi Rp 2.000-4.000 untuk setiap jam berikutnya.

Sedangkan untuk kendaraan besar seperti bus, truk dan sejenisnya jika di tarif lama Rp 2.000-3.000 satu jam pertama, di Pergub yang baru naik jadi Rp 6.000-7.000 untuk satu jam pertama dan Rp 3.000 untuk tiap jam berikutnya.

Untuk sepeda motor, dalam Pergub lama tarif parkir sebesar Rp 500 per jam, dan sekarang naik jadi Rp 1.000-2.000 per jam.

Kita tangkap!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, geram lantaran proses pengerukan dan pengembangan Waduk Pluit, Jakarta Utara, terhambat. Hal itu lantaran masih banyak warga menempati bangunan semi permanen mereka dirikan di sekitar daerah itu.?

Tidak sedikit pula yang telah memiliki tempat justru dipindah tangankan atau disewakan ke orang lain. Padahal, kawasan pemukiman penduduk yang berada di Waduk Pluit menempati tanah yang statusnya milik negara.

“Oh iya kalo mereka enggak mau kita bisa usir ada sangsi. Mereka tidak memiliki, hanya menempati. Dia beli udah dibalik nama berarti akan kita tangkap dia! Jelas dia melanggar menyewakan aset pemerintah. Setiap sewa beli ada pajak final 5 persen, jadi kita tawarkan si penyewa akan kami kasih nama langsung dan akan langsung ke Pemda,” jelas Ahok di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/2).

Sedangkan, terkait warga Muara Baru yang bersedia untuk direlokasi tapi mengajukan syarat pembagian lahan, menurut Ahok adalah syarat yang aneh. Pasalnya, lahan yang ditempati adalah lahan dengan status milik negara.

“Mereka udah ngotot untuk bagi lahan. Saya bilang kalau mereka ngotot tetapi bagi lahan lebih baik duduki istana dan monas. Kalau diduduki Balai Kota, Monumen Nasional, atau Istana Negara yah duduki dibagi dong,” jawab Ahok dengan nada ketus.

Ahok bahkan menegaskan tidak segan menindak oknum yang menjadi calo rumah susun.

“Kita udah tawarin Marunda, dari dulu ada oknum rusun minta tenaga kerja mendata pegawai di Cakung dan KBN yang enggak punya rumah, kan kurang ajar. Rusun yang dibangun ditawarkan ke yang punya rumah,” kata Ahok.

Copot aja!

Usai bencana banjir besar melumpuhkan Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, mengatakan akan bergegas memperbaiki sarana dan prasarana kota. Utamanya soal kerusakan di jalan raya yang membahayakan pengguna jalan.

Dengan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, banyak pengendara sepeda motor yang menjadi korban. Ahok menegaskan rusaknya jalan umum merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

“Sudah ada notulennya kita buat 1 bulan ini. Kita sudah tugaskan PU untuk beresin,” ujar Ahok biasa disapa di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (25/1).

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu secara tegas tak segan-segan mengganti Kepala Dinas PU jika perbaikan jalan tidak segera ditindaklanjuti.

“Kalau enggak kita copot aja kepala PU-nya daripada banyak yang jadi korban, kita juga pelajari secara hukum kalau ada yang melanggar,” tegas Ahok.

Nggak nurut, kita ganti!

Nampaknya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak main-main dalam mendisiplinkan kinerja pegawainya. Hal ini terkait persoalan sampah Ibukota.

Menurut Ahok saat ini Dinas kebersihan masih dalam pembenahan untuk beradaptasi dengan tugas baru yakni seluruh persoalan sampah menjadi tupoksi Dinas Kebersihan. Namun, apabila sampah di sungai akan dimintakan bantuan ke Dinas PU.

“Kalau eselon tiga dan empat yang tidak mau nurut Kepala Dinas Kebersihan ya kita ganti juga. Jadi kita punya pola serahkan semua ke kepala dinas untuk mengganti orang,”ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (30/1).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan untuk mengeruk sampah di waduk pluit nantinya akan mempergunakan alat, kemudian baru diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan. Tetapi, kendala saat ini masih dalam masa transisi dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan.

“Nah mungkin April sudah selesai lah. Sehingga Oktober, semua sungai sudah bisa terasa, kalau sekarang kebanyakan PU dibiarkan saja menumpuk. Sampah waduk pluit saja bisa mencapai 300 meter per kubik. Harusnya kan dipasang pembatas supaya nyaring biar tidak langsung lari ke laut,”jelasnya.

Penanganan sampah pun terus ditangani, namun menurut Ahok memang Dinas Kebersihan masih kekurangan pegawai. “Nah ini kan mau perpanjang masa pemulihan transisi ini kan, jadi kita bisa pakai anggaran yang ada,” katanya.

Dia mengatakan sudah menghabiskan anggaran Rp 2 Milyar lebih dalam menangani sampah.

*Dirangkum dari Merdeka.com

7 COMMENTS

  1. ini sebenarnya pak ahok sedang marah atau bercanda ya? koq kalimat terakhir yang soal rusun agak lucu? kalau gitu mendingan duduki istana, balai kota, atau monas sekalian, tapi yang diduduki di bagi donk….iya memang enak koq pak tinggal di istana, meski bukan presiden, A.C. gratis, listrik, wifi, n internetan gratis kulkas, tv ada….hehehe…pak ahok ada2 aja. kalau menduduki istana, pak presiden dibagi donk? 🙂

  2. MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK

    Dalam studi teori revolusi, tidak menutup kemungkinan rakyat menguasai Istana Negara dan Pemegang Otoritas Istana Negara bisa dipindahkan kemana saja : boleh bikin Istana Baru di bantaran waduk Pluit/Muara Baru atau ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, Bekasi — yaaaah… begitulah… namanya juga cuma teori. Sama seperti TEORI NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN, jika dalam prakteknya NEGARA JADI PREDATOR PEMANGSA KEADILAN DAN HUKUM DIBIKIN SEMPOYONGAN, rakyatnya cuma bisa bengong aja macam kambing conge, paling top cuma menggerutu di balik punggung istrinya atau di balik sarung mertuanya. Sistem yang bobrok sudah merusak semuanya, hingga merampas keberanian warga negara dan merusak mental masyarakat : BUKAN BERANI KARENA BENAR TAPI JADI BERANI KARENA GAK KEBAGIAN! Dasar… Republik Sotooooy…!

  3. dasar warga muara baru ga tau diri, uda di kasih pindah ke rusun fasilitas lebih bagus dari rumah, masih minta jatah lahan, kalo ga mau pindah usir aja dari jakarta. pindah atau engga, banyak syarat usir aja. manusia2 yang punya otak tapi ga pernah dipake buat mikir, sayang lho otaknya.

  4. Bp jokohok,,Ri1 Ri2 di 2019,,kami di branda depan nkri menunggumu pak,,,
    kami di parbatasan butuh pengayom pemimpin sepertimu pak,,agar kami punya jalan layak,,punya listrik,,punya sinyal komunikasi di kampung2,,,
    sehat selalu pak,,,kami menunggumu.!!!!!!!!

  5. sekedar informasi untuk pak jokowi dan pak ahok,… di internal balaikota sendiri masih banyak yang memeras, misalkan untuk membikin perijinan2, tlg pak ahok di tertibkan pak, atau langsung pecat, caranya orang pak ahok urus ijin UUG, IMB, dll,
    sukses sll jokowi-ahok

    • bisa diinfokan dibagian mana yang terjadi indikas pemerasan? dan akan lebih baik jika bisa disebutkan oknum dan semacam butki adanya pemeran, agar bisa ditindaklanjuti secara cepat – Ahok.Org

  6. Dikasih hati, eh malah minta jantung!!! weleh.. weleh.. weleh… kenapa kebanyakan rakyat kita jd kaya gini ya? yang sabar pak, maju terus, suatu saat mereka akan paham juga. klo nga paham di pulangkan sj ke kampung asal mereka pak… kasihan kota Jakarta entar tegelam akibat warganya yg tidak bijaksana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here