PANDANGAN DAN PENDAPAT PRESIDEN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG 
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 13 Desember 2010

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,

	Perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat yang terhormat ini guna menunaikan salah satu tugas mulia kenegaraan, yakni membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden dengan surat nomor: LG.01.01/7071/DPR RI/IX/2010 tanggal 28 September 2010. Selanjutnya Presiden melalui Surat Nomor: R.84/Pres/10/2010 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas bersama guna memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang. 
Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memenuhi rangkaian dan tahapan pembahasan suatu Undang-Undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. 

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,

	Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu cerminan dari suatu negara hukum adalah terwujudnya kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtstaat) guna mencegah potensi tindakan sewenang-wenang baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh rakyat sesuai dengan kehendaknya masing-masing.
Untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtstaat) maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selama ini menjadi pedoman yuridis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya dirasakan memang perlu disempurnakan, khususnya materi-materi yang terkait dengan adanya berbagai undang-undang yang memiliki dampak penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang juga memiliki dampak penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,
	
	Berkaitan dengan materi-materi yang diatur dalam RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, pada prinsipnya kami menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Namun, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa materi dari RUU ini yang memerlukan jawaban, penjelasan, tanggapan, maupun pendalaman dari Dewan yang terhormat, antara lain mengenai: 
1.	Peraturan Presiden
Pemerintah berpendapat bahwa Presiden tetap berwenang menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) meskipun tidak ada perintah yang tegas maupun tidak tegas oleh suatu undang-undang. Kekuasaan atau kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpres adalah kekuasaan yang melekat (inherent power) dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), sehingga kewenangan Presiden membentuk Perpres bersumber dari kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan Presiden sangat luas dan tidak semuanya dapat diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Karena itu di luar apa yang didelegasikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, selalu ada ruang bagi Presiden untuk membuat peraturan mengenai masalah tertentu dalam rangka menjalankan pemerintahan.
Bahwa Presiden memiliki legitimasi yang sangat kuat karena ia dipilih langsung oleh rakyat dengan persyaratan dukungan minimal dari provinsi-provinsi, sehingga Presiden adalah milik seluruh bangsa, Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, akan tetapi juga sebagai  lambang  negara, sebagai pemersatu bangsa.  Bahwa Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna yang sangat besar. Hanya ada tiga institusi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memakai frasa “memegang kekuasaan” yakni Pasal 4 ayat (1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan Pasal 24 ayat (1) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman.
Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, Presiden tidak boleh diikat gerakannya, kewenangan Presiden membuat Peraturan Presiden dituntun dengan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu sistem yang diterapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem Presidensiil, oleh karenanya Presiden harus diberikan kekuasaan mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas dan kewenangannya.

2.	Pengesahan Perjanjian Internasional tidak semuanya harus diratifikasi dengan Undang-Undang, mengingat perjanjian atau persetujuan internasional ada yang bersifat teknis dan administratif yang tidak berpengaruh terhadap hak, kewajiban, dan kehidupan masyarakat luas. Di samping itu proses pembentukan undang-undang memerlukan waktu yang panjang di satu sisi perjanjian internasional harus segera dilaksanakan.

3. 	Perlunya memasukkan Peraturan Menteri dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah berpendapat perlu penambahan substansi “Peraturan Menteri” dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan antara lain:
a.	Menteri adalah pembantu Presiden dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
b.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden.

4. 	Penguatan fungsi Prolegnas dan Prolegda
Dalam RUU perlu dipertegas lagi penguatan fungsi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) guna mewujudkan perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

5.	Pengundangan
Pemerintah mengusulkan agar rumusan tetap disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada pemikiran karena selama ini penempatan materi/substansi peraturan yang memuat norma hukum ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sedangkan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia didasarkan pada bobot dari masing-masing. Substansi yang memuat norma hukum diletakkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia karena pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai akibat hukum bahwa peraturan tersebut mengikat secara umum. Ketentuan yang mengikat secara umum adalah yang dirumuskan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Sedangkan penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan bahwa seseorang telah melanggar peraturan, oleh karena itu Pemerintah berpendapat penempatan penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tertentu tetap dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula untuk tetap mengundangkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, hal ini untuk mengakomodir pengundangan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6.	Peranan Instansi Vertikal
Penguatan peranan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam penyusunan program legislasi daerah serta dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. 

7. 	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
Untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan agar pengaturan profesi perancang peraturan perundang-undangan juga dapat dirumuskan dalam RUU yang akan dibahas.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,

Demikian  pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kami sampaikan, semoga  dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasannya. Hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara rinci dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada saat pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dengan demikian dapat kami sampaikan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rapat-rapat berikutnya.

Atas perhatian Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR