PANDANGAN DAN PENDAPAT PEMERINTAH
 TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 
Jakarta, 25 November 2010

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Yth. Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI;
Yth.	Anggota Komisi II DPR-RI dan hadirin yang berbahagia; 
	Mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas kemurahan dan bimbinganNya jualah kita sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini ditengah-tengah kesibukan Yang Terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI kita masih dapat menuaikan tugas-tugas kenegaraan berkaitan dengan agenda tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
Selanjutnya pada kesempatan ini, kami selaku Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditunjuk Bapak Presiden sesuai dengan Surat Nomor R-89/Pres/10/2010 tanggal 26 Oktober 2010 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI yang saya hormati;
Berdasarkan sejarah sejak Orde Baru sampai dengan reformasi, Undang-Undang yang berkaitan dengan kepartaian di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan untuk saat ini sesuai dengan inisiatif DPR-RI telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan tetap mempertimbangkan perkembangan politik dan tuntutan dinamika politik serta perkembangan demokrasi di Indonesia sesuai dengan amanat Konstitusi. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.
Dalam mewujudkan konstitusi tersebut, maka untuk penguatan dan kemandirian kelembagaan partai politik yang efektif ke depan perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan (a) dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk; (b) peningkatan partisipasi partai politik dalam membangun kehidupan demokrasi; (c) peningkatan peran partai politik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pertimbangan itu, maka perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diharapkan dapat menjawab kebutuhan adanya (a) sistem kepartaian yang efektif; (b) penguatan kelembagaan partai politik; (c) peningkatan peran dan fungsi partai politik; (d) persyaratan pembentukan partai politik; dan (e) kemandirian keuangan partai politik. 
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat;
Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah kami menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang disampaikan oleh Yang Terhormat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik Indonesia.

Setelah mempelajari Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan juga penjelasan Yang Terhormat Pimpinan Komisi II DPR-RI, pada prinsipnya kami dapat memahami dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan. Namun ada beberapa substansi pokok dalam rumusan RUU tentang Perubahan Undang-Undang dimaksud yang perlu mendapat perhatian dan pemikiran untuk dibahas antara Pemerintah bersama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang Terhormat sebagai berikut:
1.	Pembentukan Partai Politik
Untuk menjamin dan memberi kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan amanat Konstitusi, maka rumusan mengenai jumlah minimal warga negara untuk membentuk partai politik, dapat dipertimbangkan agar perubahan Undang-Undang ini, lebih membuka kesempatan bagi warga negara membentuk partai politik. Selain itu, penyebarannya perlu diatur secara tegas mengenai jumlah warga negara yang mewakili di 75 % (tujuh puluh lima perseratus) provinsi.
2.	Rekening atas nama Partai Politik
Untuk menjamin penguatan dan kemandirian kelembagaan partai politik dalam melaksanakan peran, fungsi, aktifitas dan program kerja partai politik, maka perlu dipertimbangkan batasan jumlah minimal nominal rekening atas nama partai politik.
3.	Sanksi Administratif
Penghapusan sanksi administratif berkaitan dengan asas dan lambang partai politik, memberi peluang bagi partai politik menetapkan asas tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menggunakan nama dan lambang yang sama dengan negara Republik Indonesia, lembaga negara atau lambang pemerintah, nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional, nama bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, nama atau gambar seseorang, atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda partai politik lainnya.
4. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBN/APBD
Pemerintah sependapat mengenai bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan pendidikan politik diatur dalam perubahan Undang-Undang ini, guna meningkatkan kualitas kader Partai Politik dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun bentuk kegiatan pendidikan politik perlu dirinci secara tegas untuk memberikan arah penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain hal tersebut diatas, juga perlu dipertimbangkan pengaturan secara tegas mengenai jadwal penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemeriksaan serta penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat;
Mengenai tanggapan substansi dan juga hal-hal yang terkait dengan redaksional, teknik penyusunan dan bahasa hukum pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan kami sampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah untuk dibahas bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang Terhormat.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat;
Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI Yang Terhormat bersama Pemerintah dapat membahas materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Semoga Allah subhanahu wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, kesehatan dan mendapat perlindunganNya, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat berjalan dengan lancar dan baik demi kepentingan bangsa dan negara.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.
	MENTERI DALAM NEGERI,	

GAMAWAN FAUZI