KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, Catatan Ahok, DPR » Honor Pansus RUU PPP

Ahok.Org – Kamis, Aug 18, 2011, Saya tadi menyepatkan diri mampir ke ruang pansus RUU, sebelum reses RUU peraturan pembentukan perundang-undangan (PPP) disetujui , sehingga yang menjadi anggota pansus menerima honor pansus sbg anggota sebanyak Rp.5,300,000. Dikurangi pph Rp.795,000. Saldo yg diterima menjadi Rp.4,505,000.

Pertanyaan saya selalu sama, kami tidak pernah diperlihatkan bukti setor semua pph kami yang dipotong.  Hal ini menyulitkan kami dalam melaporkan pajak kami. Sering ada yang bilang anggota DPR jangan kuatir, pajaknya tidak akan diperiksa? Apa benar? Jika benar jelas ini membuat hukum tidak sama bagi setiap warga negara.

Dan lebih gawat lagi bagaiman mau mensinkronkan jumlah harta dengan pajak yang dibayar? Bagaimana pemerintah bisa berharap dan mengejar masyarakat untuk memenuhi target pajak 2012 yg di atas Rp.1,000 trilyun lebih, jika anggota DPR saja tidak beres bayar pajaknya dan sekjen DPR  juga tidak pernah transparan memberikan bukti setoran potongan pajak kami ke negara!

Jakarta

BTP

  • Share/Bookmark

8 Responses to “Honor Pansus RUU PPP”

  1. Setuju… transparency dalam perpajakan diperlukan!! banayk pengusaha gelap yg tidak bayar pajak tetapi bayar ke Gayus2 di Dirjen Pajak!!

    Reply
    • Bila ada 100 org seperti Bpk. Jokowi dan Ahok di Indonesia dan menduduki di setiap instansi aparatur negara Saya JAMIN INDONESIA AKAN JADI LEBIH BAIK

      Reply
  2. mau tranparan bermula dari diri kita sendiri

    Reply
  3. Koq bisa? bukti setor itu kan kewajiban si penyetor. Seharusinya ini bisa di-cross-check ke KPP terkait. DPR seharusnya bahkan punya wewenang untuk menegur Dirjen Pajak sekalipun jika diperlukan.

    Reply
  4. 795rb per orang? bayangkan kalo ada 1000 orang, udah brp itu pajak yg di gelapkan?

    Reply
  5. love you ahok 🙂

    Reply
  6. Pak Ahok, untuk PPh terutang atas honor adalah menggunakan rumus : Rp. 5.300.000,00 x 15% = Rp. 795.000,00 sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Bukti Potong PPh Pasal 21 wajib diberikan kepada Bapak sebagai bukti bahwa atas penghasilan yang Bapak terima tersebut telah dipotong Pajak dan tidak ditanggung negara, sehingga dapat menjadi kredit Pajak dalam perhitungan SPt Tahunan Bapak. Semoga dapat membantu Pak.

    Salam,

    Winarto Sugondo

    Reply
  7. Begitulah nasib menjadi anggota DPR selalu enaknya aja

    Reply

Leave a Reply to Jerry Johan