KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, Catatan Ahok, DPR » Laporan Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku Utara

Laporan kunker Komisi II ke Maluku Utara (11-13 April 2011)

Senin, Apr 11, 2011

13:55:45 (WIT)

Sudah di kamar hotel setelah makan siang di bandara Sultan Babullah.

Acara seharusnya jam 14, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada di tempat. Kami diminta menunggu persiapan tuan rumah, jadi sementara istirahat di kamar hotel.

17:08:23

Acaranya hampir selesai, setelah dimulai hampir jam 15 tadi.

Paparan soal wilayah oleh Wakil Walikota Ternate dan Sekda Kota. Pak ketua Chairuman menyampaikan pertanyaan, wakil dari Partai Demokrat Pak Jufri, Pak Fauzan (PAN), Hermanto (PKS), sampaikan pertanyaan. Dari soal e-KTP persiapannya, honorer, sampai permintaan kota Ternate agar aset yang mereka pinjamkan ke Propinsi segera bisa dikembalikan

19:34:18

Kami siap-siap ke rumah dinas Gubernur Maluku Utara dijamu makan malam, diterima Wagub, karena Gubernur sedang di Jakarta.

20:10:56

Masih dalam bis mau menuju Rudin Gubernur.

21:02:46

Selesai makan malam, Wagub kasih kata sambutan, salah satunya sampaikan ada rencana pemekaran daerah di propinsi ini. Termasuk rencana pemindahan ibukota dari Ternate ke Sofifi di pulau Tidore (sudah mereka siapkan jadi sebuah ibukota propinsi, seluruh perangkat propinsi sudah ada di Sofifi, instansi vertikal masih persiapan listrik, air, dan instalasi telepon. Mungkin mereka mau pindahnya 2012 setelah semua sarana siap. Artinya Sofifi juga mau dimekarkan jadi kota, bagaimana dengan moratorium pemekaran yang diputuskan oleh pemerintah secara sepihak?

Setelah saling tukar pihak yang nyanyi di atas panggung diiringi keyboard.

21:47:57

Giliran dari TNI. Setelah dari DPR Pak Murad dan Ibu Nurokhmah. Wagub perintah stafnya yang gantikan untuk nyanyi dan Sekda propinsi juga nyanyi.

Wakil ketua DPRD dari Fraksi Demokrat juga nyanyi.

21:59:18 (WIT)

Mantan Ketua pemekaran propinsi Maluku Utara juga menyanyi, ini mau sampai jam berapa? Ibu Nurokhmah mau nraktir makan durian lagi di pinggir pantai setelah ini, besok pagi rencana jam 8 sudah naik kapal ke Sofifi.

22:24:06

Kami tiba di pasar durian di tepi laut .

22:58:45

Tiba kembali ke hotel, besok berangkat jam 8 30.

Selasa, 12 April  2011

10:37:29

Kami sudah mulai acara  di ruang rapat Gubernur Maluku Utara, setelah melalui perjalanan laut 1/2 jam. Kami disambut dari laut oleh speedboat- speedboat sampai di pelabuhan ada upacara sambutan adat dengan doa- doa dari pemuka agama Islam. Kami naik kendaraan lagi hampir 15 menit ke tempat acara.

Kata sambutan dari Sekda Propinsi, dan ketua Pak Chairuman. Sepertt diseluruh tempat yang dikunjungi, pertanyaan- pertanyaan yang baku selalu ditanyakan, apakah ada sengketa perbatasan, perlembangan daerah otonomi baru, masalah honorer, pelayanan publik dan KTP, juga soal sengketa tanah, larasita oleh BPN. Masalah arsip- arsip daerah, fasilitas dan persiapan KPUD dan Panwaslu untuk menghadapai pemilukada propinsi .

Sekda menjawab:

“Sektor perikanan dan perkebunan, tambang nikel adalah tambang terbesar ketiga di dunia. Presiden SBY tahun lalu waktu kesini mencanangkan Sail Morotai 2012. Daerah ini selain rute internasional juga pusat penamgkapan Ikan Tuna.

Pertumbuhan ekonomi di atas 8%.

Ketegasan harus ada dengan permen atau PP agar semua bupati/walikota harus minta ijin Gubernur jika keluar daerah, faktanya tidak pernah dilaksanakan dan tanpa sanksi.”

Wakil ketua DPRD (Fraksi PDI-Perjuangan):

“Bukti adanya manfaat pemekaran adalah banyaknya jalan penghubung antar kecamatan yang tadinya tidak ada, sekarang telah dihubungkan dengan baik oleh jalan hotmix.”

Ketua pansus pemekaran (Fraksi Golkar):

“Memang seharusnya ibukota propinsi harus menjadi kota, di Sofifi tetap sbg kecamatan. Walau Presiden sudah canangkan moratorium pemekaran, seharusnya untuk ibukota Propinsi bisa tetap dimekarkan.”

Ketua KPUD propinsi:

“Meminta anggaran pemilukada ditetapkan di APBN saja, supaya Petahana tidak menahan anggaran dan independensi KPUD bisa terjaga. Honorarium untuk PPK dan PPS dari keputusan mendagri 1 juta/bulan, SK bupati bisa 750 ribu/bulan. Anggaran juga diberikan 1 thn sebelum pemilihan sudah diturunkan. Bisa dititipkan di anggaran KPU pusat? Usulan hemat biaya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota waktunya dilaksanakan bersamaan. Untuk daerah kepulauan yang sulit harusnya anggota Komisioner ada 7 jangan 5 saja, supaya kalau alasan transportasi tidak bisa balik, masih cukup anggota untuk buat keputusan.”

11:37:22

PLN mati, rapat distop, kondisi sama seperti kemaren siang tiba di bandara ruang VIP tanpa listrik dan tanpa gensetnya.

11:39:28

Ada gensetnya, sudah ada aliran listriknya. Rapat lanjut,

Masalah anggaran keamanan, pemerintah serahkan ke aparat langsung, kadang pihak aparat mengira KPUD punya anggaran keamanan, akhirnya suka diminta, usulannya lebih baik angggaran keamanan diserahkan ke KPUD, jadi bisa memberi jika aparat minta.

Perlu adanya pengadilan adhoc pemilu, tidak perlu ke MK jika urusan administrasi saja. Harusnya MK hanya khusus soal sengketa hasil saja.

Minta anggaran khusus buat bangun pagar di seluruh kantor KPUD buat menahan demo waktu rekap, bantuan kendaraan juga sebaiknya ada motor lautnya bukan mobil saja, karena ini kepulauan.

Panwaslu:

“Sudah tidak ada Panwaslu propinsi, sekarang tinggal 1 karena masih ada pemilukada (panwaslu sifatnya adhoc). Pemilukada Morotai, dananya tdk cukup, mereka ajukan 4,5 M, lalu DPRD bilang 2 M saja, kemudian hanya dpt 750juta. Ada MoU bisa minta nambah sampai 500 juta lagi, hanya bisa dengan anggaran 1,5 M saja.”

Masalah DPT (daftar pemilih tetap), nama-nama dengan sistem SIAK dan manual jadi masalah, ada kadiscapil yang cabut KTP/batalkan anggota KPUD. Lalu mantan Kadis Ddukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) manfaatkan KTP-KTP gratis untuk maju sebagai calon perorangan.

Kepala BPN:

“Masih ada 4 kantor yang belum jadi definitif. Sebagai perwakilan saja. Jawaban- Jawaban pertanyaan dari komisi II dijawab tertulis dalam bentuk buku. Seluruh propinsi diperkirakan ada 2 juta bidang tanah, yang bersertifikat hanya seratus ribuan saja. Masih banyak yang belum, Prona ditargetkan 10 ribuan pertahun. Larasita adalah kegiatan sertifkasi tanah dengan sistem jemput bola. Instansi pemerintah yang buat sertifikat hanya 361 bidang bagi seluruh propinsi.”

Kadisdukcapil:

Maslah SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) hanya kota Ternate dan Tidore yang lakukan. Yang lain masih belum.

Kantor arsip:

Dana Dekon propinsi hanya seratus jutaan/tahun, itu hanyalah bintek tata kelola arsip di desa. Hanya di propinsi maluku utara yg tdk ada kantor arsip di seluruh indonesia.

Sudah dapat bantuan mobil sadar arsip dari pusat 2011, tidak ada dana operasionalnya, baru tahun depan bisa dianggarkan untuk operasional.

ANRI :

Sudah ajukan ke APBN untuk buatkan depo-depo arsip. Persoalan di daerah, kearsipan suka digabung dgn perpustakaan, di Malut tidak ada arsiparisnya, udah 7 tahun minta diangkat, sampai sekarang malut tidak angkat-angkat. Tahun depan dikasih DAK untuk bangun depo-depo penyimpanannya.

Kemendagri:

Dana dekon 2010 sudah diberikan. Seharusnya Morotai sudah melakukan pemuktahiran data penduduk dan di re-entry, harusnya dukcapil sudah selesai dengan dana dekon, jika tidak selesai ada masalah?

(Dirjen adminduk: mengatakan sudah ada tim kemendagri yang menyisir ke daerah-daerah soal pemuktahiran data ini, faktanya di Maluku Utara hanya 2 kota yang siap? )

Ibu Basikbasik (Fraksi Golkar): mendukung pemekaran, nitip soal pemekaran propinsi Papua Selatan. Ceritanya ibu basik2, Belanda beli pulau Papua dari Sultan Ternate.

12:39:29

Ketua menutup rapat, acara tukar menukar cenderamata, pak Wagub tidak hadir karena ada kabupaten yang rayakan HUT.

Kata sambutan penutup oleh Sekda propinsi.

Kami makan nasi kotak yang disediakan.

13:04:00

Saat ini kami siap-siap ninggalkan kantor gubernur.

Sambil melihat-lihat gedung-gedung dan prasarana yang telah dibangun di Sofifi, kami diharapkan jam 14 sudah harus berangkat naik kapal kembali ke Ternate, untuk hindari cuaca yang buruk.

Kami makan siang lagi di Florida Cafe dan resto, ada kepiting kenari yang besar capitnya dan makanannya kelapa saja.

15:55:41

Kami sudah tiba kembali di hotel, pertemuan nanti malam dengan kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan dan kabupaten Kepulauan Sula jam 20 di restoran di hotel saja.

Teman-teman dari PDI-Perjuangan baru datang tadi siang, belum sempat ketemu, sementara teman-teman dari Partai Demokrat sudah pulang karena ada kegiatan lain siang tadi, termasuk 1 rekan dari Partai Golkar.

21:15:12

Setelah makan malam, sekda propinsi dan ketua komisi 2 kata sambutan, kemudian wakil bupati Halmahera Selatan berbicara memaparkan apa yang telah dicapai kabupaten yang baru dimekarkan 2003 ini.

Diberikan paparan-paparan untuk dimekarkan beberapa kabupaten baru 2 atau 3 kabupaten, dan tujuannya adalah pemekaran propinsi  maluku utara jadi propinsi baru.

21:33:17

Ketua DPRD Halmahaera Selatan: “Minta evaluasi harusnya turun ke Halmahera Selatan bukan hanya di ibukota propinsi saja. Minta ke Bacan, utk jadikan kota Bacan. Komisi II lah yg bisa bantu wujudkan pemekaran halmahera selatan.”

Tokoh masyarakat Halmahera Selatan (Achmad Iskandar Alam, turunan Sultan Bacan): “Dari sejarah sangat potensi dimekarkan, karena terpencil, dan transaksi uang terbesar ada di kabupaten ini. Masyarakat sangat ingin pemekaran, sampai ada yang tertembak. Jangan keinginan pusat menolak pemekaran.”

Tokoh masyarakat: “Pemekaran pulau Obi Halmahera Selatan adalah kebutuhan, semua aset di pulau ini semua hanya ninggalkan banjir, dari segi uang adalah aset obi. Komisi II harus bantu mekarkan dan jadi kenangan semasa jabatan DPR 2009-2014.”

21:51:32

Wakil Bupati Kabupaten Sula: “Pemekaran kabupaten Taliabu diperjuangkan oleh bupati kabupaten kepulauan Sula. (Bupati Ahmad Hidayat Mus adalah suami dari Ibu Nurokhmah, Anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar Dapil Maluku Utara), ketua DPRD kabupaten kepulauan Sula, Zainal Mus adalah adik kandung Bupati Kabupaten Sula.

Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas 28 ribu km2, selayaknya dimekarkan jadi dua karena luasnya, menjadi kabupaten taliabu.

Mengundang untuk berkunjung ke Pulau Taliabu. Didukung partai politik dan seluruh komponen masyarakat ingin pulau taliabu menjadi sebuah kabupaten.

Ketua DPRD kabupaten Kepulauan Sula: “Pulau Taliabu 15 ribu km2, diapit 6 Propinsi. Menurut bocoran pemekaran kabupaten Taliabu ini sudah lolos dan urutan 9 dari 11 yg bisa dimekarkan. Minta DPR RI untuk usahakan, walau pemerintah khususnya SBY lakukan moratorium 2011. Taliabu sudah bangun bandara dengan biaya sendiri.

Ketua komisi kasih komentar menjawab, biarkan anggota komisi II akan putuskan.

Ketua sudah nawarkan ke anggota nambahkan, ndak ada yg mau. Saya juga tidak karena dalam semua paparan, ada hal penting yang tidak dipaparkan. Yakni PAD (pendapatan asli daerah), kalau kurang dari 10%pad nya dari APBD? Dan belanja aparatur mencapai 70% dari APBD. Apakah tidak membuat APBN menjadi bangkrut dengan adanya pemekaran-pemekaran baru yang alasan untuk pelayanan masyarakat seperti KTP? Akte lahir/akte mati? Bukankah bisa dilakukan bangun online atau pelayanan diserahkan di kecamatan- kecamatan seperti e-ktp sudah berbasis di kecamatan dan gratis karena dianggarkan di kemendagri sebesar Rp.6,7 trilyun. Seharusnya justru dilakukan penggabungan bagi daerah- daerah yang tidak bisa menaikan PAD mencapai 30 % dari APBD nya? Ini akhirnya berpulang ke politik. Bukan ke sektor ekonomi dan kesejahteraan.

Tokoh masyarakat Bacan: Memaksa anggota komisi II besok harus melihat kesiapan masyarakat Bbacan menyambut besok. “Minta tiket besok ke Jjakarta dibatalkan dan beli tiket ke Bacan dan Obi”.

Tokoh masyarakat Sula: “masyarakat siap dimekarkan dan amanah rakyat sula.”

Ketua komisi II: “Akan teliti dari berbagai aspek, dan aspirasi semua tentu menjadi masukan- masukan bagi kami, tentang undangan untuk datang, ada saatnya kami akan datang kunjungi. Kami mau, masalahnya tugas kami banyak. Ada yang terpaksa baru datang hari ini karena demi tanggung jawab tugasnya, kami juga akan kembali ada tugas lagi ”

22:41:16

Ketua sudah mau tutup acaranya.

Intinya ketua singgung soal kemampuan menaikan pendapatan asli daerahnya.

Sekda menutup dengan kesimpulan. Pertumbuhan ekonomi sudah 8% di atas ekonomi nasionalnya.

Juga propinsi perbatasan harus dijadikan pertimbangan pemekaran.

22:50:27

Sekda selesai. Pertukaran plakat dengan Wakil Bupati Halsel dan Sula.

Acara dilangsungkan di ball room hotel kami menginap, Bela International Hotel.

23:01:14

Tiba kembali di kamar hotel. Besok pagi jam 10 baru check out dari hotel. Telepon masuk minta turun ke lobby untuk rapat.

23:16:19

Rapat lagi di lobby, Ketua komisi minta pertimbangan untuk nambah hari kunker memenuhi permintaan tadi untuk kunjungi daerah yang mau dimekarkan.

Putusan rapat kami tetap pulang dan akan dibicarakan di komisi untuk agendakan kembali lagi.

23:29:27

Rapat ditutup, masih ajak mau makan durian lagi seperti semalam.

00:16:44

selesai makan durian

00:39:32

sampai di hotel dicegat dari orang-orang yang ingin pemekaran Obi dari kabupaten Halsel. Kami ditahan lagi, beberapa orang ingin maksa kami tidak boleh pulang, harus kunjungi calon daerahnya .

Saya nemani pak ketua komisi. Bisa dimengerti, kami tidak bisa batalkan rencana pulang besok, akan dicarikan waktu khusus untuk meninjau setelah kami rapat pleno komisi 2.

00:49:43

kembali ke kamar hotel.

Rabu, 13 April 2011

11:14:21

Kami tiba di kantor dukcapil kota Ternate, setelah tadi jam 10 keluar dari hotel menuju ke BPN kota Ternate. Semua biaya permohonan dan persyaratan perolehan pertanahan dipasang dikantor dengan cukup besar. Masyarakat yang ditanya apakah biayanya sesuai dengan yang resmi, beliau mengatakan hanya ada uang pulsa handphone sebagai tambahan, ikhlas katanya. 🙂

Sistem ktp disini sesuai perda kota harus membayar Rp.20.000,- kalau nanti ktp massal e-ktp gratis selama masa program sampai 2012, setelah itu tetap harus bayar lagi. Kalau ini yang dilakukan, maka kasus rakyat miskin tidak ber-ktp akan muncul kembali selama tidak diintegrasikan dengan program sistem jaminan sosial nasional yang bisa memberi manfaat buat rakyat yang ber ktp.

11:43:20

kami tiba di bandara, makan siang disediakan pemprop di bandara ruang VIP. Pesawat garuda tiba jam 13. Berangkat 13.20 jadwalnya, transit manado baru ke jakarta.

18:07:28

Tiba di rumah di jakarta.

Ternyata kasus biaya ke ternate sama dengan Gorontalo, uang tiket untuk kelas bisnis lion bukan garuda. Sehingga dana yang ada buat tiket bisnis harus diambil dari dana fasilitas angkutan dalam kota yang memang tidak terpakai karena menggunakan mobil pemprop Maluku Utara, jadi masih ada sisa juga. Inilah sistem lump sum yang membuat pemborosan, harusnya semua sistem “at cost” saja. Kalau naik pesaawat bisnis juga diganti, masalahnya ada rekan yg ingin pindah ke ekonomi tdk bisa ambil lebihnya, dan kalau at cost, semua akan berebut ke kelas bisnis, dan jatah kursinya tdk cukup juga. Mungkin perlu dibuat aturan yang jelas, seluruh pejabat walau at cost atau lumpsum hrs gunakan tiket ekonomi saja, untuk hemat APBN dan APBD.

Jakarta, 18:36:11

BTP

Sent from my BlackBerry® smartphone

  • Share/Bookmark

2 Responses to “Laporan Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku Utara”

  1. Bang Jadi Gimana Nasib Pemekaran Pulau Taliabu

    Reply
  2. pemerintah perlu memikirkan masalah transportasi.Masak ke bagian timur Indonesia ongkosnya lebih mahal daripada ke singapore,malaysia dan thailand

    Reply

Leave a Reply