Mulai diberlakukannya pemilihan kepala daerah, calon legislatif sampai kepala negara secara langsung, ternyata membuka peluang sekaligus tantangan baru. Khususnya, bagi etnis Tionghoa yang mulai berani mengekspresikan pikiran politik mereka.
Hal ini diakui Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, mantan Bupati Belitung Timur. Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan adalah mencetak figur-figur berkualitas yang bisa menjadi panutan masyarakat.
Basuki yang juga Direktur Eksekutif LSM Center for Democracy and Transparancy (CDT) menuturkan bahwa selama ini disetiap Pilkada selalu kekurangan figur pemimpin yang bisa diandalkan. “Makanya saya dirikan LSM ini mudah-mudahan menjadi salah satu sarana untuk mencetak figur yang berkualitas. Caranya dengan melakukan riset-riset yang bisa dijadikan pegangan bagi calom pemimpin daerah,” ugkapnya.
Soal kiprak warga Tionghoa dalam politik, dia menjelaskamn, tidak ada perbedaan dengan masyarakat lain dilihat dari hak dan kewajiban. Malah, Basuki menegarkan bahwa Tionghoa justru punya keunggulan lain.
“Kebanyakan Tionghoa tidak lagi perlu mencari uang. Karena mereka biasanya sudah memiliki bisni. Artinya, gaji seadanya sebagai kepala daerah sebenarnya sudah sangat mencukupi, tidak perlu bermain curang lagi,” ucapnya mantap.
Mengenai keunggulan itu, dirinya pun mengakui harus melakukan riset lagi. Tapi yang penting, lanjutnya, karena Tionghoa kini sudah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya, maka ketika mencalonkan diri dalam Pilkada harus membawa visi dan msi kebangsaan.
“Tidak lagi membawa kekuatan etnis tertentu. Harus berani tampil sebagai pemimpin yang bersih dan tulus. Ketika mendapatkan jabatan harus bisa menunjukkan yang terbaik, maka nantinya akan mudah mendapatkan respon positif dai masyarakat,” ulasnya sesuai pengalaman politiknya. (Indo Pos, 16 Juli 2008)
