TUGAS KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI BABEL

Didalam stuktur partai Golkar, seorang ketua DPD propinsi adalah seperti seorang gubernur , demikian juga seorang ketua DPD kabupaten/ kota adalah seperti seorang bupati / walikota.
Kenapa demikian ?, ini jelas ada hubungan dengan kedudukan di pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota, dimana DPRD sejajar dengan kepala daerah yang ada.

Didalam setiap penyusunan APBD, pemakaian anggaran maupun pengawasan selalu melibatkan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Jika Golkar di setiap kabupaten / kota maupun di propinsi sanggup memiliki fraksi sendiri dengan jumlah anggota DPRD yang cukup banyak di setiap panitia anggaran maupun komisi yang ada, apalagi bisa mencapai mayoritas suara, tentu saja setiap APBD yang disusun pasti bisa ditentukan oleh anggota partai Golkar yang ada.

Pertanyaannya adalah klasik, sejauh mana para anggota DPRD dari partai Golkar yang terpilih benar-benar memperjuangkan nasib rakyat bukan nasib pribadi dan keluarganya?
Seperti kita ketahui di dalam setiap anggaran di APBD, porsi terbesar untuk menjadi “gaji tambahan” adalah perjalanan dinas dan studi banding yang sangat besar, belum lagi ditambah dengan nilai-nilai proyek yang jika kita bandingkan dengan harga pasaran sesungguhnya masih bisa kita tekan minimal mencapai 20-30% dari nilai yang ada.
Apa yang akan terjadi jika para anggota DPRD juga terlibat ambil bagian dalam proyek-proyek yang dianggarkan di APBD ?
Hal inilah yang dibutuhkan ketegasan dan etika politik maupun penegakan peraturan oleh Partai Golkar kepada para anggotanya yang duduk di DPRD.

Bagaimana dengan dana untuk kepentingan partai jika para anggota DPRD tidak memiliki dana tambahannya, bukankah mereka telah menghabiskan banyak uang untuk dapat menjadi anggota DPRD.
Hal inilah yang membutuhkan paradigma baru di setiap anggota partai Golkar yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Pertama-tama jangan menjanjikan atau melakukan “bantuan sosial” yang hanya ada waktu menjelang pemilu, yang akan mengakibatkan setelah terpilih justru menjadi boomerang dimana rakyat yang memilih maupun yang tidak memilih akan terus datang meminta “bantuan sosial “ tersebut. Sebagai contoh kecil, jika kita selalu memberi pulsa handphone kepada pemilih kita, apa yang terjadi jika setiap bulan ada 100 orang saja yang meminta pulsa Rp.50.000, saja, kita sudah harus habiskan gaji 1 bulan, jika kita tidak memberikannya, maka mereka akan menjadi kecewa dengan kita dan nama kita menjadi rusak dimata mereka.
Hal inilah yang membuat mayoritas anggota DPRD sulit menjadi kepala daerah waktu pemkada, padahal mereka memiliki kesempatan menunjukan karakter dan kinerja mereka dengan menggunakan APBD yang ada di depan rakyat, istilahnya adalah kampanye gratis waktu sebagai anggota DPRD, jika menggunakan sistim “bantuan sosial” tentu saja anggota DPRD tidak akan sanggup melawan incumbent atau mantan pejabat eksekutif yang lebih kaya dan terkenal walalupun rakyat pemilih tidak mayoritas memilihnya.

Apa solusinya ?, solusinya ada ditangan seorang ketua DPD propinsi , dia haruslah seorang yang mampu meyakinkan rakyat bahwa partai Golkar adalah partai yang dapat dipercaya mengamankan APBD untuk kesejateraan rakyat , sekaligus mampu membantu para anggota menyusun APBD dengan baik serta tidak memanfaatkan uang perjalanan dinas sebagai “uang tambahan”.
Caranya ? para anggota DPRD harus dibantu untuk memenangkan kursi DPRD di propinsi dan kabupaten /kota yang ada, serta mampu melatih para anggota DPRD dalam menyusun dan mengawasi anggaran yang telah disetujui oleh paripurna DPRD.
Jika hal ini bisa diwujudkan , maka para anggota DPRD akan menjadi calon-calon kepala daerah yang sangat berpotensi terpilih di setiap pemkada yang akan datang.

Selain tugas ketua di atas, seorang ketua DPD propinsi juga harus sanggup membantu keuangan para anggota partai Golkar bukan memanfaatkan APBD, sehingga partai partai Golkar akan selalu mampu beroperasi disetiap kabupaten / kota yang ada dan menjadi tempat penyaluran aspirasi dan informasi segala bantuan usaha yang disediakan oleh APBN dan APBD.

Setelah semua tugas yang harus dilakukan oleh seorang ketua DPD Golkar, maka yang paling penting dan terutama adalah, seorang ketua DPD Golkar haruslah seorang yang memiliki nama baik di masyarakat dan tidak bercacat di mata rakyat dari segi korupsi maupun pemanfaatan APBD dan APBN.
Dengan adanya dukungan kepercayaan rakyat atas integritas dan kinerja dari seorang ketua DPD golkar Babel, maka saya yakin kursi-kursi DPRD di propinsi dan kabupaten / kota di Babel akan dimenangkan oleh para caleg partai Golkar, karena rakyat yakin jika para caleg partai Golkar terpilih, maka mereka akan memiliki jaminan seluruh anggaran di APBD pasti untuk kesejahteraan rakyat, kenapa ? karena mereka tahu dan percaya kepada ketua DPD partai Golkar propinsi Babel akan memberikan sanksi kepada setiap anggota DPRD partai Golkar yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan amanat partai dan sumpah jabatan seorang anggota DPRD.
Dengan demikian partai Golkar akan menyiapkan BABEL menyongsong pasca timah dan memasuki era perjanjian bebas perdaganan Asia Tenggara (AFTA 2015) dengan baik..

Salam

BTP