(12/05)—Anggota Komisi II DPR RI Basuki T Purnama dari Fraksi Partai Golkar mencium adanya aroma makelar pemekaran daerah di DPR RI. Namun, hal itu sulit diungkap karena praktiknya rapi dan tersembunyi.
“Praktik makelar ini pun berlanjut hingga daerah pemekaran terbentuk. Pelakunya ada oknum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Jakarta, Rabu (14/4).
Basuki mengatakan setelah daerah pemekaran terbentuk, ada anggota DPD/DPR yang menjadi calo menawarkan pengurusan anggaran dana dekonstrasi. “Jeleknya, kalau tak dilayani, daerah pemekaran itu tak dikasih anggaran. Calo anggaran itu ada oknum DPD dan DPR,” ujarnya.
Para calo tersebut terutama menawarkan anggaran kesehatan dana dana dekonstrasi untuk kabupaten/kota. “Waktu saya Bupati Belitung Timur, saya tolak praktik calo itu, biar anggaran yang ada saya gunakan untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Sumber: mediaindonesia.com
