(22/06)—Memasuki hari kedua masa reses di Kabupaten Belitung Timur, hal utama yang saya temui adalah adanya penolakan masyarakat terhadap konversi minyak tanah ke tabung gas 3 kg, karena bahaya (sering meledak) dan sulitnya persediaan tabung gas tersebut di Beltim.
Hal paling utama adalah tidak adanya jaminan keselamatan bagi pengguna tabung gas tersebut (apakah sebaiknya pemerintah berani memberikan jaminan asuransi kematian dan ganti rugi milyaran ?) Jika terbukti adanya kelalaian pihak pabrik tabung gas dan Pertamina ?
Apakah ada jaminan pidana bagi pejabat yang terkait dengan penyediaan gas apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna ? Banyak kebijakan yng dibuat oleh presiden/pemerintah yang tidak mempertimbangkan kepentingan lain misalnya provinsi dengan penduduk yang jumlahnya kecil ?
Apakah hal ini dikarenakan didalam menentukan terpilihnya seorang presiden berdasarkan jumlah pemilih saja? , mungkin sudah saatnya kita revisi UU Pemilu pilpres dengan sistem setiap propinsi memiliki nilai angka yg sama, Sehinggal pilpres ditentukan oleh kemenagan dari tiap pripinsi. Dengan demikian kebijakan dan kampanye presiden tdk hanya dilakukan dipropinsi dengan penduduk yang padat misalnya Pulau Jawa. Karena pulau Jawa hanya akan ada 6 nilai (dki, banten, jabar, jateng, jatim dan yogyakarta), kalau hal ini terwujud setiap calon presiden akan mengakomodir setiap kebijakannya dengan mempertimbangkan seluruh propinsi seperti masalah konversi minyak tanah ke tabung gas 3 kg ini.
BTP
