- No 1 Tentang Pembentukan Kab Empat Lawang Sumsel
- No 11 Tentang Pembentukan Kab Gorontalo Utara di Prov Gorontalo
- No 11 Tentang Pembentukan Kab Gorontalo Utara di Prov Gorontalo (penjelasan)
- No 12 Tentang Pembentukan Kab Bandung Barat di Prov Jabar
- No 12 Tentang Pembentukan Kab Bandung Barat di Prov Jabar (penjelasan)
- No 17 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- No 17 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lampiran)
- No 18 Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION
OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003) - No 19 Tentang Pembentukan Kab Mamberamo Raya di Papua
- No 20 Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY) - No 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- No 22 Tentang Penyelenggara Pemilu
- No 23 Tentang Perkeretaapian
- No 24 Tentang Penanggulangan Bencana
- No 25 Tentang Penanaman Modal
- No 26 Tentang Penataan Ruang
- No 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- No 28 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Th 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- No 29 Tentang Prov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI
- No 30 Tentang Energi
- No 39 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- No 40 Tentang Perseroan Terbatas
- No 41 Tentang Perubahan atas UU No 18 Th 2006 Tentang APBN Tahun Anggaran 2007
