DAFTAR UU TAHUN 2009
- NO 1 TENTANG PENERBANGAN
- NO 2 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
- NO 3 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
- NO 4 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- NO 5 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
- NO 6 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
- NO 7 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
- NO 8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
- NO 9 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN
- NO 10 TENTANG KEPARIWISATAAN
- NO 11 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
- NO 12 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
- NO 13 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
- NO 14 TENTANG PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PBB MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
- NO 15 TENTANG PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PBB MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
- NO 16 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NO 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UU
- NO 17 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD MENJADI UNDANG-UNDANG
- NO 18 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- NO 19 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
- NO 20 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
- NO 21 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH
- NO 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- NO 23 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
- NO 24 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
- NO 25 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
- NO 26 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
- NO 27 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- NO 28 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- NO 29 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
- NO 30 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
- NO 31 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
- NO 32 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- NO 33 TENTANG PERFILMAN
- NO 34 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
- NO 35 TENTANG NARKOTIKA
- NO 36 TENTANG KESEHATAN
- NO 37 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
- NO 38 TENTANG POS
- NO 39 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- NO 40 TENTANG KEPEMUDAAN
- NO 41 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
- NO 42 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- NO 43 TENTANG KEARSIPAN
- NO 44 TENTANG RUMAH SAKIT
- NO 45 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
- NO 46TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- NO 47 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
- NO 48 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
- NO 49 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
- NO 50 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
- NO 51 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- NO 52 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Pak Ahok Yth,salamsejahtera.. sy cuma ingin bertanya adakah aturan UU yang mengatur waktu mengenai pembatasan kewenangan bupati/walkot dalam memilih pejabat setingkat eselon 3 ataupun 2di daerah. di daerah saya (kabMajene sulbar), proses penggantian pejabat diwarnai tarik ulur yang hingga kini (menjelang satu bulan kampanye pilbup)masih tidak jelas. kondisi ini cenderung untuk digunakan sebagai sarana “abusedpower” oleh incumbent dalam mencari dukungan melalui kekuasaan. saran saya, incumbent yang ikut kembali sebaiknya dilarang menggunakan kewenangannya dalam menentukan langkah strategis (termasuk penggantian jabatan) selama 6 bulan memasuki tahapan pemilu. Selamat Bekerja, ditunggu dan trims atas penjelasannya..