Reses 4-6 januari 2010 (Bagian III)

Ahok.Org (07/01) – Berbagai permasalahan yang saya temui selama reses kali ini; mulai dari masalah Dolphin Island, hutan lindung, BBM, dll semakin meyakinkan saya akan pentingnya kepemimpinan yang BTP. Tanpa pemimpin yang berkarakter BTP, perbaikan akan berjalan sangat lamban dan bahkan seperti yang dicontohkan dibawah, rakyat pun banyak yang menjadi sangat oportunis karena mencontoh para pejabat dan pemimpin.

4 Januari, 9.22 Saya menyerahkan bantuan berupa pinjaman bergilir kursi roda kepada warga di desa Selinsing, Gantung, Belitung Timur. Setelah itu menuju Kab. Belitung Induk untuk diskusi dengan Wakil Bupati mengenai Gapoktan dan terutama masalah pembangunan “Dolphin Island” oleh investor tambang timah yang kami sinyalir adalah taktik untuk mengeksploitasi tambang timah di bawah laut dengan cara kapal hisap. Kemungkinannya setelah selesai eksplorasi dan dapat dana segar dari kegiatan tersebut barulah mereka akan bangun pulau wisata dolphin tersebut. Saya saat ini tiba di kantor Bupati Belitung (10.48)

Pukul 12.19 kami sudah di rumah makan tepi pantai di Tj. Tinggi. Kami melihat banyak tanah terlantar hampir 2000 hektar yang dikuasai perusahaan yang memperoleh hak tersebut pada zaman Orba. Ini yang membuat Pemkab tidak sanggup berbuat apa-apa. Pemikiran saya, jangan-jangan mereka juga ada kepentingan disitu? Sepanjang jalan kami bicara soal lahan terlantar yang bisa diambil alih, sampai soal “Dolphin Island” yang baru tahap MOU di tandatangani Bupati 9 Desember 2010 lalu, padahal belum ada kajian Amdal ataupun kajian teknis lainnya. Apakah ini sarat muatan politis menjelang Pllgub 2012?
Pukul 13.54 kami tiba di desa Air Selumar, kecamatan Sijuk kab Belitung untuk bertemu dengan konstituen yang sms minta saya hadir untuk ke rumahnya. (Sementara anak-anak mau minta main ke pantai lagi seperti kemarin, saya janjikan 15.30 baru bisa tiba di rumah untuk pergi ke pantai sama anak-anak. 14:21 kami permisi untuk pulang ke Gantung. Ternyata yang minta hadir ini adalah pendukung sejak saya berkecimpung dalam politik tahun 2003 di partai PIB. Beliau ingin menunjukan foto-foto dan kalender juga baju kaos partai PIB semasa saya jadi ketua DPC di Beltim. Terlebih lagi beliau ingin berjumpa setelah menonton saya tampil di TV. Kami berfoto bersama, dan setelah dicetak dan dibingkai akan kami kirimkan lagi hasilnya ke rumah beliau.

Ada sms masuk dari saudara Hendri (PNS yang pernah dapat beasiswaa kuliah di Jepang) berbunyi: “Pak, Insya Allah besok jam 09.00 s.d 12.00di aula BKD, kita buat forum dengan kawan-kawan PNS (diskusi terbatas maksimal 20 orang), untuk kuliah umum di kampus LP3I waktunya belum fixed (akan diagendakan pada sore pak) ”

Lalu datang sms berikutnya. :”Pak kuliah umum di kampus LP3I Beltim fix besok jam 14.00-16.00″ Mereka berharap saya membawakan topik sesuai smsnya :”kantor bupati lama, diskusi dengam PNS dengam tema mendorong bagi pemerintah yang baik pak, kalau di LP3I kita akan mengambil tema mendorong mahasiswa untuk berprestasi lebih baik”

Jam 19.53 saya menerima pengaduan para pekerja timah di lahan PT timah tbk, karena pihak kehutanan tetap ngotot KP Timah masuk ke dalam hutan lindung, padahal baru mendapat surat pengesahan Bupati di tahun 2009. Sesuai peta SK Menhut wilayah KP Timah tidak masuk dalam hutan lindung, Kabid kehutanan ngotot mereka gunakan batas tata guna hutan kesepakatan. Padahal ada lagi Kepmenhut 2009 di pasal 14 yang mengatakan batas yang dipakai sesuai peta Menhut dan jika batas sesuai tata guna hutan kesepakatan diluar peta, maka batas tersebut tidak berlaku. Disinilah persoalannya dinas tambang dan dinas kehutanan berbeda tafsir padahal surat ijin keluar untuk KP timah libatkan dinas kehutanan dalam tim 11, sering terjadi oknum kehutanan memanfaatkan batas dan tafsir yang tidak jelas untuk memeras, akhirnya masayarakat kecil yang dirugikan dan ditangkap oleh oknum polisi yang juga manfaatkan kelemahan hukum ini. Tetapi aparat tidak pernah menangkap PT Timah atau bupati yang keluarkan ijin di hutan lindung. Kebetulan saja Bupati baru adalah adik saya sendiri dan saya minta dia untuk dengarkan aspirasi penambang ini yang tidak diberikan surat kerja oleh PT Timah dan minta mereka keluar, karena PT timah dianggap kerja dalam hutan lindung.

Besok bupati akan selesaikan dan panggil dinas kehutanan dan tambang untuk melihat argumentasi mereka. Sampai saat ini tanda batas hutan lindung tidak ada. Memang sebaiknya masalah hutan dikelolah dengan cara foto satelit dari Kemenhut, hak dan batas ditentukan oleh masing-masing daerah, jika melanggar persentase jumlah hutan pihak polisi atas perintah Pemkab menindaknya. Saat ini yang terjadi justru oknum-oknum aparat ikut bermain.

Termasuk pengaduan soal minyak BBM, setiap kali BBM datang ke SPBU langsung habis. Kendaraan bolak balik mengisi, jerigen dan eceran di kios sesungguhnya tidak dibenarkan dalam peraturan, realitanya masyarakat membutuhkan, kadang 1 liter bensin dijual sampai 10 ribu rupiah, kalau demikian untuk apa subsidi minyak? Jika yang dapat hanya oknum tertentu, bahkan petugas isi BBM saja, gaji UMR bisa punya mobil 2 buah dan rumah tingkat. Kalau persoalan bahan pokok naik, seharusnya fungsi Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk menyangga dan menyediakan bahan pokok harus berjalan. Bagi masyarakat desa yang penting ada beras, anak bisa sekolah, dan kalau sakit ada asuransi yang menanggung sampai obat-obatnya, sertifikat tanah perolehan pertama gratis dan mudah. pinjam uang untuk kebun. Saat ini pinjaman bisa berbunga 6% per tahun dan pupuk tidak perlu subsidi. Tapi faktanya di lapangan, pupuk susah dan terlambat juga datangnya.

Rabu, 5 Januari  2011. Masalah kursi roda untuk pasien tidak mampu. Jam 7 pagi tadi ada yang mau minta untuk keperluan di pulau, dan lucunya, mereka juga minta ongkos Rp. 500 ribu buat yang antar, padahal, perahu yang dipakai memang sudah rutin milik nelayan yang pergi kesana, dan tanpa minta transport, tinggal titip saja. Inikah kondisi realita masyarakat saat ini, semua tidak ada yang gratis. Mungkin karena mereka melihat kelakuan para pejabat yang kaya raya tanpa bisa buktikan asal uangnya. Disinilah pentingnya kepemimpinan yang BTP untuk jadi contoh bagi masyarakat. Saya akhirnya menolak memberikan bantuan melalui mereka,. Lebih baik nanti saja kami akan titipkan melelaui orang lain yang punya hati membantu dengan tulus. Pukul 08.11 sebentar lagi mau jalan ke Manggar diskusi dengan beberapa PNS yang berpendidikan S1 dan S2 dari PTN (perguruan tinggi negeri), dan yang ingin maju dan juga PNS yang memiliki sifat Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Acara dimulai jam 9.10. Saat ini masih diskusi dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka 11.47. Jam 13.20 pertemuan di akhiri, kami ke rumah makan padang makan bersama. (Dibuat notulen)

Pukul 14.27 acara di LP3I dimulai. Mereka mau jadikan LP3I sebagai Perguruan Tinggi entrepreneurship. Mau fokus pariwisata, terutama fokus pada pengembangan komoditi rumput laut. 16.56 acara berakhir. Malam jam 8, kades yang ingin minta dibangun SPBU datang bersama pemilik lahan. Pemilik lahan bersedia melepaskan lahan untuk pembangunan SPBU.

Kamis, 6 Januari 2011 jam 10:01 selesai meninjau lokasi yang ditawarkan untuk investasi SPBU. Ternyata lahannya cenderung dibawah dan perlu diuruk, Desa ingin daerahnya jadi bersih dan rapi di ujung desanya. Kalau ada yang mau uruk dan rapikan apalagi bisa dirikan SPBU sangat menolong kerapihan dan kebersihan desanya, dan akan mendorong masyarakat untuk ikut membangun dan jaga kebersihanannya. Demikian harapan pak Kades, Lalu setelah itu saya menuju bandara untuk kembali ke Jakarta, ada rapat dengan rekan-rekan kerja untuk melanjutkan perjuangan mengubah Indonesia pada Jumat malam, sebagai persiapan sebelum senin esok siap bekerja kembali di DPR RI memasuki masa sidang setelah reses.

BTP