Ahok: Dolphin Island Itu Menjual Belitung

Ahok.Org (14/01) – Kesepakatan penguasaan lahan Dolphin Island dalam Memorandum of Understanding (MoU) sebesar 40 persen menjadi milik Pemkab Belitung dan 60 persen milik PT Mekar Mulia Mandiri (MMM), mendapat kritikan Basuki Tjahaja Purnama, anggota DPR RI asal Bangka Belitung.

Kesepakatan penguasaan lahan ini dinilai berbahaya. Menurut Basuki, pemegang saham mayoritas proyek Dolphin Island yakni PT MMM, bisa saja menjualnya ke luar negeri. Bila demikian, akan terjadi penguasaan Dolphin Island oleh negara lain, yang berakibat terjadinya negara dalam negara.

“Dalam MoU yang ditandatangani bupati dan PT MMM tentang penguasaan lahan Dolphin Island 40 persen pemda dan 60 persen PT MMM, itu namanya menjual Belitung,” kata Basuki kepada Grup Bangka Pos via telepon, Rabu (5/1) lalu mengomentari rencana proyek Dolphin Island yang berkembang selama ini.

Mantan Bupati Beltim yang akrab disapa Ahok ini menyarankan agar Pemkab Belitung berkaca dari kasus pemberian hak guna usaha (HGU) lahan kepada investor di kawasan Pantai Tanjungtinggi. Hal yang sama juga dilakukan pemkab pada lahan kawasan Pantai Tanjungkelayang Kecamatan Sijuk. Ternyata lahan itu ditelantarkan investor, dan pemkab tidak bisa berbuat apa-apa.

“Kemarin saya bertemu wagub, beliau mengatakan bahwa soal Dolphin Island baru sebatas MoU. Namun bila berbicara soal Dolphin Island, kita mesti melihat, apakah sebenarnya Belitung membutuhkan Dolphin Island? Kalau memang proyek itu jadi dilaksanakan, kepemilikan lahan Dolphin Island harus 100 persen milik pemda dan disertifikatkan. Setelah ada sertifikat, baru investor bisa membangun berbagai infrastruktur di atas lahan pemkab,” kata Ahok.

Ahok mengaku heran, bila memang investor tersebut benar-benar akan membangun obyek wisata baru, mengapa pembangunan tersebut harus menggunakan hasil dari menambang timah. Pemkab Belitung harus mengkaji hal ini lebih mendalam.

Dan yang menjadi pertanyaan lagi, apakah dengan cara seperti ini akan menguntungkan Belitung? Padahal bila akan mengembangkan obyek wisata, kawasan Pantai Tanjungtinggi dan Tanjungkelayang masih banyak lahan yang bisa digunakan.

“Apa hebatnya Dolphin Island dibandingkan Tanjungtinggi atau Tanjungkelayang? Kalau niatnya mau mencari timah menggunakan kapal isap, jangan mengarang-ngarang alasan akan membangun obyek wisata baru. Ini kasusnya hampir sama dengan proyek Water Front City di Pangkalpinang,” kata Ahok.

Ahok menegaskan bahwa tidak ada alasan membangun Dolphin Island di Belitung, karena masih banyak obyek wisata potensial yang bisa dikembangkan. “Ngomong jujur sajalah bahwa proyek ini untuk mengeruk timah. Jangan niatnya menambang timah, namun dibungkus dengan proyek membangun obyek wisata baru,” tegas Ahok.

Ahok juga mengkritisi adanya sumbangan pihak ketiga Rp 1.000/kilogram timah dari beroperasinya kapal isap dalam proyek Dolphin Island. Menurut Ahok, proyek Dolphin Island ini terkesan dipaksakan.

“Kita mengacu pada UU keterbukaan, berani tidak bupati membuka berapa jumlah kekayaannya kepada publik. Apakah jumlah kekayaannya saat ini masih wajar bila dibandingkan dengan penghasilannya sebagai bupati?” ujarnya.[Pos Belitung]