Ahok.Org (21/02) – Saya adalah anggota fraksi Golkar yang pertama kali menandatangani usul hak angket ini ketika pak Sucipto (fraksi Demokrat) di ruang badan legislasi, menyodorkan usulan hak angket ini kepada seluruh anggota baleg yang hadir.
Pada saat itu ada rekan fraksi Golkar yang ragu dan tidak berani tanda tangan karena kuatir usulan dari fraksi partai Demokrat ini sengaja mau menjatuhkan Ketua Umum partai Golkar, dan sempat terdengar dari rekan-rekan partai lain “meledek” ternyata Golkar tidak berani ikut. Saya katakan saya akan ikut tanda tangan, dan sempat rekan saya kuatir akan ada masalah dengan perbuatan saya di fraksi. Saya katakan saya yakin Ketum Golkar dan seluruh jajaran DPP partai Golkar akan konsisten dengan slogan suara Golkar suara rakyat. Ternyata saya benar.
Pada saat Rapat pleno fraksi partai Golkar dan pimpinan pusat partai Golkar di kantor pusat Slipi jumat, 18 Februari 2011 (mulai jam 14 30 ) yang dipimpin oleh Ketum, ketua dewan penasehat pak Akbar Tanjung dan para DPP lainnya. Ketum menyatakan dan menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Soal angket pajak terus (tidak ada kolusi)! Soal Century dukung forensik aliran dana .
2. Anggota DPR tidak boleh meninggalkan rapat kecuali ada kedukaan
3. Jangan jadikan SBY sebagai musuh, justru kita harus rangkul SBY, Golkar harus maju dlm perdebatan konsep yang berkualitas
4. Utamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai
5. Citra dan kinerja anggota DPR jika baik di mata rakyat, maka partai Golkar akan mendapat kepercayaan dari rakyat .
6. Dari hal bicara dan bertindak harus yang sopan,simpatik, beretika sampai berpakaian yang sopan seperti batik jangan berpakaian seperti koboi .
7. Target konsolidasi sampai desa harus selesai, diharapkan semua anggota fraksi mendukung calon kepala daerah yang diajukan oleh partai Golkar. Dalam hadapi semua permasalahan terutama intrik politik yang semakin keras, kepala harus dingin walau hati bisa panas.
Dengan melihat rangkaian kejadian seperti ini, kalau ada selintingan yang menuduh bahwa hak angket ini justru untuk melemahkan panja pajak dan pihak Golkar mau menghindar dari kasus penggelapan pajak, jelas tidak beralasan.
Pertama, yang menggagas dan menantang hak usul angket ini berasal dari fraksi Demokrat yang kemudian menarik diri semua (padahal pak Sucipto yang gagas, dan di media diberitakan beliau akan dikenakan sanksi walau telah menarik hak angket tersebut).
Alasan kedua, justru dari Ketum bpk Aburizal Bakrie yang nyatakan kalau dia menekan anggota fraksi ikut mundur dari usul hak angket, bukankah masyarakat akan menuduh ada kepentingan dari Ketum Golkar. Selain itu berarti membatasi hak anggota menyuarakan suara rakyat dan menghalangi anggota mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi Ketum.
Justru yang perlu dipertanyakan sejauh mana seluruh anggota DPR mulai bersih-bersih diri dengan mempublikasikan seluruh hartanya dan pajak yang disetor setiap tahunnya, dan merevisi semua UU agar sesuai dengan prinsip illicit enrichment pada UU no 7 /2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, sehingga setiap orang yang mau menjadi pejabat publik harus bersedia diperiksa harta kekayaannya apakah wajar atau tidak. Jika tidak wajar akan disita buat negara, kecuali yang bersangkutan tidak mau melamar menjadi pejabat publik ,maka mereka bebas untuk tidak diperiksa. Itulah rekonsiliasi bagi bangsa dan negara, silahkan yang mantan koruptoir nikmati hartanya dan bertanggung jawab di akherat, dan yang aktifis/birokrat/akademisi/rohaniawan/tokoh masyrakat yang idealis bisa bersaing dengan bersih transparan dan profesional menjadi pejabat publik di setiàp pemilu dan pemilukada maupun menjadi birokarat, yudukatif, legislatif dan eksekutif di NKRI.
Jakarta, Senin, Feb 21, 2011
07:12:46
BTP
Catatan: hari ini jam 16, fraksi Golkar akan rapat lagi dengan seluruh anggota, untuk memantapkan suara Golkar suara rakyat utk meneruskan hak angket mafia pajak ini walau dengan resiko penggantian anggota kabinet dari partai Golkar.
