Cerita Dibalik Paripurna DPR tentang Hak Angket Mafia Pajak

Ahok.Com (23/02) – Ada yang menarik ketika persepsi kita berbeda antara sesama anggota DPR walaupun sefraksi.

Kejadian kemarin ketika paripurna, Ketua DPR saudara Marzuki Alie memberikan kesempatan melakukan interupsi secara giliran per fraksi. Kesempatan pertama ke fraksi Demokrat, yg kedua ke fraksi Golkar. Saya memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil hak saya sebagai anggota meminta hak bicara. Yang menariknya ketika saya belum mendapat kesempatan bicara rekan sefraksi dari bagian belakang memanggil saya dan minta saya memberikan hak bicara saya kepada saudara Azis Syamsuddin yang dianggap lebih menguasai permasalahan dari pada saya (padahal saya orang pertama yang menanda tangani hak angket bersama teman fraksi Demokrat).

Berikut ini saya sampaikan apa yang lebih substansial menurut saya dan menurut Azis Syamsuddin. Mereka ingin sampaikan cerita bahwa hak angket berasal dari ide fraksi Demokrat seperti yang pernah saya tulis (fakta mengenai hak angket mafia pajak), dan mereka ingin mengungkapkan akan ada peningkatan pendapatan APBN dari sektor pajak jika hal ini berhasil diangketkan. Menurut saya semua yang dikemukakan adalah benar dan hal itu yang membuat saya tertarik dan bersedia tanda tangan hak angket sebagai orang pertama dari fraksi Golkar.

Masalahnya bagi saya ada yang lebih mendasar lagi, yaitu anggota DPR harus berani memulai dari dirinya dulu “bersih-bersih” soal pembayaran pajak ini, baru merembet ke pejabat publik lainnya dan para pengusaha. Selama DPR tidak berani, rakyat akan melihat ini semacam dagelan politik saja (berikut adalah rekaman pernyataan saya ketika itu)

Yang lucunya lagi wakil DPR dari fraksi Golkar, saudara Priyo Budhi Santoso mengelus-elus dada ketika saya bicara, dan kata rekan saya yang lain, dari ujung gang ke ujung gang lain, orang bicarakan “kegilaan” saya karena minta DPR diperiksa pajaknya. Bukankah mau bunuh diri? Dalam ruangan internal fraksi ketika makan malam, Sekjen Golkar, saudara Idrus Marham, menyatakan tidak ada larangan berbicara tetapi yang penting harus substansial melawan opini yang dibangun oleh Partai Demokrat dan lainnya yang menolak hak angket ini.

Dia langsung menyebut nama saya sebagai pernyataan yang sangat melemahkan argumentasi partai Golkar karena tidak substansial dan tidak bisa melawan pernyataan fraksi Demokrat. Bukankah saya setelah ucapkan kalimat saya, saya serahkan kepada Azis utk hak bicara tetapi sayangnya pimpinan DPR tidak ijinkan? Ketua Komisi II, bapak Chairuman mengatakan kepada saya: lain kali jangan perduli rekan-rekan yang minta jatah ngomong, saya harus selesaikan saja semua argumen saya.

Akhirnya di dalam fraksi diatur beberapa kesepakatan yang bisa ajukan pernyataan pertama adalah pimpinan, kedua siapa lagi dan ketiga siapa lagi, dan disepakati agar tidak banyak orang yang bicara. Saya pikir saya memang tidak mau bicara lagi karena menurut saya kalau mau berantas mafia pajak, substansi yang paling mendasar adalah DPR sebagai lembaga pengawas harus bersih dulu. Baru DPR bisa mengawasi yang lain.

Tidak heran apapun manuver Golkar, persepsi rakyat tetap buruk dan tidak percaya karena sepertinya Golkar lebih banyak disisi politisi yg tidak berani memulai dari dirinya dulu. Seperti ketika China dilanda korupsi hebat, ada Zhu Rong Ji, PM-nya yang berani bilang saya sediakan l00 peti mati, 99 buat yang korupsi dan 1 buat saya jika saya juga ditemukan korupsi.

Saya mulai sadar ketika teman-teman lain nanya dan “nakuti” saya bahwa kamu akan dikejar semua SPT pajak dan harta kamu. Saya jawab dalam hati, siapa takut , karena selama saya jadi pejabat tidak pernah korupsi dan juga tidak pernah menerima gratifikasi dari siapapun.

Jakarta Wed, Feb 23, 2011

BTP