Pertanggungjawaban ala Ahok

Ahok.Org (05/03) – Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan penuh. Karena itulah, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya minimal satu kali dalam satu tahun sidang. Namun, hanya sedikit anggota DPR yang bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Basuki Tjahaja Purnama merupakan satu dari sedikit anggota DPR yang melaporkan kinerjanya kepada publik. Pria yang kerap dipanggil Ahok itu punya cara sendiri mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Ahok membuat satu bendel buku berjudul Catatan dan Refleksi Ahok Satu Tahun Ber-DPR. Anggota DPR asal Bangka Belitung itu juga membuat situs khusus berisi laporan kinerja dan buah pikirannya.

Pada Senin (28/2) ia mengadakan semacam seminar pemaparan hasil kerjanya. Secara khusus, Ahok mengundang peneliti senior Center for Strategic International Studies (CSIS), J Kristiadi, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko sebagai pembahas.

”Saya pernah 10 hari tidak masuk karena patah kaki. Tiba-tiba ada dari Kesekjenan (Sekretariat Jenderal DPR) yang memberikan uang. Katanya, ini uang rapat. Bagaimana saya mau terima karena saya tidak ikut rapat,” tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun pernah disodori uang Rp 3,2 juta oleh staf Setjen DPR. Menurut Ahok, uang tersebut merupakan uang jalan rapat konsinyering membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Wisma Kopo, Bogor, Jawa Barat. Uang itu pun ditolak Ahok karena tidak mengikuti rapat.

”Karena saya sering menolak, sampai-sampai ada staf Sekjen yang mengatakan, ’Kok ada ya anggota DPR yang bodoh seperti ini’,” ujar Ahok.

Belakangan, politikus Partai Golkar itu baru mengetahui mengapa Wisma Kopo menjadi tempat favorit anggota DPR menggelar rapat. Padahal, fasilitas Wisma Kopo jauh di bawah hotel-hotel di sekitar kompleks parlemen. Ternyata Wisma Kopo dipilih agar anggota DPR memperoleh uang SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

Pemaparan Ahok mendapat apresiasi dari tiga pembahas. Mereka juga menyampaikan penghargaan atas keberanian Ahok mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Yang lebih penting, lanjut Kristiadi, ialah Ahok menang 80 persen di daerah basis Partai Bulan Bintang (PBB).

Meski namanya tidak setenar koleganya di Fraksi Partai Golkar, Ahok memiliki kesadaran melaporkan kinerjanya. Bukan karena perintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, melainkan karena tanggung jawabnya kepada publik. [Kompas 04/03/11]