Laporan Kunker ke India (Bagian I)

Ahok.Org – Minggu, May 1, 2011 Pada pukul 05:02:49 pagi hari ini kami dari Komisi II DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke New Delhi dan Mumbai, India.

Sesuai jadwal, Penerbangan akan dilakukan dengan menggunakan Malaysia Airlines (MAS) pada pukul 11.oo via Kuala Lumpur, sebelumnya Saya akan beribadah ke Gereja pada pukul 09.00 di kawasan Pluit.

Ini adalah kunker ke luar negeri pertama dari komisi II, rombongan di bagi menjadi dua kelompok, dimana kelompok lainnya melakukan kunker ke China.

Target kunker kali ini adalah melihat sistem KTP elektronik, dan penanganan daerah perbatasan dengan negara lain, bagaimana kondisi kota /daerah di perbatasan dengan negara lain (apakah dijadikan daerah “dapur” yang kotor dan tidak diperhatikan? karena analoginya bagian dapur tidak dilihat oleh tamu, perbatasan seharusnya sebagai ruang tamu, tapi negara kita menjadikan semua daerah perbatasan sebagai “dapur” yang tidak diurus).

Tidak semua anggota Komisi II berangkat dalam kunker ini, rekan dari Fraksi Gerindra tidak ada yang berangkat, sedangkan fraksi lain termasuk Golkar yang berangkat adalah yang tidak pernah berangkat ke luar negeri sebelumnya, misalnya yang pernah keluar negeri sebagai bagian dari Panja Pansus tidak diikutkan lagi, atau seperti Kang Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR yang sedang ada kunker MPR ke luar negeri akhirnya tidak bisa mengikuti Kunker Komisi II ini.

Kami menggunakan pesawat MAS dengan tujuan anggaran menjadi cukup untuk penerbangan dalam negeri di India dan untuk melihat daerah perbatasan. “Anggaran yang disediakan hanya penerbangan jakarta-new Delhi pp dengan kelas bisnis, untuk penerbangan antar kota di India tidak dianggarkan, kalau tetap gunakan kelas bisnis, hanya bisa menggunakan MAS dimana harga tiketnya sesuai dengan anggaran yang ada”, demikian info yang saya terima dari staf Komisi II yang mengatur tiket pemberangkatan.

Saya juga diminta oleh saudari Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI-P yang merupakan anggota pansus RUU BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) untuk mencek sistem jaminan sosial di India ,karena pelaksanaan Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) salah satunya adalah semua enduduk harus ber KTP tunggal.

Saya sendiri selaku sekretaris Kaukus kesehatan DPR RI, juga berniat mengecek cara penanganan gizi balita dan anak-anak dan pendidikan dasar di India sehingga bisa menghasilkan SDM yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat dunia.

09:18:06 kami sudah di lounge, “insiden” sudah dimulai, saya dipaketkan dengan anggota lain melalui paket tur di kelas ekonomi, alasannya supaya masih ada banyak sisa uang untuk perjalanan ini, saya bilang sejak awal minta kelas bisnis walau tidak bersisa uangnya sesuai anggaran pemerintah, karena saya pikir bukankah untuk itu pemerintah bayar agar “terhormat” dan terjaga kesehatan maupun kebugarannya? Keterlaluan, untuk apa pakai jasa travel, bukankah ada KBRI disana dan tiket online ada dimana-mana, travel agency juga bisa pesankan tiket, tidak perlu diatur seperti tur. (Kita semua tahu ada keuntungan dan ada yang diberikan tiket gratis atas rombongan tur? Ketua rombongan tetap di bisnis, dan membawa istrinya)

Di depan, sebelum masuk ruangan juga ada insiden, salah satu dari anggota fraksi Demokrat dicekal untuk berangkat karena telah ditetapkan jadi tersangka korupsi.

10:05:40 kami dibagikan tanda terima uang total anggaran: US$3,746 (Rp. 32.459.000) terdiri dari uang harian US$ 260/hari (Rp15.770.300) untuk 7 hari (uang saku, uang makan, hotel, transportasi lokal). tiket Jkt-new delhi PP US 1,926 dolar, (Rp16,688,790). Dengan asumsi Kurs Rp. 8.665.
Saya dapat sisa uang US$796, makanya tidak bisa naik kelas bisnis, banyak penerbangan domestik india .10:36:31 kami sudah boarding.

BTP