Ahok.Org – Tue, Oct 4, 2011, jam 09:57:34 Kami masih menunggu dari pihak Pemprop bersiap, baru berangkat, ketemu Gubernur dan jajarannya , Kajati (propinsiPapua dan Papua Barat), ketua Pengadilan Tinggi Negeri (Papua dan Papua Barat), Kapolda (wilayah propinsi Papua dan Papua Barat), Pangdam (propinsi Papua dan Papua Barat) intel polda, intel kodam,o perasional Kopassus, dan BIN.
10:13:02 kami berangkat
10:18:28. Tiba di kantor gubernur, Ketemu pak Leo Panjaitan Kajati Papua , yang pernah bertugas di Babel.
10:23:41 kami mulai acara dengan muspida prop Papua.
Plt Gub membuka acara:
Pemilihan gub Papua tertunda karena perbedaan antara DPRD dan KPUD sebagai pelaksana Pemilukada, saat ini sudah mampu diurai, utk menetukan calon yang disebut Papua asli atau bukan ada diplenonya DPR Papua yang menentukan, ini amanat otsus Papua bahwa gubernur dan wakil gubernur Papua hrs orang Papua asli.
Konflik yang terjadi berjarak sangat jauh dari kota, itupun karena Pemilukada, ada dukungan yang dicabut, sehingga tidak dapat ikut mencalonkan diri.
Adat disini, kalau ada yang meninggal hrs saling sama jumlahnya,kalau belum tetap hutang nyawa dan intai. Hampir semua pemilukada berakhir di MK.
Konflik lain adalah masalah ekonomi, antara investor dan masyarakat adat, juga ketimpangan ekonomi antara pendatang dan orang asli lokal.
Kasus bom Solo, para pemimpin agama membuat pernyataan sikap mengutuk bom Solo. Kota-kota pesisir mulai didominasi para pendatang .
Belum pernah ada konflik karena budaya, dalam paparannya pelaksan gubernutt, presentasi di power point, sewaktu membandingkan kondisi. Nasional dengan Papua, mereka gunakan Indonesia dan Papua (tertulisnya), saya inerupsi paparan dan minta perbaiki tulisan “Indonesia” dengan kata “Nasional” , sehingga perbandingan angka-angka utk Papua dengan angka-angka Nasional, bukan antara Papua dan Indonesia.
Ketua tim, ibu Eva Sundari: Perkenalkan anggota, kami ingin dapat masukan cara penanganan sebelum, dan pasca konflik, bagaimana peran pusat dan daerah, bagaimana cara menangani konflik setelah terjadi pembunuhan. Akar dari konflik adalah ketidakadilan
Yang diharapkan bagaimana jadikan damai sesungguhnya setelah konflik, bahaya laten dihilangkan, damai posistif pasca konflik, bukan sekedar amannya di atas kertas saja, kasus ambon kemaren adalah bukti konflik belum tuntas, transformasi ke damai belum terjadi sesungguhnya. Dimensi dan mekanisme penanganannya apa? Kami harapkan ada masukan,termasuk apa perlu ada komisi khusus nangani konflik sosial. Bagaimana stage konflik ditegaskan, kapan tni masuk, kapan masih polri atau pemda?
Kami usulkan “brain storming” saja.
Pak Adang : Bertanya soal hutan lindung bisa dipertahankan, kasus kpud apa bisa jalanakn tugasn kasus freeport, perbandingan pegawai dan distribusi kekayaan, pedagang kaki lima di timor timur dulu org makasar, sama spt di papua juga demikian? Ini bisa sumber konfliknya.
Subiakto:”mengharap dpt masukan secara komprehensif dari muspida”
Pasca konflik ada trauma dari masyarakat, bagaimana mengubah pola pikir masyarakat tdk spt itu. (Seharusya kita tdk perlu banyak uraikan ruu ini), yang disampaikan ibu pimpinan sudah jelas, kita manfaatkan untuk mendapatkan masukan.
Saya kira terlalu panjang anggota DPR satu ini uraikan, “mau kasih kesan berisi?” Menghabiskan waktu berulang-ulang saja”
Seperti pada saat bilang bahwa negara kita ini terdiri dari pulau2 dan beragam budaya denga etnis, tentu rawan konflik. (Tidak perlu jelaskan hal-hal seperti itu 🙂 ).
Pak Tritamtomo:”penjelasan pak gub,jelas yg paling mungkin adalah konflik akibat ketdk adilan sosial dan ekonomi.
Minta masukan, apa judul dari ruu yg ada sudah dirasakan tepat?
Apa perlu ada wadah yg bertanggung jawab utk paca konflik?
Apa perlu spr badan penanggulangan bencana? Rantai komandonya siapa?
Dll
Pak Aus Hidayat Nur: kasus freeport, spt pekerja lelaki hanya boleh pulang 6 bln sekali. Jd ada istilah asmara sabtu, sehingga timika jd tempat penyebaran aids tertinggi, jd mudah konflik, karena perempuan dna minuman keras, bagaiman polisi tangani secara khusus utk timika?
Ibu basik-bisik:” apa soal ketidakdilan sudah diatasi, seperti pengiriman 200 calon doktor apa merata dan adil utk semua daerah. Saya sudah tahu semua masalah disini, maunya ke poso, karena kurang org ke papua,aklhirnya saya pindah kembali ke papua.terkait otsus, ada MRP. Sgt prihatinkan kondisi masyarakat di kampung2. Angka2 paparan sgt baik, faktanya di kampung tdk demikian. Berapa banyak pejabat turun sampai ke distrik dan kampung-jampung
Saya yakin tidak ada konflik Agama disini.
11:30:40 giliran Saya; intinya nanya soal bantuan sumber daya dari TNI? Polri apa TNI yang memimpin? Kalau sumber konfliknya justru struktural kekuasaan? Polri yang berkonflik dengan TNI?
Apa perlu ada RUU ini ? Cukup adanya LSM-LSM dan Akademisi yang buat studi kajian-kajiandi tiap daerah.
Tidak ada mapping konflik.
11:33:50, ibu Eva minta masukan setelah kami semua sampaikan:
Pak Plt Gub: RUU ini perlu, hanya ada sistem operasional prosedur yang jelas dan siapa yg nangani, tanpa UU juga sudah jalan selama ini (mekanisme sudah ada), selama ini yang maju adalah Polda. Tidak perlu ada komisi khusus, anggaran terlalu besar.komisi telah menggerus kekuasaan pemerintahan.fungsi kepala negara dimana? Kalau semua komisi, presiden hanya jd formalitas saja.
Hutan lindung sudah ada peraturannya, kalteng, kaltim dan kalbar jg papua sudah diminta dijaga hutannya oleh dunia.
Soal hubungan beragama sangat rukun.
Keputusan M K selalu dipatuhi.
Kepatuhan hukum tinggi di jajaran propinsi ini.
Masalah tuntutan naik gaji pegawai freeport, justru masyarakat sekitarnya protes, terjadi inflasi.
Disini ada pasar mamak mamak, yg sengaja memang tidak mereka bangun.
Khusus Papua tidak ada pemilihan langsung, karena one man one vote juga dimanipulasi?
Pengen minta kalau sudah kalah jauh ndak usah ke M K lagi,habiskan ongkos?.
Dana SPBD propinsi hampir Rp.6 trilyn, seluruh papua uang pusat yg masuk Rp.31 triyun lebih.
11:49:46 terjadi diskusi karena saya dan pak tri interupsi ke soal pemilukada. Terus diteruskan lagi pak gub.
11:51:33 pak subiakto interupsi soal anggaran buat badan atau komisi penanganan konflik sosial juga.
Atase militer amerika dtg nanya situasi paua, gubernur nanya apa bisa kamu tidur di htl semlam dan bangun pagi masih sarapan enak? Kalau bisan itulah papua, jgn dibesar2 kan.
Papua ndak ada masalah yg besar.tdk pernah ganggu roda pembangunan dan pemerintahan papua.
Kita hrs ada sosialisasi pencegahan utk cegah konflik sosial.
RUU ini perlu ,termasuk anggarannya hrs jelas. Biar ada dasar masuk ke APBN dan APBD ambil dananya.
PangdamE lvi Triasuno: dalam kondisi Papua damai, operasi yang disampaikan adalah seperti operasi usus buntu agar orang jadi sembuh, bukan operasi militer perang, serangan dari luar 5-10 thn ke depan kecil, ancaman dari dalam yang bahaya. Pernah tugas di bais dan bin, masalah ketidakadilan dari sisi politik, ekonomi dan karir yang memunculkan adanya OPM.
Saya simpulkan ini semua terjadi karena masalah keadilan.
Ada daerah kabupaten yang merasa kurang aman, TNI diminta masuk. Konvoi2 logistik minta pengawalan agar bisa masuk. Dalam tertib sipil, operasi teritorial dan intelijen, ada peta daerah konflik. TNI mulai masuk ke daerah merah dengan operasi baksos, hal ini yang membuat pihak mereka yang mau lawan terpojok, merasa kalah pamor, masyarakat langsung rasakan baksos TNI di daerah merah tsb.
12:06:56 pak Tritamtomo, interupsi, jelaskan peraturan UU soal operasi TNI ini.
Gubernur: pasal 30 bantuan sumber daya tni, dibuatkan satu pasal tambahan bahwa utk hal2 tertentu tni langsung bisa masuk.
Pangdam sudah ada bukunya pedoman bagaimana sistem prosedur penanganan dan pembagian kerja antara tni, polri, pemda. Jd jelas.ini kasus penembakan di freeport. Pangdam serahkan buku2 prosedurnya ke ketua tim.jadi buku pedoman ini sgt brmanfaat utk isi ruu ini (pengalaman di lapangan yg jelas dan bagaimana cara menanganinya).
Supaya tdk ada pembiaran, ketika kasus polri yg ditemui tni, maka TNIi yang tangani dulu baru serahkan ke polri.
Kapolda pak BL.Tobing:12:12:27 (WIT), sudah lengkap dari pangdam, benar konflik terjadi karena kekecewaan dan ketdk adilan.
Soal MRP ada 3 soko gurunya:(adat, suku dan perempuan) Kalau terpilihnya sesuai di atas, maka aman.
Banyak kabupaten pemekaran tidak ada Polres juga, yang bermain adalah para elitenya dalam hal perebutan kekuasaan.
Ada kongres ketiga masyarakat Papua, Polri siaga sampai desember. Yang bisa bangun Papua hanyalah orang Papua sendiri, Otsus gagal? Janagn sebar isu etnis suku lagi, soal Papua gunung dan pesisir lagi. Yang susah konflik elite Pemilukada, kalau masyarkat bis alewat tokoh adat dan agama. Oktober ada kongres rakyat Papua. Polda siap.
RUU ini bagus, jangan di atas kertas, harus ada sosialisasinya, jangan habiskan uang saja. Undnag secara berkala aparat utk evaluasi.
Kasus freeport, soal gaji, serahkan ke perusahaan2 dan serikat buruh.
Berkat perlindungan Tuhan yang maha kuasa, kepolisian dan TNI bahu membahu. Banyak yg sudah ada Polres, TNI masih koramil. hanya ada 13 kodim. polres sudah ada 26.ada juga yang masih pos di daerah pemekaran.
12:27:53 Kajati (bpk Leo Panjaitan): memberikan beras ke masyarakat kampung justru bingung dan repot, harusnya kalau maunya ubi kasih ubi saja.
UU ini perlu tetapi tolong yg ngomong hrsnya yg tahu banyak . Uu otsus hrs org yg paham dlm penjelasan, baru dibicarakan. Dari tingkat kriminal, papua lah yg terendah dari seluruh Indonesia.
Jgn menurut kacamata LSM nilai papua, banyak keberhasilan papua ,di kampung2 sudah ada jalan aspal dsbnya.
Psl 10, soal sistem peringatan diri,ada kalimat “daerah diidentifikasi sbg daerah potensi konflik”, hrsnya tdk boleh ada, dari mana tahu senuah daerah dianggap potensi? Psl 10 (1).kata potensi dicoret.
Psl 15 (a,b,c) didrop saja.
Dari sisi pendekatan hukum. Sudah tetapkan 119 tersangka dlm tempo 8 bln, ini agar proses pembangunan bisa dikawal.
Upayakan uang2 yg sempat diambil,dikembalikan. Kasus terbesar rp.104 milyar,ada juga terkecil rp.78 jt.
Pak tritamtomo interupsi:
Psl30 soal bantuan tni bagaimana jika diakukan sesuai dgn penetaapan? Apa bhs hukumnya bisa?
Kajati: di Papua harus dibedakan. Disini TNI jadi Polisi, Polisi jadi TNI utk daerah terpencil.
Gubernur: secara uu, polri tetap di depan dlm nangani konflik. Jgn muat secara terperinci tni,
Ibu eva : dlm pelaksanaanya sesuai dgn kondisi di daerah.
Kajati: istilah penetapan itu hanya ada di pengadilan.
(Gunakan:”dilakukan sesuai dgn peraturan perundang2an yg berlaku).
Intinya jgn sampai ada potensi pembiaran.
Kajati papua dan papua barat : saya juga pernah mimpin TNI karena dandim telah terkepung di thn 2000.waktu itu masih sbg kajari, di papua bis aterjadi apa saja tergtg situasi di lapangan.
Waktu nya terlalu sempit,hrsnya seharian bahas ini
Ketua pengadilan: pengadilan adat hrs tetap dilestarikan ,soal pidana , walau ada pengadilan negara, kasus perdata bisa diterapkan sesuai pengadilan adat.
Kasus kekerasan rumah tangga disini juga beda. Karena disini yg dilihat udah nikah secara adat? Laki2 bisa kawin 5-6 istri. Ada perempuan yg ajukan cerai walau tdk ada akte nikah, dilihatnya sesuai uu perkawinan.
Kabinda (bintang 1):separatis faktanya ada. Kendala adalah geografis, kekurangan anggota, di tempat konflik justru kosong, banyak juga lokasi yg tdk ada sinyal telepon.
Pemekaran wilayah papua itu bagus dari sisi intelijen.karena semua konflik akibat ketdk adilan.
Kongres Papua 2 dulu disetujuioeh presiden gus dur. Prinsipnya jangan rugikan NKRI saja.
Konflik di Papua sebenarnya kuantitasnya termasuk kecil
Bakorinda masih jalan sebulan sekali, (kabinda yg mengepalai).
Kombes polisi (putra daerah): lebih baik konflik kontigensi sosial, jd jgn konflik sosial ,terlalu besar dan makan biaya. Hanya yg akan berpotensi jd besar baru dimasukan, dlm kasus2 apa saja, dlm ruu ini belum ada. Hrs ada pidana dan sanksi dlm ruu ini.
Supoaya tdk terjebak dgn bencana alam.
Ibu basik-bisik mau bicara lagi, ibu Eva nanya bisa ditunda? Karena waktu sudah 13:18:54 (wit), jadwal acara sudah hrs ketemu dprp,uncen,tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, lsm,BEM dan MRP.
13:19:58 habis ibu eva dan gubernur kata penutup.
13:29:42 kami makan siang,acara selanjutnya di sini juga
13:51:18 selesai makan, dpt laporan sekretariat pihat MRP dan DPRD pulang, ada acara lain? Atau kecewa karena hrs nunggu hampir 1 jam? Padahal kami makan siang bersama termasuk yg hadir utk acara jam 13 juga disediakan makan siangnya.
13:56:26 ibu eva mimpin acara . Tanpa gubenur dan muspida hadir, karena acara kami .
Yg hadir tinggal 9 org dan 2 staf pemprop,dibelakang ada 5-7 org wartawan ?
Mulai masukan:
1.Johanes simanjuntak.Dari uncen, materi naskah tdk naymbung dgn ruu nya? Hal.subjek hukumnya siapa?
Siapa yg mau dilbatkan sbg stake holder agar ruu ini lengkap?
Sampai soal kata dikoreksi juga spt kata “penanganan”
Judulnya konflik sosial saja, atau penanggulangan saja? Merujuk ke bencana alam.
Byk pertimbangan soal kat2 (teknis legal, ada bagian legal drafter yg ikut , pak teguh yg menangani aja. Kami dengar saja .
14:19:47 masukannya akan diberikan dlm copynya (karena baru kemaren dpt naskahnyan jd terbts masukannya).
2.Dari UNCEN, dari etnis batak juga. Bicara soal teknis penulisan dan kata yg dipakai.
3. 14:23:46 dari UNCEN (Papua asli): RUU ini akan buat konflik antara Polri dan TNI lagi. Tdk lihat ada peran masyarakat itu sendiri.
4. Adam,aliansi demokrasi utk papua.14:28:36 hrs jelas definisi konflik sosialnya, supaya pemerintah jelas kapan harus turun dan tangani dgn baik.
Soal anggaran harus jelas dan pasti jgn terikat birokrasi yg rumit
Psl 36 .kejadian /proses 6 bln terlalu lama,sebaiknya 2 bln pemerintah sudah hrs turun tangani.
5.Perempuan(tdk sebut dari mana dan siapa namanya)asli papua: diperjelas kapan polisi / tni bertindak? Keterlibatan aparat sering nambah konflik saja, psl 30 hanya jelaskan sedikit soal tni bertindak, konflik yg bagaimana bentuknya ?
mengaku dari portas.
6. Dari pemprop papua. Hrsnya uu ini hanya payung, pp nya yg baru detail urus dan pelaksananya siapa.jgn jd rancu. Daerah bisa buat perda, apalagi papua ada otsus. Karena konflikpun diselesaikan secara adat.
7.Lsm , psl 23 (1), tokoh masyarakat,adat dan agama, bagaimana tahunya? Sebaiknya disebut langsung pimpinan agama, adat dan masyarakat,jd jelas siapa mereka.
Kata camat di papua tdk ada, adanya distrik.juga kata desa, dipapua istilahnya kampong. Konflik antar partai apa diakomodir juga?
8.Peter, lsm. Paling byk konflik justru urusan partai dan pemilukada, sifatnya rebut kekuasaan lokal. Apa dimasukan juga dlm ruu ini ?
Ibu eva : sudah tdk ada lagi, ibu eva beri respon.
Paling penting soal overlap peran polisi dan tni. (Ternyata papua sudah ada SOP nya oleh pangdam, polda dan pemprop).
Terima kasih 🙂 atas masukannya sgt teknis. Ini jd bahan tim perumus.
Utk judul akan kami pertimbangkan. Diskusikan dgn ahli bahasa dari tim menkumham waktu pembahasan dgn pemerintah.
Pak tritamtomo menambahkan: pertemuan sore ini sgt bermanfaat dan demokratis.
Bingkai nkri tergoncang karena potensi konflik dari kta yg sgt beragam.
Pengadilan lembaga adat belum masuk akan kami masukan.
14:52:05 pak adang ikut nambahin, kita tdk akan pakai badan/komisi, tetapi langsung ditangan gubernur, uu ini bkn hanya utk papua, kami akan buat secara umum saja.
Ibu eva akhirnya menutup,membuka mereka kasih masukan tertulis via email, karena masih ada waktu 3 bln buat bahas lagi.
14:54:58 acara ditutup.
15:05:09 setelah foto2 depan kantor gubernur yg ada pohon beringin besar dan tua umurnya.kami bernagkat pulang ke hotel.
15:13:59 ,kami tiba kembali ke hotel.
Ibu basik-bisik bilang pengurus DPD Golkar Papua mau ketemu sampaiakan aspirasi jam 16.oo
Nanti malam makan malam di restoran jam 19. Ketua tim tdk ikut karena mau menemui beberapa lsm yg akan sampaikan aspirasi di bidang hukum.
Besok pagi jam 7 30 berangkat dari hotel ke Bandara. Demikian acara resmi kunker pansus ruu ttg pks (penanganan konflik sosial resmi sudah selesai).
16:45:25 staf pansus mengetok pintu , membawa uang perjalanan dan dokumen yg akan di ttd saya. (Laporan lengkapnya akan dibuat tersendiri).
Ternyata sampai jam 18 tdk ada beritanya dari ibu basik2, saya telpon dan sms tdk dijawab. Yg ada malahan berita malam ini pak kapolda akan informal teruskan bicara sambil makan malam bersama.
18:45:04 kami menunggu di lobby.
18:58:56 kami tiba ditempat makan malam, bersama Pangdam, Danlanal juga Kapolda yang memfasilitasi makan malam dan pertemuan ini, nama tempatnya adalah blue cafe
20:18:55 kami selesai acara, banyak hal-hal yang kami bicarakan dengan pak K apolda danP angdam, Banyak hal yang penting untuk jaga keutuhan NKRI nya.
Htl Aston
BTP
