Ahok.Org – Wed, Nov 2, 2011 08:28:50 Sudah menunggu dari Pukul 8:00 ternyata belum juga berangkat, masih banyak yang belum bersiap di lobby, tadi sekitar pukul 07:45 pada saat sarapan pagi masih ada ada rekan yang sarapan dengan menggunakan baju kaos padahal janjinya berkumpul pukul 08:00.
Yang menarik, staf Komisi menyerahkan DOP kepada saya guna ditanda tangani, beliau bilang sekarang semua anggota DPR telah sama biaya perjalannya yaitu untuk 3 hari dua malam, bukan menambah satu hari seperti dulu-dulu yang sering terjadi.
Apakah rekan yang kemarin membawa koper itu langsung datang dari Jakarta (Senin Sore), Selasa pagi sudah pulang ke Jakarta, apakah uang perjalanan dinas tetap diambil semua? dengan menggunakan kelas bisnis dan membayar tiket pesawat Lombok-Sumbawa (diluar biaya dinas jkt-lombok), masih sisakan uang untuk anggota Rp.4,150,000,-.total uang dari sekjen Rp.12,011,700, (tiket bisnis Garuda pp Rp.5,901,700, fasilitas angkutan dalam kota @Rp.665,000 x 3 hari, uang harian @Rp350.000, uang representatif Rp.200,000, masing 2 x 2 hari, uang hotel @Rp.1,200,000 x 2 malam, airport tax rp.65,000).
Pengeluaran tiket bisnis jkt-ampenan lombok pp Rp.5,922,600. Airport tax Rp65.000, tiket lombpok-sumbawa Rp.250,000, hotel hanya @Rp.825,000).
Demikian laporan singkat keuangan tugas Komisi II dalam rangka Kunker ke propinsi NTB, sedangkan biasa perjalanan Kunker ke Gorontalo dan Sulawesi Selatan hampir sama jumlahnya.
08:39:11 masih belum siap, menunggu Ketua.
09:00:58 kami bersiap dalam bis, tapi belum juga berjalan.
09:02:31 kami menuju kantor BPN propinsi NTB untuk melakukan rapat.
09:27:35 tiba di kantor BPN
09:32:02 menunggu di ruangan rapat BPN, masih informal perbincangannya
09:33:36 mulai acara .
09:35:16 kata sambutan kepala BPN prop NTB.
Tinggal 8 anggota DPR yang tersisa, ada yang datang Sore hari namun esok dan sorenya membali pulang ke Jakarta, sampai-sampai ada yang tidak datang ke NTB tetapi tiketnya tetap dibeli, ini artinya uang negara tetap dikeluarkan juga!, Ada kabar bahwa ada anggota DPR yang datang pagi hari ini dan sorenya ikut kembali pulang ke Jakarta.
Jadi kesimpulannya salahkah survei tentang Polisi Muda tidak pantas jadi Presiden? kelakukan politis muda memang pada umumnya parah. Tugas seperti ini dapat uang banyak (4 kali UMR pegawai biasa, masih juga tidak bekerja).
Kepala BPN memperkenalkan semua kepala BPN se NTBm hanya satu posisi kepala yang lowong dan dijabat oleh plt karena sedang konsultasi ke Jakarta.
Ketua Komisi II menyampaikan kata sambutan dan petanyaan 09:40:30, Perkenalkan para anggota yang masih terisa.
Menanyakan permasalahan pertanahan, program Larasita, Prona, kondisi kantor berjalan ini, bagaimana kasus-kasush pertanahan disini? Aspek Yuridis disini hubungan denga adat ? Masalah tanah sangat ruwet baik dari Sabang sampai Merauke.
09:48:17 Bapak Kakanwil sampaikan paparan terkait pertanyaan yang sudah disampaikan, sudah disiapkan buku jawaban.
09:55:52 pak Harun interupsi, minta jangan baca yang ada di buku, langsung ke permasalahan buat laporkan dan yang mau disampaikan.
Penerimaan negara bukan pajak targetnya naik hampir 3 x lipat, 9 milyar di 2010 jadi 26 milyar lebih di 2011, padahal realisasi sampai november ini baru 7,5 milyar. Katanya,akan sama dgn realisasi 2010 saja (hampir 12 m)?
Masalah listrik sering mati sangat mengganggu kerja BPN, program Larasita kurang disukai, karena masih harus membayar, masyarakat lebih suka Prona yang gratis. Kendaraan Larasita juga alami gangguan sinyal, masyarakat pilih ke kantor BPN saja.
10:17:34 masih paparan dari Kakanwil ygan baru menjabat 5 bulan.
Akhirnya selesai dijawab dari daftar pertanyaan yang sudah kami kirim secara tertulis. 10:18:30 Ketua menawarkan pendalaman kepada kami. Sebelumnya sampaikan komentar jawaban dicocokan dengan halaman jawaban di buku dari BPN.
10:21:28 pak Kakam, mau konfirmasi soal APBN yang baru diketok, soal perkantoran, semua dibintangi (ditahan tidak boleh cair) sampai kami jelas pemakaiannya dana tsb.
Kami cenderung alihkan dana larasita ke Prona saja, kami dorong 1 juta prona, BPN tidak sangup,hanya 750 ribuan, di lapangan ternyata tidak mudah menjalannya.
Program IP4T buat apa adakan pengukuran ,jika tidak segera diberi sertifikat dengan prona, kenapa tidak disatukan bersamaan dalam prona. Jadi masyarakat tidak curiga dan marah? Sudah diukur namun tidak ada output, dikirian mau digusur? Masalah struktur PNS juga dipermasalahkan,s emua dibawah pengaturannya dibawah kendali pemerintah pusat.
10:25:53 Ketua ambil alih mic lagi.
Soal pembangunan kantor yang dibintangi, bukan semua biaya rutin kantor. Ada berapa yamg belum ad a kantor ? Aset? Atau sewa? Ada lahan? Atau apa statusnya?
Menurut DPR Larasita tiadk efektif, lebih baik pusatkan ke Prona saja. Masyarakat maunya gratis, apa kantor BPN ada yang tidak beres?
10:31:13 pak Hermanto: minta informasi mendalam soal anggaran penyuluhan yang sudah 100%, anggaran penyuluhan Prona cukup besar, efektifnya sampai dimana?
10:34:01 ibu Eddy: bertanya soal anggaran yang besar, tetapi prona tidak mencapai targetnya jauh sampai penyerahaan sertifikatnya
Jawaban BPN di hal 17 jelas, ada pengalihan biaya pengukuran pada lokasi peta P4T dialihkan menjadi peningkatan volume kegiatan sertifikasi.
10:39:51 pak Rusdi: mau angkat citra BPN agar lebih baik. Kenapa anggaran sudah cukup, kinerja tidak capai sesuai pengaduan ke ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Singgung soal kebutuhan PNS. minta analisa kebutuhan pegawainya yang pasti? Pendidikannya apa?
Apa alat 2 pemetaan disini sangat baik, karena laporan pemetaan beres, daerah-daerah lain mengeluh soal alat ukur yg tidak cukup? Termasuk SDMnya?
10:43:20 Harun al Rasyid: penyelesaian lahan 1200 hektar Lombok Tourism Development Corporation.?
Ada pungutan Rp.100,000 buat yang ajukan prona, sekalipun yang tidak mampu, tetap dikenakan ?
Soal blanko jual beli, selalu habis dilapangan ?
10:46:34 Malik Haramain: soal retrisbusi tanah-tanah terlantar, bisa dijelaskan kepada siapa retrisbusi dilakukan? Sejauh mana yang terlantar itu ? Harusnya bisa jelas, hampir semua kakanwil BPN jawabnya inventarisasi. Banyak kasus yang terus dianggarkan namun tidak selesai dan tahun depan dianggarkan lagi tapi tidak ada peningkatan, Saya anggota pansus RUU Pengadaan tanah, penting UU ini, karena BPN yang dominan. Yang belum selesai soal bagaimana ganti rugi dan cara penetapan? Bagaimana disin cara menetapkan
10:51:26 Saya bertanya soal sengketa tanah, dengan sertifikat ganda? Kalau mantan deputi V selalu katakan BPN harus berani cabut yang salah administrasi, soal dituntut kalau kalah, iya cabut yang lain dan terbitkan yang benar, bagaimana pedpt kakanwil yg juga dari BPN pusat deputi V (urusan sengketa).?
10:53:38 ketua bilang, jawaban tertulis bisa disusulkan, karena waktunya, saat ini yang diharapkan rakyat adalah mereka mendapatkan sertifikat asli.
10:56:17 kakanwil jawab dan minta ijin dibantu rekan-rekan kantornya sesuai bidangnya masing-masing.
Prona sudah capai 95%, sertifikat akhir yang tinggal proses di dlaam dan dalam 2 bln ini segera diselesaikan.
Kesulitan ada pungutan di desa sesuai perdesnya.
11:04:20 mulai dibantu jawab dari kepala bidang BPN soal prona .ketua bertanya dasar kalian tahu data? Kan semua dari desa, petugas desa yang membantu.
Kami akan koreksi lagi soal dana penyuluhan kegiatan pra Prona, buat apa? Sebaiknya langsung ke arah jumlah sertikat Prona ke masyarakat saja. Sempat memanas ketika membahas soal biaya penyuluhan ini .
11:13:25 pak Harun bilang IPDN sudah menunggu.
Ibu Eddy soal lahan di KSB (kab Sumbawa Barat), soal tanah-tanah negara, kepala BPN-nya akan koordinasi dengan bupatisoal perolehan setifikat buat tanah negara akan dijawab tertulis, karena data belum ada.
11:15:32 ketua bantu menjelaskan soal status tanah negara.
11:20:01 ditutup dengan janji pakai tertulis dari kakanwil.
Ketua menutup dan jadikan masukan bagi Komisi II. Acara ditutup 11:21:32 Tukar cinderamata
11:25:22 Dalam bis lagi, akan menuju ke IPDN sebelum makan siang.
11:27:36 bis bergerak
11:32:40 tiba di kampus IPDN yang menumpang di BKD tempat makan malam hari senin malam bersama pak gubernur NTB.
11:39:59 setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Direktur IPDN sampaikan kata sambutan, rektor sedang berada Bandung sehingga tidak bisa hadi.
11:49:09 sambutan ketua Komisi II : pengarahan kepada para mahasiswa dilanjutkan memperkenalkan para anggota yang hadir.
11:55:57 Ketua menawarkan untuk menyampaikan aspirasi 4 orang. Katanya kebijakan pemerintah pro poor, faktanya masih banyak rakyat yang miskin.
Asal Malut, mahasiswi: mengharapkan bisa rasakan kuliah sesungguhnya di kampus sebenarnya, bukan menumpang di BKD prop NTB.
Siswa 2. Mau minta gaji dinaikan kalau jadi PNS nantinya.
Siswa 3: harapan ke Komisi II, sbg praja kami harap dimanfaatkan, asal gorontalo, justru bertanya soal dipecatnya Fadel Muhammad sebagai menteri kelautan.
12:03:10 ketua bilang udah cukup 4 org.
12:07:18 laporan komandan, acara selesai tutup dengan doa.
12:11:20 Kami berada di dalam bis guna melanjutkan perjalanan.
12:22:41 Tiba di BPN kota Mataram, cek Larasita dan Prona. Yamg rutin saja di kota Mataram bisa 100 pengajuan, karena harga tanah naik , harusnya tidak perlu prona, kalau prona seharusnya dibuat perjanjian tidak boleh dijual selama beberapa tahun. Agar yg benar-benar ingin punya hak tanah buat kebun dan rumahnya biasa dapat gratis.
12:45:34 kembali ke bis menuju lokasi makan siang.
13:00:05 tiba makan siang di makanan ayam taliwang, sudah ada anggota DPR Komisi II yang baru datang dari JAkarta dan akan ikut pulang sore ini? terus untuk apa datang? Kalau tidak sempat buat apa hadir makan siang yang ditraktir makan oleh BPN propinsi NTB, kakanwil yang jamu dan jajarannya.
Masih ada anggota DPR yang datang sore pulang pagi besok, dan datang pagi pulang sore buat dapat uang dinas tanpa kerja ini harus dipersoalkan juga, supaya tidak berani lagi. Seperti menambah hari kunker sudah tidak ada lagi.
13:25:48 dalam bis siap ke bandara, pesawat pukul 15:35 .
14:16:14 tiba di bandara, kami pilih ruang lounge di bandara bagian umum saja, karena ada ac nya, di vvip ac tidak bisa jalan karena daya listrik yang tidak cukup.
Masuk ruang ounge tidak bisa pakai kartu kredit, harus kontan Rp.60.000/ org . Disinilah fungsi uang Rp.15 jt kepada ketua delegasi setiap perjalanan untuk membayar hal-hal seperti ini, keliatannya kepala BPN propinsi yang antar, yang akan kena membayar nantinya?
15:03:19 kami udah dalam pesawat, siap boarding, 1 jam 44 menit menuju jakarta. Ketemu Harun kawan sma 3 PSKD saya yang menjadi Pramugara Garuda.
15:24:09 take off ke jkt Sepanjang jalan kami cerita dan sepakat akan buat peraturan dengan wkl ketua pak Naja, bahwa kalau ada rekan yang tidak bisa hadir penuh atau 80% acara kunker, sebaiknya tidak perlu ikut.
Kami juga berbicang perihal untuk banyak turun ke lapangan untuk periksa PNPM Kemendagri yang Rp 11 triliyun termasuk prona BPN untuk pastikan rakyat dapat sertifikat gratisnya.
Beliau juga memberitahu ttg uang taktis pimpinan rombongan sebesar Rp.15 juta tiap kali berangkat, beliau tidak pernah memakai dana tsb, tetapi setelah dipakai keperluan protokol, patwal, wartawan yang ikut, sisanya diberikan kepada staf untuk dibagi rata.
Saya senang ada rekan yang mau memperbaiki sistem keuangan perjalanan dan mencegah teman-teman “mencuri” uang rakyat dari APBN. Hampir etiap penerbangan kami selalu duduk bersebelahan di kelas bisnis sesuai putusan pemerintah.
17:17:56 tiba di Jakarta turun dari pesawat.
Jakarta, Tol bandara
BTP
