Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menyediakan tempat tinggal dengan biaya sewa murah untuk warga DKI Jakarta yang berekonomi menengah ke bawah. Salah satu caranya mengubah pemukiman kumuh menjadi layak huni dengan tetap mengedepankan warga yang sebelumnya telah menetap di wilayah tersebut.
“Yang penting bagi kami kawasan itu terbebas dari kesan kumuh, tapi warganya tidak diusir,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Sabtu (20/10/2012). Basuki memberi contoh, salah satu wilayah yang telah dibidik adalah pemukiman kumuh di belakang depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara.
Hal itu direalisasikan dengan mengatur agenda pembahasan intensif bersama Direktur Utama Pertamina, dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam waktu dekat. Nantinya, lanjut dia, Pemprov DKI akan meminta Pertamina untuk menyiapkan lahan sekaligus bangunan apartemen terpadu. Semuanya disesuaikan dengan konsep yang telah dikemukakan oleh Gubernur DKI saat ini, Joko Widodo (Jokowi).
“Kami sudah ngomong dengan Pertamina. Intinya, Pertamina akan buat zona pengaman dan kita minta dibangunkan apartemen terpadu yang sesuai dengan konsep Pak Gubernur,” ujarnya.
Namun demikian, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak akan memberikan kucuran dana untuk merealisasikan rencana tersebut. Dalam artian, semua pembangunan apartemen terpadu di wilayah itu menjadi tanggungjawab penuh Pertamina.
“Sedang kita matangkan. Yang penting kita tidak pakai APBD, dan Pertamina akan menyelesaikan semuanya. Menggandeng swasta atau cara lain itu urusan Pertamina,” pungkasnya.
Untuk diketahui, mimpi besar Jokowi-Basuki dalam mengatasi pemukiman padat dan kumuh adalah dengan membangun apartemen terpadu, atau rumah susun dengan harga sewa murah. Nantinya, apartemen terpadu itu berada tak jauh dari pasar, stasiun, atau bahkan tempat kerja warga DKI Jakarta.
Bahkan lebih jauh, apartemen terpadu itu akan dibangun di tengah kota. Hal ini bertujuan untuk menekan padatnya kendaraan dari warga di pinggiran Jakarta yang bekerja di tengah kota.[Kompas]
Makin jelas skrg, ternyata Pertamina cuma ‘numpang’ ya di tanah DKI? wkwkwk…
Sadiz, bos! Masa semuanya suruh Pertamina yg bikin dan tanggung, pemda DKI ga mo tau dan ga mo keluar duwit – klo Pertamina ga numpang tempat di DKI apa lagi coba? 😀
PD Pasar Jaya skrg juga wajib nurut/manut sama maunya bos DKI,,, klo ga, ganti dirut! nah keder dia deh! wkwkwk 😀 Sapa lagi ‘korban’ berikut na neh? ane blon pernah denger sepakterjang Gub/WaGub ‘brutal’ kayak gini sebelonnya, menggorok orang2 pemerentah sendiri alih2 warga/rakyat.
Mantap bos! Klo dulu tanah warga diambil pemda dibayar rendah/ga dibayar dgn alasan aneh2, proyek inilah-itulah yg wajib dipatuhi warga, skrg pemda yg optimalisasi lahan pemda sendiri tanpa perlu ambil tanah warga lagi, bravo!
ini baru pemimpin DKI!
“Lanjutken! Engage!”
pak ahok dan pak jokowi.buat peraturan untuk masyarakat yang memiliki mobil pri badi, dilarang membawa mobil pada saat beper gian bila pergi seorang diri. krna mobil itu ukuran besar.dan menambah sempit jalan. bagi pengendara yang sendirian mengendarai bila kedapatan , akan kena denda. agar mereka bisa naik ankutan umum atau naik motor. karna kalau di lihat di internet pada satelit maps.mobil pri badi sumber kemacetan. dan buat aturan ketegasan kepada perusahaan penjual mobil.di larang menjual pada warga DKI, apa bila kedapatan akan di kenakan denda 2 kali lipat dari harga mobil. peraturan itu selama masa mengurangi kemacetan
Pak Jokowi dan Pak Ahok, saya setuju banget ama aturan main buat rusun nantinya, jangan biarkan orang2 berduit yg membeli rusun trus disewakan ke orang yg gak mampu! Tapi kontrol ketat kudu diberlakukan, kalo tinggal di rusun tapi bukan pemilik (artinya nyewa) segera ditindak (dua duanya, penyewa dan pemilik)! Atau biar aman ya diberlakukan spt di Tokyo, rusun Pemda cuma disewakan (dengan harga yg masuk akal), tidak untuk dimiliki!
Mending pajaknya dinaikin 1000x lipat bro, buat bangun monorel atau jalan.
Mudah2an lekas tercapai Bapak pemimpin…!!!
Buat pak gubernur dan wagub, coba cek ulang lg di beberapa titik kecamatan di seluruh wilayah jakarta, masih bnyk apartment yg sudah terbangun tp tdk ada penghuninya.
Coba dilihat dulu dan di optimalkan yg udah ada, itu proek 1000 tower sudah selesai ter Realisasi dan terbangun, cuma blm ada penghuninya sudah bertahun2.
Coba di teliti dulu masalahnya, sebab beberapa masyarakat sudah di data sejak thn 2010 pada dinas perumahan, dan Oleh “OKNUM” di tarikin biaya DP variatif mulai 100rb sampai 500rb tapi sampai sekarang belum jg didapatkan hak yg sudah dijanjikan.
Trimakasih atas atensinya
mantap pak basuki…kami mendukung,rakyat
mendukung dan membantu demi kesejahtra rakyat.