Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melemparkan sebuah usul untuk memberikan upah lebih pada semua petugas yang bekerja di jalanan.
Dalam hal ini, ia mengerucutkan usulannya pada petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sesuai alur program Pemerintah Provinsi DKI.
Ditemui di kompleks Balaikota Jakarta, Basuki menjelaskan bahwa usulannya itu dilandasi pemikiran sederhana.
Ia beranggapan sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan pada semua pamong yang bertugas di jalanan.
“Petugas di lapangan itu kan bersentuhan langsung dengan polusi dan kriminal jalanan. Maka kita harus beri tambahan uang makan untuk memenuhi gizinya dan tunjangan risiko,” kata Basuki, Kamis (8/11/2012).
Basuki menilai semua jadi terkesan tidak adil saat petugas di lapangan harus menerima kenyataan bekerja dengan upah rendah. Karena di sisi lain upah lebih tinggi malah diberikan pada petugas yang berada di kantor.
“Saat ada kejahatan siapa yang akan diincar oleh penjahat, pasti petugas. Jadi harus adil, jangan sampai yang berisiko tinggi diupah lebih kecil, dan yang di kantor malah dibayar mahal,” tandasnya.[Kompas]
Iyaaa, Pak Wagub… udah cukup adil tuuuh…. Dengan catatan : jika tertangkap basah oleh kalangan publik bahwa ada petugas di lapangan yang bersembunyi menyelamatkan diri sendiri ketika ada peritiwa kejahatan atau mengabaikan laporan publik tentang adanya peristiwa kejahatan, maka petugas lapangan dimaksud harus diberi sanksi yang tegas agar mengenal visi pengabdian dan rasa tanggung jawab. Sanksi minimal untuk petugas lapangan berjiwa pengecut seperti itu adalah (misalnya) : nyikatin gigi harimau di Kebon Binatang Ragunan.
itu sih bisa disikat gigi harimau tuh petugasnya.. hee..
gimanapun juga, mereka tetap bagian dari masyarakat. Selain perlu dituntut visi pengabdian dan rasa tanggung jawabnya, juga perlu dihargai kekurangannya selama ini.
Rocker juga manusia, petugas juga manusia, hehe..
setuju pak… agar mereka yang di lapangan tidak merasa kecil hati, kehausan dan yang pasti tidak melakukan tindakan pemerasan…
pak Ahok, masih ada yang suka melakukan pemeriksaan kendaraan khususnya kendaraan box di daerah pondok pinang perempatan tol, dimana banyak angkutan box/truk yang lewat setelah antar barang di carrefour lebak bulus. apakah ini pemeriksaan resmi atau hanya cari uang saja (pungli). kalau mau naikin gajinya harus ada sanksinya kalau masih melakukan pungli
usulan sangat manusiawi…. tapi biasanya di lapangan bisa banyak kesempatan… untuk cari tambahan ,selama aturan di tegakkan, disiplin di canangkan , kutipan kutipan di haramkan, sangat sangat menjadi kewajiban pemerintah memperhatikan aparat di lapangan.
se7….. tapi hati2 pa Wagub, masih ada petugas2 yang suka minta pungutan kepada sopir2 angkutan, itu yang perlu ditertibkan…..
oo.. begitu ya…
ya sudah.. ntar saya proses..
PEMBERITAHUAN DARURAT UNTUK SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGINGINKAN/MERINDUKAN/MENGHARAPKAN MODEL KEPEMIMPINAN DI DAERAHNYA (PROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATEN) MASING-MASING AGAR BISA MENDAPATKAN SEPERTI JOKOWI-AHOK yang jujur, cerdas, transparan, terbuka, amanah, mengabdi dan melayani masyarakat, sopan, beradab, adil, tegas dan terjaga integritasnya serta berani sesuai dengan konteksnya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur yang memiliki vivi-misi berorientasi ke KEADILAN UNTUK RAKYAT. Pemberitahuan darurat ini dapat disebar-luaskan oleh setiap orang agar dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia dimana pun berada terkait dengan adanya pertanyaan wartawan kepada JOKOWI usai acara diskusi di LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) mengenai : WACANA ATAU KEMUNGKINAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG NANTINYA TIDAK LAGI DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILUKADA, TAPI DIPILIH OLEH DPRD MASING-MASING DAERAH — DENGAN ALASAN UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK (Sumber : Tribunnews.com, 08/10/2012).
CATATAN PENTING :
1. SUDAH TERBUKTI bahwa selama lebih dari 32 tahun rakyat Kota Jakarta dipaksa atas nama Undang-Undang/Kebijakan yang mengharuskan Pemilihan Pemimpin Kepala Daerah/Gubernur dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) MAKA SELAMA ITU PULA RAKYAT KOTA JAKARTA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SEORANG PEMIMPIN/GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN BERMUTU dan tidak seperti yang bisa didapatkan pada proses pemilihan langsung oleh rakyat Kota Jakarta saat sekarang ini. Contoh : TERPILIHNYA JOKOWI-AHOK SEBAGAI PEMIMPIN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA YANG BISA DILIHAT DAN DIUJI KUALITAS MAUPUN MUTUNYA SEBAGAI PEMIMPIN ;
2. JIKA ALASANNYA UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK maka bisa dibuat skala perbandingan yang sangat rasional dan sangat masuk akal mengenai akibat-akibat kerugian yang harus ditanggung selama lebih dari 32 tahun oleh rakyat Kota Jakarta yang disebabkan oleh dimunculkannya figur-figur/tokoh-tokoh Pemimpin Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, dengan cara-cara politik yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu, melalui Sidang Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan atas nama Undang-Undang (kebijakan politik) yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu — patut diduga bahwa selama masa lebih dari 32 tahun itu rakyat Kota Jakarta sudah mengalami kerugian yang sangat luar biasa hingga tidak dapat lagi dinilai dengan nilai-nilai ekonomis semata KARENA KERUGIAN AKIBAT ULAH DAN PERILAKU PEMIMPIN YANG TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK BERMUTU ITU merambah ke berbagai aspek/dimensi kehidupan manusia meliputi : aspek kesejahteraan ekonomi rakyat, keadilan (sosial/politik/ekonomi), kesejahteraan hak-hak sebagai warga negara, pengayoman dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak kesejahteraan lingkungan hidup yang layak bagi warga masyarakat, hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaaan, dlsb., dlsb., dlsb.;
3. Dengan demikian, wacana untuk menggunakan kembali cara pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, patut diduga hanya akan memutar kembali jarum sejarah pemilihan Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, yang dapat merugikan hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupannya, dan patut diduga bahwa wacana seperti itu hanya pantas dimunculkan oleh orang-orang (atau gerombolan-gerombolan) dengan gejala sakit jiwa oleh karena dorongan rasa takut dengan fenomena kemunculan PEMIMPIN-PEMIMPIN BERKUALITAS DAN BERMUTU SEPERTI JOKOWI-AHOK DI TIAP-TIAP DAERAH.
Terima Kasih.
Tertanda :
Inisiatif Warga Kota Jakarta untuk Keadilan Rakyat dan Pemimpin Berkualitas.