Ahok.Org – Kamis (22/1) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertempat di Ruang Rapat Wagub merima Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya,
Ahok.Org – Kamis (22/1) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertempat di Ruang Rapat Wagub merima Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya,
MOHON PERHATIAANYA PAK WAGUB…. Pada tahun 2010 ada beberapa media massa yang merelease berita tentang perbedaan data penduduk miskin di Indonesia : Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia cuma 35 juta orang. Sedangkan Bank Dunia menyebutkan ada 100 juta jiwa — selisihnya mencapai 65 juta jiwa dari yang disebutkan BPS. Sedangkan di lapangan, saya banyak menemukan fakta bahwa keluarga-keluarga yang seharusnya masuk dalam kategori miskin banyak yang luput, tidak di data oleh petugas BPS. Yang luput/tidak di data itu, misalnya : keluarga-keluarga miskin yang menumpang di rumah orang tua/mertua hingga dalam satu rumah dihuni oleh 3 atau 4 keluarga. Secara fisik, memang benar orang tua/mertua mereka memiliki rumah yang cukup untuk sekedar ditumpangi, tetapi secara sosial-ekonomi orang tua/mertua mereka sangat tidak pantas jika harus menanggung beban tanggung jawab pemerintah yang seharusnya lebih bertanggung jawab atas nasib dan kehidupan warga negaranya. Ada benarnya jika orang berpendapat : sebenarnya masyarakat di Indonesia itu tidak perlu jaminan sosial karena yang dibutuhkan itu adalah KEADILAN SOSIAL — dan tentu saja dengan berbagai aspeknya (sosial, ekonomi, politik, dlsb.) Terima kasih.
setuju bro,..benar sekali itu pak,spt keluarga sy dijkt,…rumah nenek sy yg huni ada sepupu sy yg banpol,sepupu yg satpol,om yg jadi pak RT,tante sy yg janda,dan ipar sy satpam,termasuk nenek sy seorg,…waduh…miris pak…(blm dihitung jumlah anak2nya lho pak)
Pak Ahok yth;
saran saya untuk mendata orang miskinadalah:
1.definisikan dulu miskin itu .Jadi siapakah orangmiskin itu?
2.BPS jelas tidak akan bisa mendapatkan data yang akurat mengenai data orang miskin.karena difinisi yang ga jelas dan juga bagaimana cara mendatanya.
3.untuk mendapatkan angka yang mendekati akurat adalah dengan memberi umemployment benefit tiap minggu atau bulan.Jadi orang miskin akan datang sendiri mendaftar.Jadi data yang kita dapat pasti akurat.
sekian dan salam suksess selalu
Jelas bedalah bro, angka yg dipakai juga beda… BPS memakai US$ 1,25, sedang Bank Dunia memakai US$ 2.. itu diukur dengan Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli, bukan dengan nilai tukar ya…
Pa wagub pasti sudah mengetahui perbedaan itu dimungkinkan karena perbedaan tolok ukur. jangan kawatir ireng wagub kita ini orangnya cerdas tp terima kasih ireng atas masukkannya, maju terus kita kawal pa jokowi dan pa ahok
Pak Ahok,
secara matematis BPS tidak memberikan data akurat, mohon di kontrol kerja BPS, negara tetangga kita sudah bisa memetakan suatu kebijakan dengan tepat akuran dan manfaat karena didukung oleh data BPS yang akurat.
OK, buat Bro-Bro semua… : kalau memang nanti terbukti data BPS invalid maka BPS akan kita ubah menjadi “BADAN PENIPUAN STATISTIK” (BPS). Gimana, setuju…?!!!
sejak th 1990 definisi kemiskinan absolut menurut bank Dunia.. adalah orang yang pendapatannya kurang dari us$ 1.25/orang
keluarga yg terdiri dari 4 orang (Bpk, Ibu dan 2 anak) jadi 5 US/hr
apa ada yang terbaru?
Ada gejala buruk : rasa-rasanya ORANG-ORANG MISKIN DI KOTA JAKARTA, YANG JUMLAHNYA KIRA-KIRA 4,7 JUTA ORANG, HARUS SIAP-SIAP BERDIRI TEGAK DI BELAKANG PAK WAGUB DKI JAKARTA PERIODE 2012-2017 YANG SANGAT JELAS SEDANG MEMPERJUANGKAN NASIB ORANG MISKIN KOTA JAKARTA. Di situs — http://id.berita.yahoo.com/ahok-naikkan-jumlah-penduduk-miskin-di-jakarta-223300742.html — direlease berita tentang keinginan Pak Wagub DKI Jakarta agar BPS menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dalam menentukan standard kemiskinan penduduk Kota Jakarta, sedangkan Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo tetap ngotot untuk menggunakan standard kalori dan tidak akan mengubah standard tersebut seperti diinginkan Pak Wagub (Ahok). Pak Wagub jelas sedang berhadapan dengan kendala politik-kebijakan seperti yang selama ini terjadi — bedanya : Wagub DKI Jakarta periode sekarang ini (2012-2017) melakukan “perlawanan” terhadap kebijakan (politis) BPS. Kita tunggu : bagaimana reaksi rakyat miskin Kota Jakarta yang jumlahnya kira-kira 4,7 juta orang itu…?!!!