Ahok.Org – Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran serta menciptakan transparansi pemerintahan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera menerapkan sistem online untuk memantau pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nantinya sektor pendapatan akan online, seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir dan semuanya. Jadi semua pendapatan masuk dalam komputer mereka dan kita juga bisa dapatkan datanya,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya usai bertemu Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).
Dikatakan Jokowi, jika sistem ini sudah berjalan, tentu dapat mengurangi kecurangan-kecurangan pengusaha dalam melaporkan pendapatannya terkait pajak yang harus dibayarkan ke Pemprov DKI. Dengan begitu, sudah pasti penerimaan pajak DKI akan meningkat. “Memang belum ada perhitungan untuk itu, tapi pasti meningkat di atas 50 persen dari tahun lalu,” katanya.
Saat ini, dikatakan Jokowi, pihaknya tengah mendata dan melakukan kajian untuk pembuatan sistem online tersebut. Hal ini dilakukan, agar dalam pelaksanaannya nanti bisa langsung berjalan dengan baik. “Untuk target pembuatan belum, saat ini masih ada pendataan pengkajian dan penelitian untuk sistem ini. Yang pasti segera kita wujudkan,” tegasnya.
Selain pembuatan sistem online pendapatan, Jokowi juga akan membuat poster dan pengumuman yang memberikan informasi tentang besaran anggaran dari setiap SKPD pada 2013 mendatang. “Akan kita tempel dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, bahkan RT, agar seluruh masyarakat tahu anggaran yang dimiliki setiap SKPD. Dengan begitu mereka tahu apa saja yang harus diawasi,” ucapnya.
Rencana dan kebijakan yang akan dilakukan Jokowi ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dengan begitu, dari pendapatan hingga penganggaran dan pengeluaran yang dilakukan Pemprov DKI dapat langsung dipantau oleh masyarakat. “Saya mengapresiasi sekali dengan rencana Pemprov DKI yang akan membangun sistem online disemua lini untuk pendapatan daerah. Misalnya di restoran, yang terdaftar akan tersambung ke kantor pajak DKI,” kata Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK.
Dari data yang dimiliki beritajakarta.com, penerimaan pajak yang tidak mencapai target pada 2011 lalu yakni pajak air bawah tanah yang hanya mencapai Rp 114,44 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 296,52 miliar, pajak reklame sebesar Rp 269,67 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp 158,26 miliar.
Namun jenis pajak yang melampaui target pada 2011 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 3,66 triliun, Pajak Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 4,58 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 848,57 miliar, pajak hotel Rp 858,34 miliar, pajak restoran Rp 1,03 triliun, pajak penerangan jalan Rp 511,45 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 2,88 triliun.[BeritaJakarta]
semakin lengkap sudah… Siiipz dch…
Hahaha………….., apa masih ada pejabat yang mau ikut program pak Jokowi? Kalau gak mau…..ya mundur aja, daripada ngerecokin karena ini benar2 mau buat Jakarta Baru. Maju terus Pak Gub dan Wagub, benahi Jakarta semoga bisa menular ke Daerah lain terutama Pem. Pusat.
semoga pendapatan bisa jadi 100T, woooww
Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Pajak Propinsi, meliputi:
Pajak Kendaraan Bermotor;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
Pajak Air Permukaan;
Pajak Rokok.
Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak sarang Burung Walet;
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Semoga masyarakat juga akan ikhlas karena uangnya tidak dikorupsi
Salam Jakarta Baru
mantap gan. kalau semua pajak itu diterima dan dikelola dengan maksimal…5 tahun lagi jakarta akan seperti singapura.
Impossible is nothing
Mantap jaya…. Maju terus pak…. Saya pribadi siap mendukung… Perlahan tapi pasti, semua janji menjadi bukti… Salut pak, jarang banget pemimpin bisa kayak gini… Jujur, bersih, pintar dan berani… Klo gini kan enak, bayar pajaknya ikhlas jadinya…. Yang lain berani ngikut ga?
Dari retribusi juga banyak gan, tapi ngak yakin masuk Pemprov 70%
Reribusi pasar,
Retribusi parkir
Retribusi Terminal (termsuk bandara kali ya)
Retribusi sampah.
dll
Buat Bro @Irwan… secara faktual, bukan “jarang banget” tapi memang gak ada di seluruh Indonesia — entah di belahan dunia lainnya…? Yang model seperti ini cuma ada di 2 figur ini (Jokowi-Ahok). Entah 5 atau 10 tahun ke depan, apa bakal muncul lagi “Jokowi-Ahok Jokowi-Ahok” yang lain. Kalau gak ada, itu gejala kiamat buat generasi-generasi akan datang. Heran juga niiih… pemimpin-pemimpin lain gak ada yang mencontoh apalagi terinspirasi untuk lebih bagus daripada Jokowi-Ahok. Susah emang kalau bicara soal “pemimpin” YANG GAK PERNAH LULUS JADI RAKYAT, hampir semuanya udah gak punya urat malu — karakteristik pemimpin yang anti korupsi gak mau dijadikan contoh teladan, tradisi kepemimpinan yang fasip dan stagnan malah dijadikan pedoman. Dasar pemimpin sontoloyo, blo’on… — bagaimana Indonesia bisa cepat maju dan cepat keluar dari krisis kalau dipimpin oleh orang-orang blo’on yang gak ngerti mana Barat mana Timur, mana Selatan mana Utara. Serba disorientasi macam REPUBLIK ORANG NGANTUK !
sistem yang akan digunakan pak jokohok sudah pernah kami lihat di pemkot semarang diantaranya sistem pemungutan PBB secara online bang bro, bukan hanya pemungutannya saja tetapi pelayanannya juga menerapkan sistem online…
Salut dan bangga jokowi-BTP yg memanfaatkan tehnologi “Akan kita tempel dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, bahkan RT, agar seluruh masyarakat tahu anggaran yang dimiliki setiap SKPD. Dengan begitu mereka tahu apa saja yang harus diawasi,” semoga sukses
biaya ngurus surat AJB di kecamatan pasar minggu bisa sampe 70 jt, kira2 masuk kas daerah ga ya???