Ahok.Org – Proses pengangkatan jabatan dan kepangkatan kini tidak bisa lagi menggunakan jalur kedekatan atau berdasarkan suku tertentu, karena ke depan Pemprov DKI akan lebih transparan dan menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, mulai tahun depan pengangkatan jabatan tidak lagi dapat memanfaatkan faktor kedekatan kepada atasan, melainkan harus melalui tes yang sangat ketat dan transparan. Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Wamen PAN dan RB, Eko Prasojo. “Iya itu ada surat edarannya dari Men PAN, kita sih pengennya tahun depan, ya berarti sebentar lagi nih,” kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/12).
Basuki menambahkan, pengangkatan nantinya tidak berdasarkan karena kedekatan. Melainkan berdasarkan rekam jejak dan kompetensi serta visi dan misi yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan tidak akan menyulitkan langkah pegawainya jika ingin mengembangkan diri. Dengan catatan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan aturan serta kebijakan yang ditetapkan. Pihaknya pun tak segan-segan merekrut PNS dari luar Pemprov DKI Jakarta jika pegawai yang ada tidak memenuhi kriteria.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagyo menilai, kebijakan yang akan diterapkan ini cukup baik. Karena bisa menekan nepotisme yang saat ini terjadi. “Idenya bagus, supaya terbuka pejabatnya mau duduk sebagai apa,” kata Agus.
Namun menurutnya, harus diperhatikan agar kebijakan tidak berbenturan dengan aturan. Dengan kata lain, memang ada aturan sebagai payung hukum kebijakan ini. Kemudian bisa menarik calon dari luar jika calon-calon dari dalam Pemprov DKI Jakarta tidak berkompeten. Ia melihat juga perlu adanya imbalan dan sanksi jika kebijakan ini diterapkan.
“Jika memang tidak ada yang kompeten bisa saja menarik calon dari luar. Tapi juga harus ada reward and punishment. Gaji yang ditawarkan harus besar sehingga bisa menarik profesional dari luar, namun jika memang bersalah harus ada sanksi yang jelas, bisa sampai pemecatan,” ucapnya.
Ia melihat saat ini penempatan pejabat di Pemprov DKI Jakarta, masih berdasarkan dengan kekerabatan. Dengan sistem yang akan diterapkan ini, kemungkinan sistem tersebut dengan sendirinya akan hilang. “Kita lihat mereka pasti berkelompok, ada yang dari Padang atau Jawa. Selain itu juga bersaudara, seperti sepupu, kakak, atau adik,” tandasnya.[BeritaJakarta]
setuju…biar yang direkrut dan duduk di jabatan tersebut pribadi yang kompeten dan sesuai dengan visi misinya.
Kalau dulu. memang seperti yang diutarakan.. malah pakai setoran uang segala supaya bisa jadi PNS… dan banyak juga yang ketipu…alias tidak jadi PNS
BAGUSSSS ! AKAR AKAR KEBIASAAN BURUK HRS DIPOTONG. KITA MEMULAI DGN CARA BARU. LANJUTKAN PAK AHOK
BENAR DAN BAGUS,SEMUA RAKYAT DAN SUKU DI INDONESIA BISA MENJADI PEGAWAI NEGERI.JAWA SUNDA,BATAK MAKASAR CINA ,ARAB PADANG MANADO IRIAN JAYA FLORES BALI,DAYAK DLL . SEMUA RAKYAT INDONESIA TIDAK PANDANG BULU BISA JADI PEGAWAI NEGERI INDONESIA,KARENA PENERIMAANNYA HARUS TRANSPARAN DAN ADIL,KARENA SESUNGGUHNYA SEMUA MANUSIA ITU SAMA SAJA BIARPUN BERBEDA WAJAH DAN KULITNYA.
Bravo. Hidup BPK TRANSPARANSI INDONESIA. We love Joko ahok. Kita sambut JAKARTA BARU.
saya SANGAT SETUJU,,gila aja waktu tes/pendaftaran menjadi pegawai PNS harus membayar minimal Rp.10juta/per 0rang (masuk seleksi),,sepupu saya 0tak nya lebih encer,malah tidak di terima karna tidak mampu bayar,,eehh temen nya yg ga ngerti apa”,0rang tua nya mampu membayar Rp.50juta LANGSUNG menjadi PNS (bagian pelayanan umum),,sedangkan yg membayar Rp.100juta sudah dapat meja di kant0r,,ini fakta di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat,,
Baunya saja yang tercium tapi tidak bisa dibuktikan. Siapa yang mau jadi “justice collaborator” atau “whistle blower”?. Saatnya dibongkar karena yang diterima dengan cara ini pasti menginginkan uangnya cepat kembali -> korupsi.
Setuju, fit n proper test. Jd kl mau jd pejabat hrs punya visi misi, kumpukan saja kandidat2nya, presentasi di depan tim penilai, nanti akan kelihatan mana yg unggul dan mana yg slm ini main kasak-kusuk.
Ditunggu gebrakannya….. setuju sama komentar Agan2 diatas. Mana yg karbitan mana yg kompeten akan terlihat nanti. Hidup Jakarta Baru.
masih ada bro yang kurang,ialah harusnya seseorang yang memenuhi kriteria itu, seharusnya dimana ditempat asalnya sudah punya satu hasil yang membela simiskin dari keterpurukkan,bukan hanya kulitnya saja tapi juga harus ada isi dalamnya yang berarti,semoga apa yang direncanakan wagub kita iui berhasil,dan juga jangan lupa,jangan memilih dia seharusnya beragama apa,yang mendiskriminasikan warga negara INDONESIA,karena bukan dari satu agama saja
masih ada bro yang kurang,ialah harusnya seseorang yang memenuhi kriteria itu, seharusnya dimana ditempat asalnya sudah punya satu hasil yang membela simiskin dari keterpurukkan,bukan hanya kulitnya saja tapi juga harus ada isi dalamnya yang berarti,semoga apa yang direncanakan wagub kita iui berhasil,dan juga jangan lupa,jangan memilih dia seharusnya beragama apa,yang mendiskriminasikan warga negara INDONESIA,karena bukan dari satu agama saja,INDONESIA terdiri dari beberapa etnis,jangan seperti roma irama mengaku bahwa hanya dia yang bisa menyatukan ummat,coba tanyakan sama dia ummatnya yang mana
Posisi sekarang pejabat DKI Eselon II dan Eselon III sangat sedikit yang memahami dan menguasai IT bahkan eselon IV yang sudah berusia diatas 40 tahun juga tidak memahami IT, jika Wagub akan meng Online kan semua SKPD akan banyak menghadapi hambatan, karena pengetahuan tentang IT yang sangat dangkal, jadikan penguasaan IT menjadi syarat mutlak dalam mengangkat pejabat DKI..
Untuk hal yang baik memang akan menyakitkan semua pihak….lanjutkan menuju birokrasi yang bersih Pak!
Setuju banget. Jakarta Baru!!!
Tapi buktikan dulu ya, jangan hanya terbatas wacana karena banyak yang menghalangi. Sikat yang menghalanginya! Biar bersih sekalian.
Pak Basuki ini saya copas dari sms masuk di kompas.com…mohon ditelusuri Pak…jgn sampai ada oknum nakal lagi
+6285218553xxx
pak saya mau tanya ktny sekolah sudah dgratiskan tapi kenapa di SMKN 20 RSBI JKT SELATAN masih dmintai dana sebesar 4jt setiap muridny
buset deh, dia pada pikir birokrasi itu bisnis keluarga yang dibangun oleh nenek moyangnya.