Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan menggelar public hearingterkait keputusannya meneruskan proyek pembangunan enam ruas tol baru di Jakarta.
Ia berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang selama ini protes terhadap kebijakan pembangunan enam ruas tol tersebut.
Jokowi mengatakan, ia memang menyetujui agar proyek tersebut diteruskan, namun dengan tiga syarat. tanpa dipenuhinya ketiga syarat tersebut, Jokowi akan menolaknya.
“Jadi, pertama harus bisa dilintasi oleh transportasi massal, amdal lalu lintasnya harus oke, dan pintu-pintunya tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan kemacetan. Jadi kalau ketiganya tidak masuk, ya saya bilang sorry,” kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol memang harus dilihat secara rinci. Artinya, kalau penggunaan enam ruas jalan tol tersebut hanya untuk kendaraan pribadi saja, maka ia akan mencabut izin yang telah diberikannya.
“Kalau hanya digunakan untuk mobil pribadi saja, ya tidak boleh. Kemarin saya setujui karena boleh dilintasi oleh transportasi massal. Jalan tol itu harus memuat transportasi massal umum, seperti Kopaja AC dan Bus Transjakarta,” ujarnya.
Untuk tahap pertama, ada dua ruas jalan tol yang menjadi prioritas. Yaitu ruas jalan tol antar kota dan ruas jalan tol kota Bekasi ke Tangerang.
“Sekali lagi dengan catatan, transportasi massalnya harus masuk dalam pembangunan dua ruas jalan tol prioritas tersebut,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol yaitu PT Jakarta Tollroad Development. Ia baru mendapatkan pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait proyek tersebut.
“Belum ketemu, saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan lho saya itu setuju dengan catatan. Catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede,” ujarnya sambil tertawa.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.[Kompas.com]
to jokowi,
jls bnyk pemerhati protes ttg 6 ruas toll ini dg alasan yg benar bhw dana itu jk utk monorel lbh benar.
sesuai dg semangat pengembangan moda massal.
sy pkr benar looh, kajian mrk yg kontra 6 ruas toll itu.
dana itu bisa buat sekeliling jkt penuh monorel.
dampakny sdh jls bagus monorel d masadepan utk atasi macet.
.
TIDAK HERAN JOKOWI PASTI DITEKEN UTK SETUJU OLEH PUSAT baik TOLL / MRT.
iya ada baiknya dana tsb utk pembangunan monorel dan MRT karena dananya besar sekali. kalo membangun jalan tol lagi itu sama dengan kita berharap masyarakat membeli mobil lagi. kalaupun tol dibanguan pasti proses pengerjaannya akan berefek kemacetan mending sekalian buat MRT dan monorel sekalian toh waktu pengerjaannya mungkin sama lamanya.kita contoh aja negara tetangga kita singapura dimana2 warganya jalan kaki dan naik MRT karena fasilitas MRT dan stasiunnya juga baik dan teratur, aman, nyaman dan bersih. Ingat yg menjadi masalah kemacetan itu kebanyakan kalangan menengah dan menengah atas ya caranya mesti membuat mereka bisa mau beralih ke transportasi massal itu yg penting. soal tiket lebih mahal sedikit itu pilihan mau murah ya transjakarta, mau yg lebih murah metromini yg non ac atau kereta api. kalo mau yg lebih mahal lagi naik pesawat jadi gak bisa kita sama ratakan tarif untuk semua kalangan ekonomi masyarakat. nanti kalo MRT dan monorel memberikan bukti bahwa berdampak pada pengurangan pemakaian BBM subsidi nah baru minta tiketnya disubsidi yg lebih besar dari pemerintah pusat sehingga tarif tiketnya bisa diturunkan.
ada baiknya juga pak JB blusukan juga ke pengendara mobil pribadi yang selama ini ikut andil membuat kemacetan dan bertanya kenapa sih mereka lebih memilih membawa mobil pribadi daripada angkutan umum dan mereka ini yang sebenarnya harus dipindahkan ke angkutan massal itu gimana caranya. sebenarnya mereka ini juga terpaksa membawa kendaraan pribadi karena selama ini angkutan massal yg tersedia itu tidaklah memenuhi persyaratan. misal transjakarta waktu tunggu masih lama dan berdesak-desakan di halte busway mauppun didalam bus, akses kendaraan umum ke busway juga tidak terintegrasi, kendaraan umum PPD, kopaja, metromini, mikrolet banyak yg sudah tua dan tidak terawat dan seharusnya angkutan umum utk mereka yg bawa kendaraan pribadi ini memang sebaiknya ber AC dan ini bukan utk tujuan diskriminasi. kalo utk masyarakat yg selama ini naik kendaraan yang non AC ya mungkin itu sudah terbiasa bagi mereka dan mungkin bukan masalah bagi mereka. terimakasih
Stuju. skala prioritas. lebih baik bangun MRT & Monorail dulu baru nanti melirik ke jalan tol.
paling penting MONORAIL YES, MRT dan 6 RUAS JALAN TOLL NOOOOOOOOOO,karena itu proyek yg akan mencederai citra gubdan wagub OKE
Pak Jb
Soal mau bangun jalan Toll ide bagus sekali
cuma seharusnya
1,Jangan mengambil jalan yg sudah ada
tapi membuat yg elevated,kl mengambil jalan umum rakyat yang sudah ada ,sama dengan pemalak
2.
bebas biaya
Di Negara majupun walupun sudah bebas biaya Freeway pada jam jam sibuk masih bisa macet
kalau suruh bayar ,maka di pintu pintu toll akan menambah macet
Kesannya ,celamitan hanya u kepentingan bisnis
sekian KM bayar sekian Km bayar,celamitan dan mencari keuntungan dikesulitan masyarakat
Di AS saja setahu saya yg bayar cuma Di Golden Gate yang lainnya semua Freeway gratis
3.
Kalau perlu bangun 2o jalan toll asal gratis dan tidak mengambil jalan umum yg sudah ada
Tks
bb
Jalan tol sebaiknya tidak dibangun oleh swasta..
th 1920 an di USA bikin lintas barat timur amerika, pertama operasional berbayar, setelah balik modal, di gratis kan..
kalau swasta mana bisa gratis nantinya..
Salam JakartaBaru
tapi kabinet JB ini emang seneng banget “lempar ke swasta, kita gak mo nanggung” soal anggaran proyek…
perhatikan baek2 deh, komentar2 mereka sebelum2 ini…
jadi sulit bos… serba salah…
buat obligasi masyarakat yang beli. Ga keluar APBD, pemerintah cuma mengelola uang rakyat, dan bayar bunga doang, kalau swasta yg bangun pasti profit oriented.. harusnya dicoba dulu…
Salam JakartaBaru
nah ente nyang bilangin deh ke mereka (padahal ane perne denger pak Baz ngoceh en ngarti soal proyek yg dibiayai saham/obligasi rakyat, tapi aneh knape tiba2 gak dipake ilmu bursa-sahamnya di proyek2 saat ini), jangan lupa tarik kupingnya dulu biyar pokus ke ente siap dengerin.. 😀
mestinya jalan tol kalo udah 20 tahun langsung gratis, mau bangun tol lain lagi silakan….
bukan diperpanjang izinnya berkesan palak-memalak masyarakat dengan lisensi pemerintah (yg gobok apa korup yaaaaaa)
Terowongan bawah laut Inggris Perancis dibiayai dengan penjualan obligasi ke masyarakat, jadi biaya pembangunan dibiayai dari penghasilan yang akan ditrima setelah jadi..
Pemerintah bebas mengatur harga tol nya..
Salam JakartaBaru
Stuju !
Miaaaww…! 😀
Boleh jg tuh, lempar ke publik, berupa saham/obligasi.
Toll harusnya betul sekian tahun, jd gratis atau jd milik pemda, dengan tarif murah.
Pak Jokowi, saya termasuk kelompok orang yang menentang dibangunnya ruas jalan tol tsb. karna slain skala prioritas alokasi dana ke monorail, MRT & jumlah bus2 umum baru buat warga, juga…. masih banyak jalan2 yang harus dibuat ke seluruh wilayah jakarta, baik dari yang masih tanah atau bebatuan, sampai perlu diperbesar jalan itu karna status jalan dari jalan kompleks perumahan menjadi jalan umum. jalan biasa menjadi jalan lintasan bus2 luar kota & truk2 besar. Saya rasa, ini jauh lebih wajib dikedepankan daripada pembangunan ruas jalan tol yang cuman jadi beban rakyat lagi dan membuat kami pengendara kendaraan pribadi menjadi sapi perah & terpojok. padahal kami juga pembayar pajak yang paling besar loh kontribusinya. kami berhak untuk didengar keluhannya. alasan kami berkendaraan pribadi, walau capeknya luar biasa…. karena mobil itu sudah seperti rumah kedua. bisa tidur di mobil bila lelah karena macet / kurang tidur dengan berhenti di tempat2 parkir yang aman. bisa angkut pakaian ganti, untuk acara seharian yang tdk mungkin utk pulang ke rumah buat ganti. untuk mudah mobile kapan saja. seperti ibu2 yang pergi belanja bawa keranjang dorong. jadi, fasilitas mandi, toilet bersih di tempat2 publik haruslah dibenahi. naik transportasi umum jadi mudah & efisien & efektif 🙂
skala prioritas… just like my style.. like it too..
baidewei eniwei…
—
ga salah? youw bawa mobil spt lagi dorong trolley??? mobilnya didorong kayak dorong2 trolley di zupermarket???
bawak anak juga gak skalian?
“mobil trolley si Grace”, mudah didorong2 siapa saja… ati2 tukang tilep barang ato tukang buwang barang di trolley… eh mobil…
wkwkwkw… o-mai-goshhhh.. 😀
sori ga tahan mo ngakak…
ente bisa ngelawak juga ternyata…
LOL… ROFLMAO… 😀 😀 😀
Ooo help me god pliz… wkwkwkk…
i can’t.. stop… laughing…. wkwkwk..
grace… grace.. bisa ajeh.. ngelawak ga sengaja gituh..
—
mohon ane dimaapkan ya Grace… pliz…
cuman mo numpang ktawa bentar ajeh… 🙂
6 ruas jalan tol absolutely no! Saya tidak setuju sama sekali. Saya ingat sebelumnya pak Jokowi pernah berkata bahwa beliau tidak setuju dengan pembangunan proyek jalan tol 6 ruas, tetapi pro dengan kendaraan angkutan massal. Kenapa sekarang berubah pikiran pak Jokowi…?? Seharusnya Pak Jokowi tetap pada prinsip awal utk menolak pembangunan 6 ruas jalan tol, meskipun byk tekanan berat dari luar sekalipun.
selama keamanan dan kenyamanan angkutan masal dan jalanan penuh kejahatan dan kumuh jangan berharap orang pindah dari mobil pribadi ke angkutan umum….
tindak kriminal “terutama” akibat dari kesulitan ekonomi (diluar faktor eksternal dll). banyaknya pengangguran, keperluan biaya karena sakit, sekolah, dll…. Jika Pemprov DKI bisa memberikan keadilan sosial bagi warganya.. trend kriminalitas pasti akan menurun…
Salam JakartaBaru
Pak jokowi, ahok untuk menyelasaikan kemacetan jakarta, apakah harus dibuat tol sebanyak 6 ruas, jangan2 nanti jd tambah beban transportasi, sebab kalau dilihat permasalhan yg membuat kemacatan ada pd titik pertemuan ruas bukan pada panjang ruas, sarannya lebih baik optimalkan saja ttk pertemuan ruas dan lebih ekonomis pula, serta lebih mengena pada persoalan. Semoga sukses trims.