Kata Pak Jokowi Terkait Lelang Jabatan Camat-Lurah

Ide yang Cemerlang & Wajib didukung, Untuk menembus kebuntuan birokrasi. Supaya: “Menularkan Virus Semangat JOKOWI & AHOK”
Maju terus JAKARTA BARU, Ditangan Kalianlah Kami menaruh Harapan.

MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK DARI INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA :

Soal Lelang Jabatan Lurah dan Camat, dari sumber : http://www.facebook.com/Koran.Fesbuk

————————————–————

Bikin REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA : Bubarkan Kecamatan !!! Dan setiap Kepala Pemerintahan Kelurahan, Lurahnya harus berasal (berdomisili) di Kelurahan yang bersangkutan dan dipilih oleh seluruh warga kelurahan yang bersangkutan pula (bukan ditunjuk/dipilih/ditentukan oleh Walikota atau Gubernur). Setiap calon lurah harus merumuskan visi-misi dan orientasi programnya secara tertulis dan dibagikan kepada seluruh rakyat di lingkungan kelurahannya — dengan demikian, setelah terpilih jadi Lurah dan jika dia menyimpang maka DIA BUKAN SAJA HARUS BERHADAPAN DENGAN HUKUM POSITIF TAPI JUGA HARUS BERHADAPAN DENGAN HUKUM SOSIAL-POLITIK DARI SELURUH WARGA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI LINGKUNGAN KELURAHAN YANG BERSANGKUTAN. SEDANGKAN DI TINGKAT RW (DI SELURUH RW DI JAKARTA) HARUS DIBENTUK DEWAN WARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI LEMBAGA PERBERDAYAAN SOSIAL-POLITIK-EKONOMI WARGA DI LINGKUNGAN RW BERSANGKUTAN dan DIBENTUK JUGA BADAN USAHA MILIK WARGA (BUMW).

Begitulah salah satu cara untuk memberantas sistem yang bobrok dan brengsek, yang lebih banyak melahirkan kepemimpinan bermental bobrok dan brengsek !

Sekali lagi : REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA !!! TUNGGU APALAGI……?!!!

————————————–————-

(Diding Ireng Chairudin, 31/01/2013)

Wah terobosan bagus Pak Jokowi,sebaiknya lelang juga dibuka untuk kalangan umum selain PNS yg memiliki record yg baik, misalnya aktifis lingkungan, mahasiswa, dsb. Nanti pada saat pelantikan harus tanda tangan surat perjanjian kalau samapi terbukti korupsi / malas bekerja akan diberhentikan secara tidak hormat, kasih deadline tugas2 apa yang harus dilakukan di setiap wilayah (listnya bisa diminta dari warga di lokasi tsb) so jelas ngontrolnya.. SALAM JB!!!

Perlu d apresiasikan, mengingat bnyaknya kpentingan camat maupun lurah hnya memperkaya diri sendiri dngn memanipulasi anggaran operasional yg berlebihan serta kurangnya akuntabilitas. Dan pejabat tersebut apabila ingin mengikuti pelelangan mereka wajib membuat pernyataan bersih KKN, serta berani melaporkan kekayaan mereka baik sblm maupun sesudah menjabat. Agar lbh mudah melakukan audit kekayaan bg pihak yg berwajib.

Buat @afan… : dalam sebuah sistem yang bobrok dan brengsek semua kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Gagasan soal Lurah dipilih langsung oleh warga lingkungan kelurahan terkait, pembentukan Dewan Warga dan BUMW itu sudah dimunculkan sejak zaman Juragan Sutiyoso, dengan tujuan untuk melawan sistem yang bobrok dan brengsek — dan sudah melalui proses kajian dan analisa di “laboratorium” sosial-politik INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA. Hasilnya : tingkat resistensi dan penyimpangannya beresiko rendah — justru bobot punishment-nya yang bisa berat karena penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akan diawasi langsung oleh seluruh masyarakat lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Dewan Warga dan BUMW harus dibentuk atas inisiatif warga masyarakat setempat bukan atas dasar KERAKUSAN POLITIK PEMERINTAH — tidak seperti sekarang ini : partisipasi politik warganya atas dasar PEMIKIRAN POLITIK PEMERINTAH. Soal UUD Negatif (ujung-ujungnya duit), itu tidak selalu dapat digeneralisir secara umum… karena dalam konteks sosial-politik JOKOWI-AHOK ADALAH BUKTI NYATA BAHWA MONEY POLITIC BISA TUMBANG OLEH FIGUR YANG BERSIH, TRANSPARAN, dan memiliki integritas, visi-misi serta orientasi politik yang terarah. Jika Anda bilang rakyat belum siap : yaaaa karena sistem sekarang ini memang bobrok dan brengsek : dimana rakyatnya akan terus dibuat TIDAK SIAP (BODOH?) SECARA POLITIK. Jika rakyat Indonesia SUDAH CERDAS SECARA POLITIK maka tidak akan ada lagi orang-orang yang bermental bobrok dan brengsek yang berminat untuk menjadi pejabat (mulai dari Kelurahan hingga Istana Negara) — dan Inisiatif Warga Negara Indonesia untuk Penanggulangan Bahaya Salah Urus Negara TIDAK PERLU ADA DI ATAS PERMUKAAN BUMI INI. Justru untuk melawan sistem yang bobrok dan brengsek itu kami ada — dalam bahasa filosofis-politik Pak BTP (Ahok) adalah : “cuma ikan yang mati yang ikut arus!” — ikan mati dalam pengertian harfiahnya adalah BANGKAI. Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA untuk PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA adalah orang-orang yang punya pilihan politik UNTUK MENJADI IKAN YANG HIDUP, yang dengan kesadaran alamiahnya harus berjuang melawan arus — DAN YANG AKAN MEMBEDAKAN DENGAN BANGKAI IKAN YANG SELALU IKUT ARUS, lengkap dengan aroma bau busuk layaknya bangkai. Dalam kondisi politik aktual saat ini, JOKOWI-AHOK paling memiliki legitimasi politik yang sangat kuat dan terbuka lebar(ketimbang pemerintahan daerah lainnya). Jadi, sangat dimungkinkan jika 2 figur fenomenal ingin menggunakan momentum ini lewat agenda REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA — dan tentu saja dengan dukungan jutaan rakyat kota Jakarta. Mau tau pendekatan (metodologi) sosial-politik lainnya…?!!! Sekarang ini : JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA LEBIH PERCAYA KEPADA 2 FIGUR FENOMENAL ITU (JOKOWI-AHOK) DARIPADA DENGAN SETUMPUK UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN.

Buat @law… : Untuk melawan sistem yang bobrok dan brengsek, semua sektor dan dimensi kehidupan masyarakat “dipaksa” oleh situasi yang bobrok dan brengsek untuk menjadi boros — bahkan kita harus belajar boros berpikir dan boros melontarkan statemen-statemen sosial-politik. Namun hal seperti itu menjadi pertanda bahwa KITA ADALAH IKAN YANG HIDUP (dalam bahasa filosofi-politik Pak Wagub) — bukan bangkai ikan yang cuma bisa ikut arus dan berbau busuk. Dalam hal PEMBOROSAN dalam konteks BIAYA POLITIK, mana yang lebih boros : strategi politik DEMOKRASI KALENG ROMBENG yang cuma bikin ribut dan asal pengikutnya terlihat banyak, atau KECERDASAN DEMOKRASI yang berdampak pada peningkatan kualitas suara terbanyak? Terpilihnya JOKOWI-AHOK adalah FAKTA POLITIK untuk menjawab semua keraguan yang selama ini masih saja terpelihara dalam benak banyak orang tanpa melalui proses kajian dan analisa sosial-politik-ekonomi secara lebih mendalam — dan tentu saja harus dengan metodologi yang tepat serta terarah (dengan memperhitungkan bermacam variable serta indikator-indikator yang layak untuk digunakan).

Buat @Grace, @Bat, @Afan, @Law, dan semuanya deeeeeh… tata cara pemilihan Lurah, Camat, RT, RW, bahkan Presiden, itu hanya instrumen (sistem) yang mendukung tata cara (politik praktis) seperti itu bisa dilakukan — itu menjadi penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil yang akan didapat, yang semestinya berorientasi pada substansi persoalan : MEWUJUDKAN JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT — Naaaaah… jangan sampe masih ada yang bertanya “apa dan bagaimana sih definisi atau ukuran manusiawi dan bermartabat…?” Sebab cuma BANGSA BIAWAK atau KADAL BURIK SAJA yang pantas gak paham soal ukuran manusiawi dan bermartabat. Jokowi-Ahok pasti punya alasan politik yang mengacu pada fakta tentang sistem yang bobrok dan brengsek ketika 2 figur fenomenal ini BERANI MENGUSUNG MOTTO : JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT dalam rangkaian visi-misi dan orientasi politiknya — dengan kata lain, sistem di Jakarta sekarang ini dianggap belum benar-benar manusiawi dan belum bermartabat. Saya — dalam kapasitas sebagai warga kota Jakarta dan seperti juga kebanyakan warga kota Jakarta lainnya — (sampai saat ini) LEBIH PERCAYA KEPADA KOMITMEN POLITIK 2 FIGUR FENOMENAL JOKOWI-AHOK ketimbang setumpuk peraturan dan undang-undang. Bahkan saya sama sekali TIDAK PERCAYA dengan komitmen politik Presiden, DPR-RI, DPRD DKI Jakarta dan SANGAT TIDAK PERCAYA BAHWA SISTEM YANG BOBROK DAN BRENGSEK SEPERTI SEKARANG INI MAMPU MENYELAMATKAN NASIB BANGSA DAN NEGARA DARI PROBLEM KRISIS MULTIDIMENSI. Revolusi Kebijakan Kota Jakarta adalah salah satu cara (sekali lagi : salah satu cara dan bukan satu-satunya cara) untuk mulai MEROBOHKAN SISTEM YANG BOBROK DAN BRENGSEK. Dan itu boleh dan bisa dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang “special authority” di Balai Kota — dengan momentum sosial-politik yang tepat, dengan pendekatan fakta-fakta sosial-politik aktual, dengan orientasi politik yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politis, dengan pendekatan Kontitusi Dasar-1945, UU 39/1999 tentang HAM, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 29/2007 tentang Pemrov DKI Jakarta yang Lex Specialis, dan tentu saja harus dengan DUKUNGAN JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA YANG MEMILIHNYA untuk melakukan perlawanan politik terhadap gerombolan POLITIKUS BOBROK DAN BRENGSEK yang akan menghalangi agenda-agenda MENUJU (SISTEM) JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT.

betul itu bro diding,karena sekarang ini para lurah camat diangkat oleh yg dekat dengan pemimpinnya,warganya banyak yg tidak kenal sama lurah camatnya,dan juga lurah camatnya ga pernah berbuat sesuatu untuk warganya,jadi inilah kesempatan paling baik untuk menentukan seorang pemimpin dari bawah,dan agar warga semua mengenal dan juga yg dipilih bukan yg ga pernah berbuat sesuatu untuk warga dan juga dia itu seorang avonturil atau tidak,dengan adanya gagasan ini bisa menjaring pemimpin2 yg seperti jokohok selanjutnya,dan birokrasi akan berjalan dengan baik untuk kemajuan

Pak Karyawati sebuah perusahaan swasta seperti kami ini bisa ikut lelang jabatan jadi lurah??…kalau boleh, saya mau daftar pak, trus persyaratannya gimana? terima kasih

Kalau Ibu rumah tangga seperti saya ingin ikut dan bekerja dengan ritme larinya seperti BTP dan Jokowi; rasanya memungkinkan apalagi saya tinggal di daerah kelapa gading permai yang penduduknya sendiri tidak pernah tahu siapa lurah dan camatnya… Jadi pemimpin itu harus melayani horisontal vertikal…

Buat @Anthony Setiawan : kapan kita bisa ketemu, tatap muka dan diskusi secara terbuka? Bisa gak kita ketemu di markas Pengaduan Masyarakat, Balai Kota lantai III…? Kalau memang bisa, kapan…? Tentukan waktunya, saya sudah 2X berkunjung ke sana tuuuh… Soal rencana lelang jabatan Lurah/Camat — itu sebenarnya masalah yang sangat sederhana tapi kemudian menjadi ruwet dan tidak dapat lagi dipandang remeh karena selama ini sudah dipolitisasi oleh para politisi-birokrat jaman Juragan Balai Kota yang lama. Sekarang ini… waaaaah… jadi aneh dan gak rasional kalau setiap persoalan (sampah politik produk kebijakan lama) harus tumpah semua ke meja 2 figur fenomenal ini (Jokowi-Ahok). Terus… apa kita sebagai warga Kota Jakarta harus tetap memposisikan diri seperti masyarakat primitif dan bar-bar yang harus selalu bingung dan ketakutan ketika melihat “cermin politik buram” hutan beton Kota Jakarta…?!!! Yuuuuk… kita ketemu dan share di Balai Kota Lantai III (dekat tempat kerja Wagub DKI)…. — Buat @Tri : semestinya siapa saja warga negara Indonesia yang sudah menjadi penghuni tetap kota Jakarta boleh ikut (lihat UU No. 39/1999 tentang HAM). Persyaratannya di antaranya : bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar; bisa merumuskan dan melaksanakan visi-misi serta orientasi sosial-politiknya dalam mewujudkan JAKARTA YANG MANUSIAWI DAN BERMARTABAT; dan track-recordnya tidak pernah terlibat dalam indikasi pelanggaran HAM (tidak perlu dengan penetapan pengadilan HAM, tapi cukup dengan hasil pendalaman investigasi yang bersumber dari informasi serta pengaduan masyarakat di lingkungan yang bersangkutan) dan tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana kriminalitas berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana. Begitulah kira-kira beberapa persyaratannya…

PEMBERITAHUAN buat semua pembaca Ahok.Org dan semua warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta : INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA sudah melayangkan surat permohonan untuk audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, surat masuk tgl 30/01/2013, dan sudah diterima oleh staf administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta (mbak Diah). Lampiran berkas surat permohonan audiensi itu berisi dokumen “Pemetaan Potensi dan Masalah Kota Jakarta 2013” sebagai hasil investigasi di lapangan dan agar dapat dipelajari terlebih dahulu oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum acara audiensi dilaksanakan. Skrng kami masih menunggu konfirmasi dari staf administrasi (mbak Diah) tentang kapan jadwal acara audiensi itu dapat dilaksanakan. Bagi yang berminat untuk hadir dan berpartisipasi secara nyata dalam acara audiensi itu akan kami beritahukan tentang jadwalnya setelah kami mendapat kepastian dari staf administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Atau dapat meminta konfirmasi tentang hal itu langsung ke Staf Administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mbak Diah, di nomor telpon : (021) 3822204 — Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih.

sy tau mukenye wlkota jakpus waktu die kampanye kumis,diikutin comot ama lurah,biasa saweran

dukung terus… pantang mundur… untuk kebijakan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan warga dan masyarakat untuk jakarta yang jujur dan bersih….