Ahok.Org – Setelah posisi Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta kosong per 1 Maret 2013 nanti, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku akan “melelang” jabatan yang ditinggal oleh Novizal.
“Ya kami akan tawarkan jabatan tersebut secara terbatas kepada pejabat dari tingkatan eselon 3 sampai eselon 2,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (12/2/2013).
Namun, ia mengatakan penawaran terbatas tersebut akan dilakukan terlebih dahulu kepada para pejabat di internal Dinas Perumahan DKI Jakarta. “Yang memenuhi persyaratan, bisa ikut. Kami dahulukan di lingkungan Dinas Perumahan dulu,” kata dia.
Ahok pun mengaku telah bertemu dengan Novizal dan meminta masukan kepadanya siapa pejabat yang menurutnya mampu menggantikan tugasnya.
“Kami sudah minta rekomendasi kepada beliau, kami tanya ‘kamu tidak jadi kepala dinas lagi, siapa yang paling pantas menggantikan Anda’,” imbuhnya.
Ahok sendiri menginginkan, pengganti Novizal adalah pejabat eselon yang sudah tidak berumur. “Kalau penggantinya, kita sih maunya cari yang lebih muda lah,” katanya.
Sebelumnya, Novizal mengaku tak mampu menjalani tugas berat yang diberikan oleh Jokowi-Ahok. Apalagi ia bakal memasuki masa pensiun Desember 2013 mendatang.
“Alasannya memang karena kesehatan saya. Takutnya dengan kondisi seperti ini, kinerja saya tidak maksimal dan mengecewakan gubernur dan wakil gubernur,” ujar Novizal ketika di hubungi Liputan6.com, Selasa (11/2/2013).
Ia pun berharap penggantinya nanti mampu meneruskan kinerjanya, yang saat ini sedang fokus melakukan penataan kampung dan pembangunan rusun subsidi bagi warga miskin.[liputan6.com]
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Dengan tidak diiringi oleh maksud untuk “mengecilkan” (menyepelekan) upaya-upaya pembenahan kualitas birokrasi dalam SKPD di bawah kendali Pemvrov DKI Jakarta periode 2012-2017, yang sedang dan terus dilakukan oleh 2 sosok Pemegang Otoritas Tertinggi Kota Jakarta (Jokowi-Ahok), namun dalam konteks rencana lelang Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta yang setiap calonnya sudah ditetapkan harus berasal dari pejabat eselon 3 atau eselon 2, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sebagai parameter, variable, serta indikator untuk mengukur kualitas keberhasilan “kebijakan politik” dalam konteks lelang jabatan tersebut sebagai berikut : 1) bukankah semua pejabat eselon itu berasal dari produk rekrutmen sistem yang bobrok (Pejabat Balai Kota yang lama) yang masih terus mempengaruhi kualitas birokrasi dalam skala DKI Jakarta? 2) Apakah pola-pola rekrutmen “sistem lelang jabatan” terbatas yang hanya memberi peluang untuk para pejabat eselon tersebut bukan merupakan kebijakan kontra-produktif berbasis filosofi “memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat lainnya dalam SKPD” di bawah kendali Pemrov DKI Jakarta? 3) Apakah Pemrov DKI Jakarta periode 2012-2013 sudah begitu yakin mampu membebaskan diri dari serangan sistem yang bobrok dan brengsek yang selama ini terus dipertahankan serta mempengaruhi berbagai segmen kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara? 4) Jika sudah yakin bahwa “lelang jabatan terbatas” seperti itu akan mengarah pada keberhasilan untuk membenahi kualitas kinerja birokrasi, lalu hal apa saja (dari pelbagai aspek) yang mendasari keyakinan seperti itu…?
aahh, bisanya omong aja loe ding, kl ngurus kg bs loe!
dari… pihak pak ahok sendiri mungkin sudah lebih mengerti dan tahu siapa yg lebih pantas menggantikanya… yang mau bekerja keras dan jujur serta bersih… buka hanya mengejar bonus2 nya ajah dr stiap proyek2 pembangunan yang sedang di kerjakan pemerintah….
Pak Ahok seandainya Seluruh Pejabat Pemerintah di Indonesia seperti Bapak Jokowi-Ahok maka impian untuk menjadikan Indonesia Makmur Sejahtera bisa di wujudkan, sebab selama ini lebih banyak di korup daripada ke rakyat, dan Seandainya boleh memilih Untuk 2014 Capres dan Cawapres sepatutnya Bapak Jokowi-Ahok yang pantas untuk maju, TUHAN YESUS menyertai Kalian Pak.
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Buat @Ali Zulkarnaen : mengurus/mengelola Pemerintahan/Negara TIDAK BISA DAN TIDAK BOLEH menggunakan asas berpemerintahan/bernegara berbasis “maybe yes maybe no” — meskipun dalam disiplin ilmu sosial dikenal asas probabilities (teori kemungkinan). Dalam aspek penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, setiap warga negara TIDAK BOLEH DIJADIKAN OBJEK EKSPERIMEN ATAU OBJEK PELENGKAP PENDERITA — dan sesuai dengan penegasan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika pemerintah TIDAK MENGHORMATI DAN TIDAK MAMPU MENJALANKAN AMANAT/KEBIJAKAN YANG DIBUATNYA SENDIRI MAKA REPUBLIK INI AKAN BERUBAH MENJADI “REPUBLIK SONTOLOYO”!
Lalu bro, apakah boleh merekrut bukan dari PNS? Lalu ditempatkan disitu?
Bagaimana mereka juga bisa yakin, orang luar tersebut, berkompeten/mampu?
Kalo dari PNS, masih bisa dilihat kinerja sebelumnya. Masukkan dari bawahan2 nya.
Hanya memang perlu dipantau, apakah dia masuk, krn sogok ya. Sebab ini pasti memotivasi ke hal yg negatif.
Tapi saya yakin, jika atasan nya benar, bawahan termotivasi juga untuk benar. Toh sisi pengawasan sdh dijelaskan kepada mereka, jangan main2 lagi.
Sekali lagi, kita semua harus selalu berdoa, supaya bisa terpilih org2 yg memiliki motivasi baik dan takut sama Tuhan.
masalalu history, masa depan mistery, masa sekarang, action, pembenahan, buang benih yg yang jelek, pilih yang bagus….jangan ragu-ragu lagi, masa jahilliyah sudah berlalu….
Ini tidak baik nampaknya kalau hanya terbatas di lingkungan itu itu juga, kenapa tidak terbuka saja untuk publik????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Buat Bro @Wirss : berkali-kali sudah saya nyatakan bahwa 2 figur fenomenal ini, selain dekat dengan kalangan warga masyarakat (ketimbang dengan para pejabat) juga dikenal sangat cerdas dan briliant. Tapi 2 sosok fenomenal yang cerdas dan briliant ini TIDAK SERTA MERTA BEBAS DARI PENGARUH SISTEM YANG BRENGSEK DAN BOBROK — yang bisa menghilangkan kecerdasan banyak orang, tak peduli siapa pun dia dan apa pun jabatannya. Dan 2 sosok fenomenal ini juga pasti paham tentang sistem yang bobrok dan brengsek ini. Dalam konteks rekrutmen Kepala Dinas Perumahan dengan sistem lelang terbatas (hanya utk pejabat eselon 3 atau 2) itu sebenarnya masih dalam frame sistem yang bobrok dan brengsek itu, masih ikut “pakem politik” masa lalu, cuma ganti kemasannya saja. Analoginya adalah : KEMASANNYA BARU yaitu sistem lelang terbatas TAPI ISINYA SAMA yaitu hanya pejabat eselon 3 atau 2 hasil rekrutmen sistem yang bobrok dan brengsek dari produk berfikir politik-birokrasi Juragan Balai Kota yang dulu. Siapa yang bisa jamin kualitasnya? Apa ini bukan skenario politik-birokrasi lingkaran setan? Membuka kesempatan untuk publik dalam rekrutmen tersebut itu tidak melanggar ketentuan dan undang-undang tentang HAM, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, jadi kenapa 2 figur fenomenal ini masih mengikuti arus aturan yang cenderung melanggar HAM hak-hak warga negara Indonesia? Ini sekedar CATATAN KRITIS : HAMPIR SEBAGIAN BESAR RAKYAT KOTA JAKARTA LEBIH PERCAYA DENGAN KUALITAS 2 FIGUR FENOMENAL INI DAN SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN SETUMPUK UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAN DPR-RI. Jadi, mengapa juga mengabaikan (bersikap masa bodoh) dengan realitas sosial-politik aktual saat ini? 2 figur fenomenal ini sebenarnya sangat paham dan mengerti dengan fakta-fakta sosial-politik aktual yang terus berkembang hingga saat ini, jadi mereka ini sesungguhnya juga paham dengan apa yang seharusnya BISA DAN BOLEH DILAKUKAN UNTUK MENEROBOS SISTEM YANG BOBROK DAN BRENGSEK INI — tapi (lagi-lagi) yaa itu : sistem yang bobrok dan brengsek ini memang sudah terlalu lama dikenal kekuatannya yang mampu menghilangkan kecerdasan siapa saja dan apa pun jabatannya.