Ahok.Org – Rotasi Wali Kota Jakarta Selatan, Anas Effendi menjadi Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemprov DKI Jakarta masih belum jelas alasannya.
Ketika ditanya soal perotasian Anas ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama malah bergurau.
“Saya tidak tahu alasannya. Mungkin wakilnya lebih mirip pak Jokowi (Joko Widodo),” ujar Basuki saat diminta tanggapannya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Bahkan, Basuki atau disapa Ahok ini mengatakan wajah Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor justru lebih mirip Jokowi.
“Coba lihat wajahnya pak Anas dan pak Syamsudin, mana yang lebih mendekati potongan pak Jokowi,” kata Ahok.
Untuk pengganti Anas Effendi, Ahok mengatakan nantinya Syamsudin Noor yang akan menduduki kursi Wali Kota Jakarta Selatan dan telah diajukan ke DPRD terkait pengangkatannya.
“Tunggu persetujuan DPRD, tadi sudah diajukan semuanya ke DPRD,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini.[Tribunnews]
Maju terus Pak Jokowi dan Pak Ahok. Pasti akan banyak perlawanan dari orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak halal dan membuat banyak masyarakat yang berhak menderita.
Mari kita doakan agar Pak Jokowi dan Pak Ahok diberik kekuatan, hikmat dan bijaksana untuk membawa Indonesia paling tidak setara dengan negara maju lainnya.
Ruwet ya, ganti anakbuah mesti minta persetujuan DPRD segala, kenapa harus ada Peraturan seperti itu, kan yang bertanggungjawab tetap Gubernurnya. Mesti direform atau di MK kan nih.
jadi apa arti “khusus” buat Daerah Jakarta, apa-apa kok repot…..
SEMOGA INI MENJADI KISAH INSPIRATIF BUAT PARA MENTERI, BAHKAN JUGA PRESIDEN, UNTUK TIDAK SEGAN-SEGAN MENCOPOT/MEROTASI BAWAHANNYA YANG BEKERJA DENGAN TIDAK BAIK.
Jadi tidak ada lagi “pembiaran” melihat anak buah kerja ga benar, apalagi cuma bisa comment “saya prihatin”
Akhirnya keadilan mulai berkibar di bumi DKI,,sosok pejabat bersih dan tidak pernah cari muka lewat media,,bisa muncul kepermukaan,,
Salut buat tim Jokowi-Ahok yang tidak mudah tertipu dengan kamuflase pejabat yang ABS..
Hati-hati pak,sekarang ada pejabat yang ikutan gaya bapak,tapi cuma gayanya saja.jangan terkecoh..waspadalah..waspadalah..
Pernah liat aceng tukang kawin ? Niru gaya bicara pak Jokowi, dan bajunya, belagak turun ke rakyat…hahahahaha lucu sekali..
Gaya ngomongnya dimirip2kan, kaku…bicara2 sedikit depan rakyat, disorot kamera…abis itu ngilang lg………
Inilah sistem politik yg diciptakan di Indonesia supaya siapapun orang yang naik jabatan presiden, gubernur, menteri, ketua MPR, DPR dll…. DIPAKSA harus berkoalisi dg partai2 politik lainnya. makanya KKN & monopoli dagang di Indonesia menjadi sangat subur berkembang. termasuk premanisme & terorisme sbg kendaraan politik utk memaksa para pejabat tunduk pada kehendak partai.
–
Bila saja hanya Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR / DPR, BPK, Bank Indonesia, Ketua MA dipilih melalui pemilu oleh rakyat, maka mereka2 ini akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dan terserah kepada Presiden & Wapres, untuk mengajukan kandidat2 Gubernur & Wagub Propinsi yang seblumnya telah diajukan oleh para partai politik, untuk dipilih langsung oleh rakyat. sehingga bila rakyat punya keberatan kpd kandidat yg lolos seleksi Presiden & Wapres, rakyat bisa mengajukan petisi kepada Presiden & Wapres utk ganti kandidat tsb, ketimbang kpd partai politik ybs.
–
Setelah seorang terpilih resmi jadi Gubernur & Wagub, mereka boleh menunjuk siapa2 saja untuk menduduki jabatan walikota, bupati, camat, lurah, seperti halnya Presiden & Wapres memilih para menteri & pembantu menteri & koordinator menteri terkait lainnya.
–
Bila hal ini dilakukan, maka pekerjaan Presiden akan harmonis dengan pekerjaan Gubernur masing2 propinsi karena Presiden juga yang memilih & menunjuk Gubernur tsb hanya prosesnya harus melalui persetujuan rakyat langsung lewat pilkada.
–
Praktis… pesta rakyat hanya ada 2 dalam hal ini. yaitu Pemilu & Pilkada Propinsi.
–
DPRD bubarkan saja. supaya orang2 DPR benar2 kerja untuk rakyat propinsi yang memilihnya. DPRD hanya buang2 duit rakyat saja.
_
Mungkin boleh diajukan usul perubahan spt itu Pak Ahok. apalagi dg status sbg Daerah Khusus Ibukota, dg warga yang sudah maju & berpendidikan, harusnya ada hak khusus yg benar2 khusus 🙂 thanks.