BTP dan Kadis PU Bahas Refungsionalisasi waduk

Ahok..Org – Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Rudy Siahaan menghadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mereka membahas persoalan waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara.

“Masalah waduk Pluit yang kita bahas,” ujar Rudy usai bertemu Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).

Pembahasan waduk Pluit mengarah pada refungsionalisasi waduk. Upaya ini akan menjadi percontohan untuk waduk-waduk dan saluran air lainnya di Jakarta.

“Pengembangan waduk Pluit akan dibuat bagus dengan konsep-konsepnya. Termasuk juga bagaimana pembenahan refungsionalisasi kali-kali di Jakarta. Jadi contohnya yang sedang dilaksanakan Kali Pakin,” ujar Rudy.

Rudy dan Ahok juga membahas sisi pinggir Kali Pakin yang akan dibuat menjadi jalan inspeksi untuk beragam keperluan. Diharapkan pula jalan inspeksi di pesisir kali bisa mengurai kemacetan.

“Bagaimana refungsionalisasi garis sepadan kali di mana kiri kanan kali ada jalan inspeksi yang bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran dan pengangkatan maintenance sungai, dan juga jalan inspeksi membantu mengurangi kemacetan,” ujar Rudy.

Sementara untuk bangunan yang berada di area waduk Pluit dan pesisir kali akan dilihat izin mendirikan bangunannya (IMB) berdasarkan lembar rencana kota (LRK). Bila menyalahi regulasi yang ada, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penindakan.

“Nanti dilihat, kan ada LRK-nya. Dilihat bagaimana IMB mereka. Nanti kita data semua daerah di situ,” ujar Rudy.

Rudi menambahkan pengerjaan di Kali Pakin dan waduk Pluit akan dikembangkan di 5 wilayah kotamadya di DKI Jakarta. Upaya ini juga menggandeng stakeholder dan dilakukan pendataan sehingga tidak memakan waktu cukup lama.

“Setelah Pakin nanti kita dorong ke kawan-kawan suku dinas untuk menentukan lokasi mana yang dilakukan lebih dulu. Sekarang kita lagi konsolidasi, lagi pendataan, mudah-mudahan tidak terlalu lama,” tutup Rudy yang akan mengikuti Public Hearing MRT dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Waduk Pluit berfungsi mengendalikan banjir di Pluit dan sekitarnya. Waduk ini memiliki luas 80 hektare dan 30 hektare yang di antaranya sudah diduduki warga. Selain itu, kedalaman waduk yang seharusnya 10 meter kini tinggal 2 meter. Pemerintahan Jokowi akan menormalisasi waduk itu dengan biaya Rp 1 triliun sehingga waduk memiliki daya tampung 6 kali lipat dibanding saat ini.[Detikcom]