Ahok.Org – Sistem penagihan rumah sakit di Jakarta yang masih manual dianggap sudah tidak efisien lagi. Maka dari itu, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) akan menerapkan sistem aplikasi penagihan online.
“Jadi kita mau pasang sistem. Ada aplikasi. RSCM mau buat pelatihan. Dulu kan gini, orang nagih pakai manual, terus ada yang salah tagih, dari Jamkesda kembalikan. Proses lagi, verifikasi 2 bulan. Kalau salah lagi, bisa lebih dari 3 bulan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Kamis (7/3/2013).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, dengan adanya sistem aplikasi online, proses penagihan rumah sakit akan lebih cepat dan efisien. Jika manual, bon-bon tagihan bakal menumpuk.
“Efeknya berimbas pada pembayaran Dinas Kesehatan ke rumah sakit juga menumpuk,” ungkap Ahok.
Selain itu, sambung Ahok, dengan diterapkan sistem penagihan online ini, kesalahan input data dapat dicegah, terutama soal program Kartu Jakarta Sehat.
“Nah, kalau sistem aplikasi yang ada di RSCM, dia input data. Kalau salah keluar, langsung merah. Seperti kita isi formulir online itu loh. Begitu kita mau berikutnya, tidak bisa. Karena ada yang belum terisi dengan benar. Tinggal dibetulkan saja data-datanya, lebih simple. Nah, dengan cara seperti itu, penagihan online ini langsung kirim akan lebih cepat,” jelas Ahok.
Pria berkacamata ini menambahkan, pelatihan penerapan sistem penagihan online akan diterapkan pihak RSCM kepada sekitar 5 orang staf perwakilan dari rumah sakit di Jakarta. Kemudian, sistem online ini baru mulai diterapkan pada April mendatang.
“Kira-kira bulan ini akan ada pelatihan. April baru mereka siap pasang online link. Dengan begini, harapan kami, utang tagihan Dinas Kesehatan tidak lagi menumpuk. Bahkan kalau bisa, lunas semua. Dan juga sistem pelayanan kesehatan pun sudah tidak lagi memakan waktu akibat salah input data saja,” tandas Ahok.[Liputan6.com]
Berita Lainnya:
sak tolong beritahukan kepada pak gub dan pak wagub,no telp 119 itu guna untuk apa dan ditujukan kemana,karena saya melihat dilapangan banyak warga tidak paham soal no telp 119 itu untuk kemana aja,karena dari pihak kelurahan tidak mensosialisasikannya,jadi banyak warga tidak mengetahuinya,sekali lagi tolonglah diberitakan kepada pak gub dan pak wagub,karena para lurah sekarang ini boleh dibilang ga pernah mengetahui keadaan warganya
dari dulu Lurah juga ga pernah turun kebawah,seharusnya pak Gub ga perlu nyuruh lagi, ini adalah kelemahan mendasar birokrat Kelurahan dan mengimbas ke RW, sampai sekarang masih ada seorang RW tidak berdomisili di daerah RW tersebut…jabatan RW dianggap pekerjaan yg menghasilkan uang tanpa tahu apa arti kata melayani..
Mantap penerapan tehnologi pemda DKI,semoga terwujut tdk perlu tatap muka lagi/terjadi nego,bila perlu data semua cukup di scan dan dikirimkan bersama-sama melalui internet/email ke semua instansi/lembaga/pejabat terkait.jadi cepat,ekonomis tdk banyak menghabiskan kertas,waktu.Bravo JB