Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa terhadap rendahnya dukungan pemerintah pusat terhadap sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, nilai premi asuransi kesehatan sebesar Rp 15.500 yang ditetapkan Kementerian Keuangan terlalu rendah.
Jakarta menjadi provinsi pertama yang akan menerapkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan PT Askes (Persero) untuk mewujudkan penerapan SJSN itu melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Menteri Keuangan telah menetapkan angka premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakt miskin dan tidak mampu yang masuk dalam penerima bantuan iuran sebesar Rp 15.500 per orang per bulan. Basuki berpendapat nilai premi ini terlalu kecil untuk diterapkan di Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Senin (25/2/2013), Ketua Umum IDI Pusat Zainal Abidin pun menilai premi tersebut terlalu rendah sehingga perlu dinaikkan.
“Saya sangat kecewa dengan Menkeu yang tidak mengerti tentang BPJS, hanya dikasih premi Rp 15.500,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Mantan anggota DPR RI itu juga kecewa kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) karena hanya memperjuangkan penambahan nilai premi yang telah ditetapkan menjadi Rp 17.000 per bulan per orang. Menurut Basuki, semua pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI, harus saling berkoordinasi untuk menyukseskan program BPJS yang akan dicanangkan di Indonesia pada 2014 dan Jakarta yang menjadi pilot project-nya.
“Kalau Bapak bilang penyamanan mutu, ini tugas Menteri Kesehatan. Tugas kami adalah menjadikan Jakarta sebagai contoh Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan oleh PT Askes. BPJS kita akan lihat, lebih kurangnya di mana,” ujarnya.
Dalam kalkulasinya, Basuki berharap premi yang diberikan kepada warga miskin di Jakarta melalui SJSN itu mencapai Rp 50.000. Namun, hal itu dapat berdampak pada alokasi anggaran hingga lebih dari Rp 1,5 triliun, padahal Pemprov DKI Jakarta masih memiliki utang jaminan kesehatan daerah sebesar Rp 350 miliar. Saat ini Pemprov DKI baru dapat mengabulkan premi sebesar Rp 23.000. Hal itu disebabkan masih harus banyaknya pertimbangan dan persetujuan dari beberapa pihak.
“Karena Ketua DRPD DKI ngotot tidak boleh lebih dari Rp 1,5 triliun, sedangkan utang lama (Jamkesda) ada Rp 350 miliar. Artinya, saya cuma bisa main di Rp 1,2 triliun. Inilah yang saya hitung 4,7 juta orang, jadi yang sudah saya hitung Rp 23.000 per bulan per orang. Makanya saya agak keras, mari kita bantu 1 tahun ini saja,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Pelaksanaan BPJS di Jakarta dimasukkan dalam program KJS dan akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan SJSN di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat merencanakan memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warga Indonesia dengan PT Askes sebagai pengelola.
“Ini berdasarkan amanat UU Nomor 40 tahun 2004 dan Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. DKI bisa dijadikan proyek percontohan BPJS mini,” kata Basuki beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Pemprov DKI dan PT Askes akan melakukan uji coba alokasi anggaran premi asuransi kesehatan Rp 23.000 per orang per bulan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai asuransi itu cukup untuk membiayai perawatan kesehatan masyarakat Jakarta.
“Dalam enam bulan implementasi, KJS dijadikan bahan evaluasi apakah premi yang DKI berikan sekarang sebesar Rp 23.000 cukup atau tidak karena saat ini Kementerian Keuangan menetapkan Rp 15.500,” katanya.[Kompas.com]
Banyak orang2 di-pemerintah pusat tdk suka kepopuleran Jokohok maka mereka merasa terusik dan akan selalu berusaha mengganjel program2 pro rakjat yg dilakukan Jokohok, baik secara langsung maupun tidak.
Betul Bro
Betul Bro Bajindool.
Bpk Jokowi & Bpk Ahok sedang memperbaiki sistem tata kelola keuangan, sistem pelayanan, mental PNS, DLL. Dimana diwariskan dalam keadaan yang buruk oleh mantan-mantan yg dulu.
Oleh Karena itu diperlukan “DUKUNGAN PENUH MASYARAKAT JAKARTA”
SALAM JAKARTA BARU
ada jg yg kagak menguasai masalah sptnya, gak ngerti hitungan2 tepatnya. tau nya dapat input dari bawahan, ditelen aja bulat2.
mana pernah ada yg turun langsung, secara random ambil sampling.
Betul Pak Ahok.
Faktanya memang di indonesia masyarakatnya masih sangat minim kesadaran-nya untuk berusaha mendapatkan asuransi kesehatan, dan baru kalang kabut ketika sakit. Parahnya pelayanan kesehatan pun masih banyak yang menomordua-kan pemegang asuransi kesehatan, bahkan tidak menerima pasien asuransi, karena mereka masih terkesan peserta asuransi itu tidak bayar, jadi diperlakukan sembarangan saja, padahal peserta asuransi membayar premi perbulan/pertahun, itu yang mereka tak sadar.
betul sekali. saya sangat setuju. Paradigma masyarakat harus berubah. Sedia payung sebelum hujan, jangan udah sakit baru kalang kabut cari pinjaman sana sini buat biayanya. RS juga harus berubah, pasien asuransi & yang bayar cash harus disamakan karena pasien asuransi pun juga bayar premi alias tidak gratis.
bisa jadi bumerang bagi siapapun yg mencoba menjegal program JB. Bakalan kagah laku deh, tuh liat contohnya si joni wenas poli siapapun liat muka dia jd neg. Btw asuransi sendiri jg harus berbenah, liat aja yg klas atas salesnya asal terkam nasabah, yg disebutin yg manis2 melulu giliran di klaim eh muncul pasal2 tersembunyi.
rasanya ditingkat Gubernur, masih banyak setingkat Menteri yg menjegal program-program pro rakyat……
Kalau masih susah juga, ya mesti setingkat RI 1, baru bisa benahin kesejahteraan rakyat, dan pelayanan maksimal birokrasi, tentunya tanpa pungli dan korupsi….koalisi partai, yg menyebabkan kurangnya pengawasan, malah jadi garong berjamaah…
ya itulah yang membuat perbedaan antara Jokowi-Ahok, dengan pihak lainnya…Perbedaan tersebut sebanding dengan nilai angka premi asuransi tersebut…Salam..Go…JB
Terima kasih atas keberanian Pak Jokowi-Ahok yang pasang badan untuk kesejahteraan/kesehatan masyarakat Jakarta.
Mari kita doakan agar Pak Jokowi-Ahok tetap dikuatkan oleh Ilahi sehingga tetap berani untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.
Semoga orang-orang yang sengaja menghambat upaya Pak Jokowi-Ahok akan ditegur oleh Ilahi dengan caraNya membuat mereka kapok untuk menghalangi niat dan upaya mulia Pak Jokowi-Ahok.
Kepada Saudara2ku sebangsa dan setanah air,
Rasanya perlu kita bentuk satu tim sukarela untuk mendukung dan memperjuangkan kedua TOKOH kita JOKOWI&AHOK, mohon respon dari semua….amin
pak Jokowi- ahok, kalau reformasi ke atas tidak jalan kami akan bantu anda dengan revolusi dari bawah ke atas!