Ahok.Org – Anggaran Rp 40 juta per keluarga untuk penataan kampung diyakini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kurang memadai. Namun, hal itu masih bisa disiasati.
Penataan kampung, kata Basuki, pastinya tidak hanya menata rumah-rumah warga, tetapi juga harus membenahi seluruh sistem yang ada, termasuk jalan, taman, taman olahraga, dan sebagainya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Basuki akan memanfaatkan fasilitas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
“Apabila masih kekurangan perbaikan jalan yang kurang dari tiga meter, akan diurusi oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, kebutuhan tiang listrik akan dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI, dan perbaikan jalan yang panjangnya lebih dari tiga meter akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013) malam.
Selain itu, untuk menutupi kekurangan, Pemprov DKI telah bekerja sama dengan beberapa perusahan, baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta. Tujuh perusahaan yang siap mendukung adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).
Jokowi tata 100 kampung
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan untuk menata 100 kampung di Jakarta. Namun, yang dapat disetujui oleh DPRD DKI hanyalah sekitar 30-an kampung untuk ditata tahun ini.
Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan. Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung.
Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Desain-desain kampung itu juga dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri, Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.
Sementara itu, beberapa usulan untuk kegiatan penataan kampung adalah perbaikan rumah tak layak huni, pembuatan sumur resapan, pelaksanaan penghijauan, septic tank, perbaikan mandi cuci kakus (mck), pembangunan ruang interaksi sosial, pengadaan alat pendukung posyandu, pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pos RW.[Kompas.com]
Terkait:
Pak Ahok… kalo menurut saya, seharusnya pemprov DKI hanya menyediakan sarana & prasarana dari kampung2 yg direhab tsb. lengkap dg kavling2 rumah yg rapih utk dibangun oleh pemiliknya masing2. pemprov menyediakan tenaga kerjanya juga bbrapa design model unit rumah yg si pemilik minati utk dibangun. Bila kampung itu utk disewakan unit per unit, brarti pemprov tinggal bangun sesuai standar yg sdh disetujui.
–
Rp 40 juta dana per keluarga utk rehab kampung kumuh rasanya sdh trlalu besar utk rumah brbentuk rumah petakan atw rusun. sisipkan juga unit2 utk kost2an buat anak2 mahasiswa yg merantau pak atw yg berantem dg ortunya spy tdk terlantar. hehehe…
Pak Ahok harus cepat sosialisasikan kebijakan2 tersebut ke pihak yg terkait secara cepat dan terarah. Jangan lupa bagaimana nasib rencana mempekerjakan PEMULUNG untuk kebersihan di sungai2 dan saluran2 dan juga Sopir2 tembak yg dipekerjakan??
Jangan sampai hanya sebatas wacana, tetapi segera laksanakan apa yang telah dikonsepkan tersebut.
kita sebagai warga jangan hanya bisa minta percepatan perbaikan kampung saja,tapi kita sebagai warga juga harus mendukungnya agar rencana ini berjalan sesuai dengan rencana,dengan membantu untuk menormalisasikan rencana pemprov