Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempunyai strategi agar menghemat pengeluaran dalam APBD untuk membiayai program-program DKI Jakarta. Yakni dengan memanfaatkan dana dari perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Itu namanya pintar dengan memanfaatkan duit orang, jangan pakai duit sendiri,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Menurut Basuki, menggunakan dana dari CSR untuk membiayai program Pemprov DKI tidak masalah dan yang terpenting tidak melanggar aturan, sehingga tidak melenceng dari sasaran CSR itu sendiri. Lagipula, kata dia, belum ada aturan resmi mengenai CSR seperti undang-undang.
Menurut Basuki, salah satu keuntungan bagi perusahaan CSR yang membantu Pemprov DKI adalah dapat diberikan kemudahan izin di Ibu Kota. “Kan dia mau membantu secara sukarela, izin akan kita permudah. Kita tidak minta uang pribadi. Mereka juga senang hati kok mau kasih,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Melalui skema CSR ini, perusahaan sangat diuntungkan karena secara tidak langsung menjadi promosi gratis. Misanya saja untuk perbaikan yang membiayai layanan e-ticketing Transjakarta akan menyerap banyak masyarakat menggunakan uang elektronik.
“Semakin banyak nasabah, makin nyaman nasabah untuk menaruh duit, dan dia jadi tambah untung. Jadi, kaya kartu kenapa tidak dikenakan biaya potongan itu hanya untuk meningkatkan kenyamanan nasabah,” ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Saat ditanyakan terkait bagaimana nasib perusahaan yang tidak membantu Pemprov DKI, apakah akan dipersulit oleh DKI, Basuki mengatakan semua perusahaan akan dipermudah oleh Pemprov DKI namun masing-masing perusahaan harus ‘tahu diri’.
“Semuanya kita permudah kok, cuma yang tahu diri, pasti mau kasih, kasih ke masyarakat gitu. Kan dia merasa senang, punya keuntungan, dia ingin bantu masyarakat,” ujar Basuki.
Adapun, sejumlah program yang memakai kegiatan CSR antara lain, pernataan kampung, pengisian fully furnished rumah susun sewa Marunda bagi pengungsi banjir Pluit, pemberian bantuan pengungsi banjir, dan juga bekerjasama bersama Pemprov DKI menciptkan sistem pajak online.
Basuki juga akan memanfaatkan CSR untuk pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, pembelian vila di Puncak (hulu) untuk dibongkar dan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya penanggulangan banjir hulu dan hilir (Jakarta).[Kompas.com]
Memang tidak melanggar aturan atau undang-undang, Pak Wagub, tapi karena toch DKI sudah ada anggaran untuk itu saya kok merasa penggunaan CSR untuk lelang jabatan itu mengurangi kesempatan adanya manfaat dari CSR bagi orang lain (yang mungkin lebih perlu dibandingkan DKI). Artinya kalau kita berprasangka baik bahwa CSR memang untuk kegiatan sosial yang bener. Apalagi kalau CSR diberikan karena iming-iming akan ada kemudahan bagi si pemberi CSR.
Tidak salah, memang, tapi rasanya kok agak menang-menangan, dan a bit self-righteous rasanya.
Pak Basuki, kalau perusahaan2 yg memberi CSR ijinnya dipermudah, apakah perusahaan2 yg tidak memberikan CSR ijinnya akan lebih sulit??
Salam, Bapak yang terhormat
Kita sebagai praktisi pendidikan sangat sedih dan ini mungkin dapat dikatakan tragedi kemanusiaan,
Dalam UUD 1945 jelas sekali bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mengajaran yang layak
Tetapi coba Bapak perhatikan seleksi siswa baru mulai SD, SMP, SMA, SMK, MA, MK negeri berlomba-lomba menerapkan passing grade setinggi-tingginya, sehingga siswa yang terjaring berprestasi
Pertanyaannya Gaji guru dari uang rakyat bila setiap sekolah negeri hanya mau mengajar yang berprestasi, lantas siapa yang bertanggung jawab siswa yang nilai un nya rendah, orang miskin dan terlantar?????????
Enaknya nonton videonya saja (kalau ada), soalnya admin bikin polemik nih, kagak jelas. Misalnya: Yg kasih CSR diberi kemudahan, orang yg kagak paham pak Ahok pasti bertanya-tanya.Kan kita tahu pak Ahok kalau ngomong bahasanya bombastis seperti Sikat, Lelang, maling, bangsat dsbnya.
saya setuju CSR dioptimalkan, jadi bersaing bebas saja dalam mendapatkan CSR. yang penting konsep bagus, implementasinya beres dan masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata.
perusahaan yg dipersulit izin nya, muat aja di forum ini, mau lihat obyektive ga pak BTP?!