Kekompakan Jokowi dan Lembaga Lain Benahi Jakarta

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maraton membenahi carut marut wajah Jakarta. Ia menggaet sejumlah lembaga untuk memperbaiki kondisi Ibukota, seperti 6 lembaga ini:

Jokowi ingin program-programnya tepat sasaran dan transparan. Ia mengajak sejumlah lembaga tersebut bekerjasama membangun Jakarta hingga ikut mengawasi anggaran.

Kerjasama itu dituangkan Jokowi bersama lembaga-lembaga itu dalam nota kesepahaman (MoU).

Berikut kekompakan Jokowi dan 6 lembaga membenahi Jakarta:

BIG Kembangkan Wilayah DKI

Jokowi bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengembangkan wilayah DKI.

BIG adalah lembaga pemerintah nondepartemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi.

“Pokoknya hampir semua bidang kita pakai, untuk transportasi, banjir, penurunan tanah, perumahan drainase, sehingga kami bersama badan informasi geospasial ingin bersama membangun setiap perencanaan. Akan kelihatan nanti data yang tidak jelas,” ujar Jokowi di sela-sela penandatanganan MoU yang dilakukan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013). Sedangkan dari pihak BIG, hadir Kepala BIG, Asep Karsidi.

Nantinya, dari BIG akan dapat langsung digunakan jajaran di tingkat dinas. “Dinas PU dan bidang transportasi juga memakainya. Sehingga semua perencanaan juga punya data yang jelas,” sambung Jokowi.

BPOM Sertifikasi Jamu

Jokowi bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merancang program semacam sertifikasi bagi pedagang bahan pangan dan jamu yang dijual di pasar-pasar tradisional hingga lapak kaki lima.

“Kita mau buat label. Di tokonya ditempel stiker yang menandakan sudah dicek oleh BPOM dan Pemda,” kata Jokowi di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013).

“Di toko jamu, di penjual ikan, tahu dan lainnya. Kita ingin memulai semua yang dijual di pasar itu aman dari bahan-bahan berbahaya. Jadi nanti yang belanja itu benar-benar aman,” jelasnya.

Ada lima pasar milik Pemprov DKI Jakarta yang akan dijadikan proyek percontohan dengan sasaran pertama adalah toko dan kios jamu tradisional. Tugas dari BPOM adalah memeriksa bahwa jamu-jamu yang dijajakan di tempat tersebut bebas dari bahan pengawet dan kimia berbahaya.

“Itu lima pasar di lima wilayah, kalau berhasil kita perbesar lagi cakupannya,” sambung mantan Walikota Surakarta ini.

Di dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Dra Lucky Oemar Said menambahkan selama ini jajarannya rutin melakukan uji acak terhadap mutu kesehatan bahan pangan. Khusus untuk jamu tradisional, bahkan prosedur pengawasannya sangat ketat dan hasil temuan selalu diumumkan melalui media massa.

“Ada 448 item jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tadi kami sekaligus lihat apakah masih ada yang dijual, ternyata sudah tidak ada. Alhamdulillah, ini kemajuan,” ujarnya.

“Tetapi pengetahuan penjual harus ditingkatkan dan konsumen harus menolak produk yang berbahaya. Kami berterimakasih sebab Pak Jokowi mendukung,” sambungnya.

KPK Awasi Anggaran

Jokowi ingin Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) tepat sasaran. Ia melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.

“Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.

Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kita inginnya seperti itu,” ujar Jokowi.

Apakah itu tim gabungan BPKB dan KPK? “Kalau nanti kita perlukan akan disampaikan secara langsung, yang terpenting perkuat controlling di lapangan. Jangan sampai seperti ada SD yang baru tahap pengerjaan sudah ambruk. Inilah perlunya pengawasan,” jawab Jokowi.

Telkom Hemat Telekomunikasi Dinas

Jokowi-Ahok menggandeng Telkom untuk mengefisienkan pengeluaran telekomunikasi di Pemprov.

“Telkom kan semua jaringan sudah ada. Jadi Pak Gubernur ingin kalau Telkom yang menangani semua kan sudah bebas dari biaya infrastruktur. Jadi jangan lagi tiap-tiap SKPD, dinas-dinas ingin mengeluarkan biaya sendiri, membuat sistem. Lebih baik kita langsung ada di bawah satu payung,” ujar Ahok saat pertemuan dengan perwakilan dari PT Telkom di Balai Kota DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2012).

Menurut Ahok, selama ini sudah ada konsep Kominfomas, kependekan dari Koordinator Informasi Masyarakat yang tidak pernah difungsikan oleh gubernur terdahulu. Dinas-dinas, sambungnya, memiliki anggaran telekomunikasi sendiri-sendiri.

“Harusnya kan dinas di bawah Kominfomas, tapi tidak jalan. Selama ini masih-masing bikin. Nah sekarang bagaimana dengan Kominfomas, kita kerjasama dengan Telkom,” papar Ahok.

Ahok mengatakan pihaknya tetap tidak akan mencoret pos telekomunikasi yang sudah terlanjur ada di dinas-dinas. “Kalau yang sudah kepakai tidak apa-apa, tapi kita akan coret tahun depan,” pungkas Ahok.

BPK Audit Pajak

Jakarta akan menerapkan pajak online yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

“Saya senang sekali karena Pemprov DKI menjadi yang pertama model yang diaudit,” ujar Jokowi dalam acara Implementasi E-audit untuk Mencegah Korupsi bersama Ketua BPK Hadi Purnomo di Gedung BPK Perwakilan Provinsi DKI, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2012).

Menurut Jokowi, dengan sistem tersebut, dia setiap hari dapat mengetahui tambahan uang dari pajak setiap saat.

“Setiap menit berapa, hari ini berapa, besok berapa, tahun depan berapa, bisa saya tahu. Bisa kita lihat menit ke menit, kemudian sisi penggunaannya uang Rp 1.000, Rp 1 miliar, Rp 1 triliun dipakai untuk apa, jadi bisa dilihat dari hari ke hari,” beber Jokowi.

Jokowi mengklaim, dinas-dinas sudah siap dan semuanya dikoneksikan agar menjadi sistem terpadu.

“Semua nanti akan di-online-kan seperti pajak restoran, pajak reklame, parkir. Jadi semuanya nanti bisa terkoneksi,” tutur Jokowi yang mengenakan batik coklat ini.

Pecinta musik cadas ini pun sudah membayangkan hasil dari penerapan sistem tersebut. “Saya sudah membayangi nih APBD 2014 nanti akan seperti apa. Mungkin nanti akan tinggi sekali. Kalau nggak 2014, 2015 juga nggak apa. Bayangan saya itu akan tinggi sekali,” kata Jokowi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua BPK Hadi Purnomo
mengaku optimistis, penerapan SNSI akan memberikan pemeriksaan yang berkualitas.

SNSI merupakan sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi-informasi internal BPK atau e-BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan atau e-audit melalui sebuah komunikasi data secara online dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau pusat data BPK.

BNPB Modifikasi Cuaca

Jokowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menebar garam di awan Jakarta untuk mengatasi banjir di Jakarta. Permintaan Jokowi itu dituangkan dalam surat ke BNPB pada 18 Januari lalu.

“Bisa digunakan ketika kekeringan dan hujan seperti ini. Dilaksanakan berdasarkan permintaan Bapak Gubernur DKI Jakarta yang mengirim surat pada kami tanggal 18 Januari 2013 untuk melakukan upaya ini,” kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2013).

Syamsul menambahkan, teknologi yang disebut teknologi modifikasi cuaca (TMC) ini telah berjalan sejak 2006 untuk merekayasa cuaca di Palembang. Penerapan teknologi ini menggunakan pesawat Hercules dan Cassa yang menabur garam di langit.

“Pengerahan TMC ternyata berhasil bersama BPPT dan TNI karena menggunakan pesawat Hercules, karena begitu besar kebutuhannya,” ujar Syamsul.

Pesawat tersebut mampu mengangkut 5 ton NaCl (garam) untuk membuat hujan buatan dan mengarahkan awan hujan. Pelaksanaan perintah yakni dari darat ke pesawat melalui radar cuaca dan pesawat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya hari ini mengatakan, TMC akan dilakukan selama 2 bulan yakni 26 Januari 2013-25 Maret 2013. BNPB mengeluarkan Rp 13 miliar melalui dana siap pakai untuk pelaksanaan TMC.[*]

*Dirangkum dari Detik.com