Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI akan membatalkan pinjaman World Bank (Bank Dunia) untuk melaksanakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Hal itu disebabkan pinjaman lunak yang diberikan Bank Dunia hanya sebesar Rp 1,2 triliun dan akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun.
“Prinsipnya kita kan bukan mau menolak, tapi juga tidak bisa Bank Dunia mendikte kita,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Menurut Basuki, syarat dan mekanisme yang ditawarkan Bank Dunia sangat rumit dan cenderung mendikte Pemprov DKI sehingga justru merusak sistem negara ini. Proyek JEDI merupakan proyek pengerukan saluran drainase sungai di 13 sungai Jakarta. Pengerukan itu disertai pula dengan pemasangan sheet pile (dinding turap) dan cukup selesai dalam kurun waktu dua tahun sehingga tidak perlu pinjaman sampai lima tahun.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI bisa saja menerima pinjaman itu, tetapi dengan syarat dan mekanisme yang harus diubah. Kalau masih tetap menggunakan syarat dan ketentuan lama, Basuki menilai lebih baik Pemprov DKI menggunakan dana sendiri. Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa menjamin untuk menurunkan 100 sampai 200 alat berat di semua sungai Ibu Kota dengan menggunakan uang suku dinas masing masing wilayah.
“Uang suku dinas rata-rata Rp 50 miliar, kemungkinan bisa terkumpul Rp 120 miliar untuk membeli alat berat di 12 sungai. Makanya, sorry sajalah, itu kata Pak Gubernur,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Hingga kini, kontrak kerja sama pemberian pinjaman dengan Bank Dunia itu masih dalam tahap prakualifikasi sehingga belum menemui kesepakatan. Evaluasi kontrak yang dilakukan World Bank, kata Basuki, belum rampung karena terkendala beberapa hal. Salah satu problemnya adalah BUMN mana yang akan menjadi kontraktor proyek JEDI. Hal inilah yang menyebabkan surat persetujuan pemberi pinjaman belum bisa dikeluarkan atau no objection letter (NOL).
“Belum turun pinjamannya, makanya Kementerian PU juga kesal, kok. Jadi saya bilang saja, ‘Kalau begitu caranya, kita bilang batalkan saja deh.’ Karena, untuk menyelesaikan mengeruk sungai itu di bawah lima tahun selesai kok, paling dua tahun saja. Kalau lima tahun, kita bayar kreditnya lebih panjang,” kata Basuki.
Proyek JEDI digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2008 dengan tujuan menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.
Pengajuan pinjaman ke World Bank sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Namun, karena hambatan birokrasi, realisasinya baru terjadi tahun 2012. Untuk mengerjakan proyek JEDI, dibutuhkan anggaran total sebesar 190 juta dollar AS. World Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan. Jika selesai, proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.[Kompas.com]
Bu Sri Mulyani skarang orangnya World Bank, adakan teleconference aja pak, kasih tahu skarang Jakarta Baru dan pendapat dia apa mengenai JEDI ini yg syaratnya berbelit-belit, apa pendapat Ibu Sri Mulyani? Dan jangan lupa diyoutubekan.
Saya setuju coba dikonsultasikan dg Bu Sri Mulyani terlebih dulu Pak, siapa tahu beliau bisa memberikan saran atau bantuan.
Waduh, koq bisa Pak Kumis buat proyek ini dengan motto: semakin lama, semakin baik? Professor2 di Jerman nga pernah ngajarin spt ini. Syukurlah ada pergantian!
jgn konsultasi dengan sri mulyani pak…. pro kapitalis dan berpaham liberal….cukup konsultasi dengan profesor kwik kian gie aja pak.
Setuju Batalin aja Jangan2 Word Bank turut menghambat pembangunan DKI,Pakai aja silva APBD yg lalu,prinsipnya kenapa dipersulit/lama 5 thn klo bisa dipermudah/cepat 1-2 thn buat jokowi-ahok.Brovo Ahok
Benar pak, kalo mendikte sebaiknya tidak usah, Bangsa Indonesia bangsa besar, kekayaan melimpah, pendapatan DKI banyak, pembangunanan harus jangan sampai di dikte oleh asing, karena asing itu tidak mengerti dalam negei. Nanti rakyat yg susah harus menanggung beban bunga. Percuma pembangunan pengerukan dan pemasangan sheet pile itu karena nanti juga akan rusak lagi dan mereka akan datang lagi dengan penawaran pinjaman baru, yang akhirnya loan itu seperti lingkaran setan. Kalo dalam 2 tahun pinjamanan itu bisa di kembalikan , mereka harus terima. Take it or leave it.
lebih baik gak usah uang dki kan banyak apalagi silpanya besar sekali tetapi penggunaannya diawasi karena masih ada orang yg mencari peluang dalam kesempitan kalau ketaun langsung sikat aja pade jokowi ahok
Sangat setuju, jangan biarkan negara kita, dan program anda di jajah bangsa asing, kita sebagai bangsa indonesia , sudah mengenal pengalaman pahit dijajah lebih dari 350 tahun!
Lebih baik kita banjir dari pada di jajah lagi oleh bangsa lain!