Ahok.Org – Dinas Pendidikan DKI bersama Bank DKI kembali meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). DKI membagikan sebanyak 80.384 KJP untuk tahap pertama dari target penyaluran 332.000 kartu.
Pembagian KJP dilaksanakan Jumat (12/4/2013) ini di SMK 16 Jakarta oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, yang didampingi oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat DKI Mara Oloan Siregar, dan Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto.
“Hari ini resmi diluncurkan sebanyak 80.384 Kartu Jakarta Pintar. Semoga dapat memberikan manfaat kepada para peserta didik dan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan pendidikan,” kata Taufik saat peluncuran di SMK 16 Menteng, Jakarta Pusat.
KJP ini diperuntukkan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, semisal transportasi, buku, sepatu, baju, penambahan gizi, dan lain-lain. Masing-masing pelajar SMA dan SMK akan menerima uang personal sebesar Rp 240 ribu per siswa per bulan, pelajar SMP sebesar Rp 210 ribu per siswa per bulan, dan pelajar SD sebanyak Rp 180 ribu per siswa per bulan.
Selama tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp 804,63 miliar untuk KJP. Dari jumlah 80.384 KJP yang didistribusikan tersebut, 50.146 di antaranya diperuntukkan bagi siswa SD, SD luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah.
Selebihnya, 22.012 untuk siswa SMP, SMP luar biasa dan madrasah tsanawiyah, 8.196 untuk siswa SMA, SMA luar biasa, madrasah aliyah dan SMK serta kepada 30 siswa SLB. Pendistribusian dari sisa kartu akan dilaksanakan terus-menerus sampai akhir Mei 2013.[Kompas.com]
USUL :
Siswa yang terlibat tawuran, KJP nya ditarik, kalau perlu satu sekolahnya jangan dikasih KJP.
Terimakasih
Usul Pak, supaya nama mereka ditempel di papan pengumuman RT masing2 sebagai kontrol warga dan diberi nomor untuk pengaduan. Karena khawatir disalahgunakan. Siswa yang sekolah gratis di sekolah negeri sekarang cenderung cuek dan malas, demikian juga orang tua mereka, kurang responsif terhadap perilaku anak karena merasa tidak mengeluarkan biaya, anaknya pegang HP BB, punya laptop, pakai sepatu mahal dll. Tolong di tijinjau ulang kebijakan sekolah gratis di sekolah negeri. Mungkin lebih baik diberikan ke sekolah2 swasta dan negeri yang siswanya benar2 tidak mampu.Perlu pengawasan ketat supaya BOP tidak salah sasaran.
Yth : Wakil Gubernur DKI Jakarta
KJP Tahap II setelah di kumpulkan disekolah selanjutnya di serahkan kemana…?
mohon petunjuk
info kjp bisa klik: http://www.infokjp.net/