Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui rendahnya serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lantaran proses tender masih sedang berlangsung.
Dia mengungkap serapan anggaran bervariasi, ada yang sudah 10%, 5% bahkan di bawah 1%. Kondisi ini menjadi catatannya untuk mengevaluasi dinas-dinas terkait, termasuk temuan adanya biaya konsultan perawatan jalan senilai Rp150 juta.
“Kita baru tender kan, Dinas PU juga baru dua minggu. Saya bilang ke mereka juga, pembelian alat berat dan kendaraan langsung saja, nggak perlu tender,” katanya Jumat malam (19/4/2013).
“Di PU masih saja saya temukan biaya konsultan untuk perawatan jalan Rp150 juta, padahal sudah saya coret tetapi setelah lewat DPRD keluar lagi,” tuturnya.
Selain Dinas PU, beberapa SKPD yang diketahui masih memiliki serapan anggaran rendah yakni Biro Umum dan Dinas Pertamanan.[Bisnis.com]
ternyata semua permasalahan di pemerintahan DKI Jakarta, menyangkut anggaran, tetep ada di DPRD yg wakil partai…..
Coret lagi aja Pak…dan kalau diajukan lagi ama Dinas ybs, jangan tanda tangan…biar Ka Dinas mereka aja yang bayar konsultan tsb….
Untuk anggaran yang rendah terserap ada 3 kemungkinan Pak :
1. Dinas lagi cari cara gimana supaya
tetap bisa kecipratan uang proyek
2. Dinas lagi bingung, dulu diajukan untuk proyek ini itu, tapi dampaknya atau manfaatnya untuk apa ? Nanti kalau sudah dikerjakan dan di cek Pak Jokowi,bisa-bisa Dinas kena damprat, krn bikin perencanaan ngaco…dan tidak ada gunanya
3. Memang Dinas-dinas yang rendah daya serapnya tersebut, orang-orangnya pada tidak profesional semua…maunya kerja satu-satu. Jadi satu selesai lelang, duduk ngobrol dulu, ntar baru adakan lagi proses lelangnya….jadi tidak bisa kejar-kejaran dengan waktu karena tidak ada “DATELINE” dan “TIMEFRAME” kerja…masih menganut semboyan : Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat”….barangkali, saya tidak tahu..Bapak cek saja
Salam…Go..JB
DPRD nya siapa saja pak yg membahas hal ini? Dari partai mana saja? dibuka saja semua!!!! DPRD kalian akan berhadapan dengan rakyat yg sdh muak dengan korupsi!
Sebab2 serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)masih rendah ialah :
1. Kebijakan anda tidak didukung oleh SKPD, terutama dinas PU ini terbukti banyak jalan2 yang masih rusak dan dibiarkan.
2. Kebijakan anda tidak didukung oleh LURAH dan CAMAT, karena mereka tahu kalau ikut proses seleksi gak bakalan lulus karena kualitas mereka pasti kalah jauh dari bawahannya, karena naiknya dulu karena berdasarkan setoran.
3. Hasil sabetan sangat berkurang, karena kebijakan GUB dan WAGUB yang ketat.
4. Sikap SKPD/LURAH/CAMAT sudah jelas gak pusing2 amat kalau dicopot, sebab dulunya bisa bawa penghasilan Rp100jutaan sekarang hanya boleh 10 jutaan. Penghasilan ciut 90 %, kerjaan tambah 90 %, mana tahan ???
5. Kesimpulan SKPD/LURAH/CAMAT cepat2 diganti semuanya, semakin cepat semakin baik.
yah,,,smuanya balik ke sistim pengandaannya lgi, reformasi prosedural / prases pengandaan barang dan jasanya, mendesak dilakukan, jka gak hal yg sama tiap thn akan dialami
Harusnya pengadaan yg sifatnya penunjukan langsung bner2 di kebut, coz prosesnya lbih cpat, dan jk sja warga lokal kelurahan/kecamatan di ikut sertakan dgn konsep padat karya, lbih baik lagi, coz inilah konsep nyata: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terpenuhi dlm bidang ekonomi
Kalau kami merekomendasikan apabila biaya konsultan tersebut sampai dicairkan, maka kepala dinas PU nya yang dicoret.
Memang DPRD dan Dinas PUnya setali tiga uang.
Ganti aja Pak Kepala Dinas PUnya dengan yang jujur dan mau kerja untuk rakyat.