Ahok.Org – Pengerjaan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) jalur Kampung Melayu-Tanah Abang yang awalnya ditargetkan selesai akhir 2012 lalu, kembali ditunda. Proyek ini masih menunggu hasil audit.
“Kalau diteruskan tapi ternyata menyalahi aturan, siapa yang mau tanggung jawab? Kasihan Pak Gubernur. Untuk itu, sekarang harus dihentikan sambil melihat hasil auditnya,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (22/4/2013).
Penyebab penundaan, anggaran dana proyek JLNT selesai pada 2012 lalu. Sehingga ketika kepemimpinan gubernur yang baru (Jokowi-Ahok) terdapat pemutusan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek itu untuk melihat ada tidaknya indikasi wanprestasi (kelalaian).
“Kita akan minta audit BPK dan BPKP untuk diteliti jangan sampai kalau diteruskan ada yang salah. Kalau diteruskan juga anggarannya darimana? Kalau dicek, bisa diteruskan, ya kita teruskan, apakah harus lewat proses tender atau bagaimana. Pengecekan juga bertujuan untuk melihat apakah proyek ini ada indikasi wanprestasi kenapa tidak selesai pada masa anggaran tahun lalu,” jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan terdapat kemungkinan apabila masih bisa diteruskan, pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang itu dapat selesai pada Juni mendatang. Namun, Pemrov DKI masih harus melihat lebih dulu hasil audit BPK dan BPKP. Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang tidak dimasukkan.
“Boleh dikerjakan sampai Juni, tapi mesti dicek lagi kalau dikerjakan sampai Juni siapa yang bayar? Karena uang pembangunan yang dianggarkan di tahun 2012 sudah selesai. APBD 2013 tidak ada menganggarkan proyek ini, jadi apakah bisa diteruskan harus dilihat lagi,” jelas Ahok.[Liputan6]
kalau proyek pemerintah yg sudah direncanakan selesai akhir 2012,kalau sampai molor ga selesai-selesai pengerjaannya mesti ada apa-apanya…..apa kontraktornya berani menyalahi kontrak pengerjaannya….sungguh aneh bin ajaib…
Kayaknya kegedean tuh potong anggaran di awalnya untuk fee / upeti
Untuk : POLRI , KEJAKSAAN DAN KPK INI CONTOH YG PAS & TEPAT BUAT ANDA BER 3.DALAM MEMBERANTAS KKN.
INILH KELEBIHAN DARI WAGUB DKI BPK AHOK YG NGAK ADA DUANYA DI INDONESIA, BERANI MENGAMBIL RESIKO, TEGAS,LUGAS DAN TRANSFARAN.
HALLO : ANGGOTA DPRD DKI KOK DIAM ?! BGM FUNGSI ANDA SBG PENGAWAS & BUDGETING ?! AYO NGOMONG YG JUJUR,BIAR TH 2014 KEPILIH LAGI !
Mereka bakal ngomong gini, jatah gua kurang neee…
makanya nyari2 kelemahan orang lain.
Keren banget tuh tindakan Wagub, periksa ada/gak fee siluman, kelihatannya ada yang ke bakaran jenggot. Silahkan klik
http://www.youtube.com/watch?v=w7x_K3jyTHs
Sikat terus pak Wagub, semoga MOU dengan KPK dapat terlaksana dengan baik.
Salam JB