Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi tenggat selama dua bulan untuk mengosongkan lahan di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemprov DKI tetap akan melakukan membersihkan area itu dari beragam bangunan, khususnya rumah mewah yang melanggar aturan di lokasi tersebut.
“Dalam dua-tiga bulan ini harus beres dan pasti kita akan robohkan,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Menurut Basuki, yang akan dirobohkan pertama kali adalah bangunan milik para pengusaha yang memiliki kepentingan terselubung di tanah Pemprov DKI tersebut. Setelah itu, sebanyak 200 rumah di Taman Burung juga akan segera dirobohkan. Basuki optimistis bahwa pengosongan lahan tersebut dapat diselesaikan sesuai target.
“Pokoknya dua bulan harus beres. Enggak mungkin enggak bereslah. Optimislah, coba saja lihat yang di Marunda, seribu orang bahagia karena punya rumah,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, warga yang tidak mau pindah adalah warga dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Ia mengatatakan, warga tersebut rata-rata memiliki indekos, rumah kontrakan, dan jual beli lahan di kawasan tersebut.
Pria yang kerap disapa Ahok itu menyatakan tidak takut menghadapi tantangan dari warga. Meski warga dibantu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Basuki menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap akan membersihkan bantaran Waduk Pluit tanpa memberikan uang kerahiman.
“Makanya, kita bangun rusun dan kita mau beli lahan seluas 2,2 hektar, juga mau beli di kawasan Luar Batang seluas 6,4 hektar. Kemudian, Komnas HAM yang membekingi warga itu justru lama-lama dipertanyakan. Lha, kita mau mindahin warga baik-baik, malah melanggar HAM,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.
Untuk menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.[Kompas.com]
Komnas HAM lagi cari panggung karena persaingan diantara komisionernya buat dapetin mobil dinas Camry, sampe-2 gak bisa bedain mana yang bener2 HAM. Cuekin aja boss.
Medukung Pak AHOK, rakyat harus diberi pembelajaran agar lebih bermatabat, bukan mental perampok, menghalalkan segala cara dengan mengatasnamakan kemiskinan dan HAM.
semestinya komnas HAM lebih cerdas menggunakan logika dan juga hati bukan asal membela dengan membabi buta.
SALAM DARI SAMARINDA…
saya suka komentar anda
mantapp…
MANTAP,KOMENTAR ANDA.
Sebaiknya KOMNASHAM pikir2 lagi yang matang bila mau membela warga waduk pluit yang mau digusur, karena siapapun juga yang menjarah tanah negara yang bukan miliknya adalah SUATU KESALAHAN BESAR. Warga waduk pluit yang sudah bertahun-tahun tinggal di waduk pluit yang nyata2 bukan milik pribadinya harus berterima kasih kepada pemda DKI yang selama ini belum menggusur mereka. TIDAK ADA BANGUNAN YANG BERDIRI DILAHAN BUKAN MILIKNYA, BILA DIGUSUR MINTA KEROHIMAN / GANTI RUGI. Sadarlah wahai masyarakat yang menghuni diwaduk pluit, tindakan penggusuran itu utk kepentingan masyarakat yang lebih banyak di DKI agar tidak kebanjiran lagi. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sekarang ini adalah manusia2 yang punya hati nurani yang welas asih. Janganlah menzolimi mereka. Kasihan mereka yang sudah berjuang mati-matian tanpa pamrih demi seluruh warga DKI.
syukurlah jaman IT, mau plintir omongan sekarang sulit, kegiatan rapat2 di rekam di upload udah direkam aja jika ada sedikit celah udah diplintir kok. Makanya bang Mimin minta alat rekam yg canggih dong baik video & audionya berapa ratus juta biaya manfaatnya jauh lebih bernilai dari pada harga alat. Bila perlu di rekam & di upload mereka yg bandel yg punya kontrakan2 biar rakyat tahu.
Maju trus JB,jangan biarkan “Rampok”preman kuasai DKI,sudah tdk jaman lagi korupsi melalui penggantian kerohiman.Kls menengah yg ada di waduk pluit lebih dulu dibersihkan dan jgn kasi Rusun.Pengontrak/miskin yg punya hak Rusun.
Bravo JOKOHOK, Go Jakarta Baru
Ternyata ketahuan kan … siapa itu orang2 yang tidak mau direlokasi, memang orang kurang-ajar, pemeras rakyat dan pencuri tanah negara! dan sekarang mereka mau adudomba antara Pemda DKI dan HAM … benar2 kurangajar! Ayo pak BTP dan Jokowi, maju terus masyarakat DKI yang JUJUR dan MAU HIDUP TERATUR berada di belakang bapak berdua! Tuhan berada di depan anda berdua!
Ya sudah pasti, mereka mereka yang bikin perkara dan tidak mau direlokasi pasti warga yang punya kontrakan, maupun warga yang punya rumah mewah di tanah ilegal.
Ini harus disikat abis, supaya tidak dicontoh di seluruh indonesia.
harus selesai dalam waktu singkat, karena tahun depan 2014 sudah pemilu, gampang diangkat jadi iklan kampanye kotor partai, yg seakan membela orang yg dizolimi!!! Ayo partai mana yg akan muncul pertama kali, setelah Komnas HAM???
BIASANYA sih partai DEMOKRAT…
Aneh bin Ajaib ketika Komnas HAM menyatakan bahwa “mereka” memiliki KTP dan KK bahkan bayar pajak sehingga “layak” sebagai pemilik tanah ???
Apa KOMNAS HAM ngga tau, seandainya “mereka” membayar PBB pun bukan berarti “mereka” memiliki hak atas tanah tersebut (baca aja dilembar pembayaran PBB)
Kembali disini ketegasan pemimpin JAKARTA BARU sedang di uji ! suatu hari nanti pemimpin seperti JB akan jadi model diseluruh provinsi
MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BENAR (bukan yang bayar)
GBu p Jokowi & p Basuki
Moti
Ayoooo… rame2 kita ke kantor komnas HAM dan menduduki wilayah mereka. Kalo kita diusir, kita minta lagi perlindungan sama mereka….. Trus kira2 apa tindakan mereka ya?????