Ahok.Org – Sekitar 80 persen lahan di bantaran Waduk Pluit yang selama ini dijadikan pemukiman merupakan lahan sewaan yang dikuasai tuan tanah. Bahkan, ada juga pengusaha yang memiliki bangunan besar di kawasan itu tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Boleh dibilang sekitar 80 persen itu menyewa. Warga tidak memiliki lahan tersebut, melainkan menyewa kepada tuan tanah,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (17/5).
Diungkapkan Basuki, salah satu orang yang menolak revitalisasi Waduk Pluit bernama Teddy yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan menyewakan lahannya kepada orang lain. “Salah satu pengusaha tersebut bernama Teddy yang memilik bangunan sangat besar di kawasan Pluit Utara Raya, tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” katanya.
Pengusaha lainnya, kata Basuki, yang juga menolak relokasi bernama Budi. “Budi ini menguasai lahan seluas 6.000 meter persegi untuk disewakan ke orang lain,” tuturnya.
Dikatakan Basuki, Budi bersedia pindah asalkan pemerintah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 200 juta per meter persegi. “Apa ini yang dibilang orang miskin? Apa ini yang dibilang melanggar HAM. Mereka itu semuanya tuan tanah yang menyewakan tanah negara kepada orang lain,” tegas Basuki.
Basuki pun mengaku kesal terhadap sejumlah orang yang berada di belakang warga bantaran Waduk Pluit ini. “Mereka mengira Pemprov DKI tidak memiliki data saat hendak menertibkan rumah warga di bantaran Waduk Pluit,” katanya.
Justru, menurut Basuki, penertiban dilakukan berdasarkan data kondisi riil Waduk Pluit yang semakin tidak mampu menampung beban cukup besar lagi sehingga dikhawatirkan dinding waduk akan roboh. Kondisi tersebut terlihat saat musibah banjir melanda ibu kota beberapa waktu lalu. “Kedalaman air di waduk sudah mencapai satu hingga tiga meter saja akibat dipenuhi sedimen dan sampah-sampah dari sekitar pemukiman di bantaran kali,” ungkapnya.
Kondisi ini juga mengakibatkan luas waduk semakin kecil menjadi sekitar 60 hektar dari semula seluas 80 hektar dengan kedalaman air mencapai 10 meter. “Jika dinding waduk roboh, semua penghuni sekitar Waduk Pluit akan terkena dampaknya. Ini soal nasib 17 ribu orang. Mereka meninggal karena itu, ini yang saya katakan melanggar HAM. Pada bilan Februari silam, kita sadar, tembok antara waduk dan laut roboh, pasti akan banyak timbul korban jiwa. Sehingga kita mau kerjakan sheet pile di sepanjang dinding waduk agar menjadi lebih aman,” ucapnya.
Ditambahkan Basuki, lahan seluas dua hektar milik Tedy selama ini digunakan sebagai gudang penyimpanan alat berat dan garasi. Kedua bangunan itu telah dibongkar oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Tedy pun protes dan melayangkan surat kepada Gubernur DKI menggunakan jasa pengacara. Namun, Pemprov DKI tidak menanggapi protes tersebut.
Tedy pun mulai menggerakkan massa untuk menentang revitalisasi Waduk Pluit. “Jadi yang ribut-ribut siapa? Tentu penyewa atau pemilik rumah di sana tidak mengerti kalau sedang diadu dengan pemerintah. Nah, Teddy menggerakkan masyarakat yang tinggal di sana, dibantu oleh Budi. Karena bangunan Teddy kena dibongkar, bangunan Budi juga bernasib sama,” tandasnya. [Beritajakarta]
p.ahok..mohon pada bapak,agar kalo memberi komen ttg warga DKI agar diperhalus sedikit..sbb kalo trlalu keras/kasar,itu bs menambah mslh buat duet anda dg p.jokowi..& itu cukup mmbuat khuwatir warga DKI sendiri..kami brharap,anda tetp tegas tp harus sopan/halus..agar org2 yg anda hukum krn slh,itu bs respek & gk dendam..sehingga smuany sebisa mungkin untk brsatu.kompak menuju jkt baru..jg dg org2 istana/para menteri/pihak atasan,agar bpk lbh halus lg..sbb dukungan dr atasan jg sgt perlu banget..agr,pembangunan dki bs brjalan mulus..
terimakasih udah mengingatkan dan diteruskan kepada pak Ahok – ahok.org
Sak, nampaknya anda juga setuju kalau boss anda perlu dikendalikan “harimau”nya, extra effort ini tidak luput dari “harimaunya” (mulutmu adalah harimaumu).
ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, gaya pak Ahok yah seperti itu, tapi kalau emang ada masukan tentunya akan kami teruskan, karena pekerjaan saya salah satunya adalah meneruskan semua masukkan termasuk saran dan kritik dari rekan2 semua 🙂 begetuuh brur brader..
saya si setuju aja kalo pak ahok gaya seperti itu..
gak perna berasa sakit ati si.. karena yang di omongin selalu ada maksud nya..
dan orang KITA.. kalo ngomong nya gak di kerasin gak bisa mikir…
kl ngomong nya alus malah di anggap angin lalu doank…
kalo ngomong dikerasin dikit pasti pada mikirnya arogan…
padahal kalo ngomong alus gak di anggap..
@ karjono kalo rumah kamu di jarah org, di masukin org terus bilang itu punya mereka, gw mau tau apakamu dengan sopan santun bicara baik2 suruh mereka keluar ??
Karakter dan gaya bicara yang blak2an Bung Ahok beda dengan Bung Jokowi atau pak Karjono atau sdr Sak atau sdr Mat Toyib atau siapapun juga. Yang penting mereka2 jujur, tulus, terbuka, dan benar2 mau bekerja demi DKI Jakarta. Keberanian, ketegasan Bung Ahok saat ini sangat dibutuhkan dalam menangani masalah yang sangat komplek bahkan mengundang kehadiran Komnas HAM yang sering datang bak pahlawan kesiangan. Duo JB sangat ideal dan semoga berlanjut ke masa2 mendatang. GBU Bung JB.
ada porsinya kapan kita keras kapan kita lembut, menghadapi warga semacam itu apalagi ditunggangi dgn kepentingan pribadi oleh oknum pembangkang pemerintah, ya sudah seharusnya dikerasin …. anda keras,kami pemerintah bisa lebih keras sama anda, kalo anda nurut sama kami, kami bisa lebih lembut sama anda … lo jual gua beli
saya setuju dengan gaya kepemimpinan bapak ahok , mungkin memang harus demikian adanya ( caranya ) kenapa mesti di perhalus / tidak kasar. mungkin bisa di indentikan dengan pemimpin cina yng ingin membrantas koruptor di cina dengan filosofi ” sediakan 100 peti mati , 99 buat koruptor dan satu buat saya jika korupsi” maju terus pak Ahok. seperti yang pernah anda katakan “Rasa takut Mati sudah lewat ” demi tegaknya kebenaran dan keadilan.Bravo…
Jelas sudah permainan oknum-oknum: Pengusaha Hitam, Preman, LSM abal-abal, Ormas Anarkis dsbnya. Mereka sengaja mengadu domba warga dgn Pemprov DKI.
Maju terus BPK JOKOWI & BPK AHOK. Kami warga Jakarta pro rakyat kecil& ingin bebas banjir.
SERET & ADILI Oknum-oknum tersebut.
SALAM JAKARTA BARU
Keberadaan mereka tentunya tidak lepas dari keterlibatan oknum-2 DKI yang sudah “mengijinkan” mereka bercokol bertahun-tahun. Nah biar masyarakat juga merasa adanya “keadilan” bahwa bukan mereka saja yang ditindak, umumkan saja dengan cara yang santun bahwa pejabat-2 tersebut juga kena “gusur”. Jangan ada kesan ada perlindungan karena adanya semangat “korsa” di pemprov DKI.
Sebaiknya emang begitu, mereka diproses sehingga mereka juga akan “bernyanyi” dari mana asal usul tanah yg didudukinya….
Ini yang masih tersisa di waduk kemungkinan sebagian besar orang orang yang sudah hidup nyaman punya rumah yang bisa dikontrakan.
Jika orang miskin pasti milih relokasi yang jelas lebih baik untuk masa depan keluarganya.
Sepertinya pemkot harus bikin pengumuman tegas syarat-syarat ke penguhuni waduk yang memang mau direlokasi, sehingga yang bertahan hanya orang yang memang melawan aturan dan harus ditindak tegas secara hukum.
Yang anehnya adalah Komnas HAM, Mereka Udah jelas bersalah duduki tanah negara masih dibela, kalo begitu lama lama semua tanah negara di dki akan diduduki, juga monas akan diduduki, karena ada perlindungan dari komnas ham, kacau deh.
masalah waduk pluit kalo tidak segera di sikat, jakarta akan penuh dengan pemukiman liar, karena ada perlindungan dari KOMNAS HAM.
ini sisa limbah kerjaan birokrat lama di pemprov yg sudah mengakar dan beranak pinak…..hanya soal pilihan, mau apa kagak, proyek pemprov soal waduk, Berhasil!!!….implikasinya seluruh tanah pemerintah di DKI Jakarta yg diduduki illegal pemukim liar harus dipidanakan!
Masalahnya Pak Karjono : Ini warga uda gak bisa dibilang dengan baik-baik uda bawa golok dan ngancam bakar pegawai pemprov hidup-hidup, tidak ada cara lain selain menunjukkan kegarangannya ko Ahok, saya dukung kegarangan ko ahok dalam hal ini karena tujuannya untuk yang lebih baik.
Hidup Gubenur dan Wakil Gubenur Jakarta Baru.
Pak Karjono, sebetulnya dalam ilmu psikologis manusia, personality org2 yg Expressive(talkative, low-achieving, needy and flakey) harus dilawan dengan karakter Driver (self-assured, innovative, self-motivated, stimulating and a great leader) seperti Pak Ahok, jika dilawan dengan karakter Amiable(indecisive, resent change and will not communicate when they are troubled alias manut2 aja seperti pendeta), yg expressive biasanya makin menjadi2, nah model “Warga” di waduk pluit itu udh expressive dan sudah mengarah keterlaluan. Makanya skrg sy semakin bisa memahami kondisi jamannya Bapak Presiden Soeharto..
Mustinya kita dukung Ahok karena betapa sulitnya ngatus orang di waduk pluit itu ….berapa kasli pertemuan….sementara DPRD diam saja …semua diam saja …tinggal JOKOWI dan AHOK bekerja sendiri …sebenarnya waduk pluit itu dibenai kan untuk kepentingn warga seluruh jakarta ….kok tidak pada mendukung ya …cuma dieeeem saja …nonton ….makaitu mari kiita kasi semangat terus usaha JOKOWI AHOK ini ….ini adalah pekerjaan besar dan berat …
Betul, ini DPRD nya kemana, jika memang betul wakil rakyat harusnya pro aktip, turun untuk menyadarkan rakyat yang melanggar hukum dan bersedia direlokasi demi kepentingan yang lebih besar.
Ini malah diam…………apa lagi pada tidur……….
ane juga bingung apalagi DPRD … dari lurah , camat , walikota pada kemana ngurus warganya … kalo bang ahok turun tangan saja warga ga mau pindah, mending biarin ja tuh warga disitu … banjir tenggelem semua biarin ja biar rata sama tanah se-pluit
Bukan cuma se-pluit aja yang tenggelem, tapi aset negara RI yaitu Istana Negara RI juga akan kena dampaknya. Makanya waduk ini sangat penting bagi Jakarta.
Saya suka dengan cara beliau (ahok) memimpin dan cara dia menangani masalah, saya percaya beliau mampu, saya terus dukung, pasti beliau punya keputusan yang terbaik buat kesejahteraan jakarta, begitu juga pak Jokowi…
kita lihat saja, pasti hasil dari semua proses ini akan berujung baik, tolong tim ahok.org, sampaikan salam saya buat beliau. T’kasih
saran saya mule sekarang buat sistem pengecekan.jadi setiap penyewa tempat tinggal di jkt bisa ngecek/lapor ke kantor pemerintah/online/tlp.penyewa berhak minta copy surat resmi pemberi sewa.lalu setelah dilaporkan bisa diaudit oleh pemerintah apaka resmi/ilegal.bila ilegal,maka warga bs menuntut pemberi sewa ilegal ke pengadilan dan mendapat ganti rugi.
jd bs memberantas mafia tanah di jakarta oleh warga jkt sendiri.dan org miskin bs dilindungi dari preman tanah.