Pejabat KPK Temui Jokowi

13
312

Ahok.Org – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengunjungi gedung Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi. Kedatangan Bambang itu untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pejabat lain dalam hal koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Tahun 2013.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Balai Agung tersebut, Joko Widodo memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pencegahan korupsi dengan cara menerapkan asas transparansi dalam hal anggaran sekaligus pelaksanaan programnya. Jokowi menyatakan, hal itu sudah disosialisasikan kepada warga.

“Kita sudah memasang poster APBD sedetail ini, baik di kecamatan, kelurahan, dan provinsi sehingga manajemen kontrol bisa dilakukan masyarakat,” ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.

Selain mengedepankan transparansi penggunaan anggaran, Jokowi juga mendorong pencegahan korupsi dengan cara lain, misalnya dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik. Salah satu contohnya adalah pembayaran tiket transjakarta. Jokowi berharap dapat menerapkan sistem pembayaran elektronik pada lembaga lain.

“Misalnya, tahun ini Pemprov DKI telah melakukan pajak online, Januari ini, meliputi pajak restoran, hotel, parkir. Kami yakin bisa meningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” kata Jokowi.

Di depan pejabat tinggi KPK, Jokowi mengaku yakin mampu menciptakan iklim birokrasi yang transparan di Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu lama dan kemauan politik kuat.

Hingga pukul 10.35 WIB, pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mardiasmo tersebut masih berlangsung. Sesuai rencana, acara akan dilanjutkan dengan diskusi.[Kompas.com]

13 COMMENTS

  1. Saya benar2 berharap bahwa kerjasama Pemda DKI dng KPK dalam pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Dimasa lalu eksekutip-legislatip Pemda sangat terkenal kerakusannya. Kalau rekanan dilingkungan Pemda ‘MAU DAN BERANI JUJUR’ maka akan terkuak bahwa efektivitas anggaran rata2 hanya 50-55%, beberapa bahkan kurang dari itu. Langkah awal Bung Ahok memotong 20% anggaran benar2 taktis, sd 35% pun masih layak. Salam Jakarta Baru. GBU Bung JB

  2. Pertemuan yg baik sx buat jajaran di bawah Gub & Wagub…dmana mmbrikan gambaran jlas jka Bpk JokoHok sangat serius mmbrantas skaligus mencegah terjadix KORUPSI di Pemprov Dki.

    • Tolong di usut dan ditindak tegas pak Gub & Wagub, kasus dugaan korupsi dan pungli pada Dinas P2B termasuk pada Sudin Jakarta Selatan, dimana para oknum Kepala Seksi Kecamatan P2B bekerja sama dengan oknum Inspektorat Jakarta Selatan dan calo/makelar IMB dalam penyelesaian penyegelan rumah tinggal dan ruko yang IMB nya tdk sesuai peruntukan

  3. Mantap….sudah seharusnya seluruh lembaga negara kita baik legislatif,eksekutif maupun yudikatif berlaku serupa….dan jika bisa terlaksana dengan baik,sy yakin rakyat ikhlas memberikan tunjangan hari raya berlipat ganda utk semua pejabat dan wakil rakyatnya…balance dengan kejujuran dan kinerja nyata…

  4. Wahh… nanti yg jadi capres n cawapres trpilih utk maju dlm pemilu 2014 hrus bnar2 selektif. krna masyarakat Indonesia sdh pada belajar n brcermin pd 2 pemimpin prov. DKI skrg ini.

    Surabaya n papua sdh berbenah. ada pemimpin yg mirip jejaknya bkerja spt pak Jokowi n ahok. smakin byk pemimpin warga spt ini, smakin maju & sejahtera negeri Indonesia-ku ini. Puji Tuhan !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here