Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali mengambil alih pengelolaan air di ibu kota. Untuk diketahui, saat ini hampir seluruh pengelolaan air di Jakarta dikelola pihak asing, yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang merupakan lini usaha perusahaan asal Perancis Suez Environnement dan bagian dari PT Astratel Nusantara – lini usaha Grup ASTRA Indonesia, serta PT Aetra yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan Singapura Acuatico Pte Ltd.
Salah satu upaya Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air dari tangan asing itu ialah dengan membeli saham Palyja. “Kalaupun Suez Environnement tak menjual sahamnya kepada DKI, kami akan beli langsung dari pemilik 49 persen saham Palyja, PT Astratel. Kalo masih enggak mau juga, kami cabut Surat Keputusan (SK) dukungan gubernur untuk Palyja sebagai pengelola air DKI,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ahok bahkan mengancam, bila Palyja tidak mau menjual sahamnya kepada Pemprov DKI Jakarta, maka masalah ini akan dibawa ke pengadilan internasional. “Kalau dia nuntut, kami bawa ke Mahkamah internasional,” kata dia.
Pemprov DKI saat ini dalam posisi terjepit terkait pengelolaan air Jakarta. Ahok tidak ingin setelah masa kontrak pengelola asing itu berakhir tahun 2023 mendatang, Pemprov DKI justru diminta membayar triliunan rupiah gara-gara persoalan kontrak.
“Mana ada IRR (internal rate of return atau imbal hasil) 22 persen? Gila saja. Mana ada investasi dijamin sampai sejumlah itu terus, lantas kalau mereka tidak mencapai angka itu, Pemprov DKI harus membayar Rp10 triliun. Di negara lain, mana ada kontrak bisnis kayak begitu? Kalau rugi ya seharusnya rugi bareng dong. Masak mereka ingin untung sendiri,” kata Ahok.
Saat ini negosiasi antara Palyja dan Pemprov DKI tengah membahas sejumlah poin penting, misalnya Palyja tidak boleh menjual 51 persen sahamnya kepada Manila Water, perusahaan Filipina. Lalu soal rebalancing pasal-pasal kontrak kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PD PAM Jaya) yang sudah berjalan sejak tahun 1997. Kontrak ini dinilai merugikan Pemprov DKI.
Ahok mengatakan setelah saham Palyja nantinya dimiliki Pemprov DKI, otomatis rebalancing pasal-pasal kerja sama akan menjadi lebih mudah dinegosiasikan karena melibatkan perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Adapun pasal kontrak kerja sama yang perlu rebalancing terkait pengembalian investasi atau IRR mencapai 22 persen yang dinilai terlalu tinggi, harga jual air, sambungan pelanggan, dan sebagainya. Pasal-pasal yang ada saat ini dinilai membebani masyarakat.
“Dikelola asing belum tentu bakal lebih baik. Oleh karena itu Pemprov DKI punya keinginan kuat memiliki Palyja, agar kami bisa menjawab keluhan pelayanan air bagi warga DKI Jakarta yang sejak 1997 pengelolaannya dikuasai operator asing,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu. [Vivanews]
Kalau bisa dikelola sendiri, untuk apa dikelola pihak asing, apalagi kita yang rugi. Heran juga, kenapa bisa seperti itu.
Sejak 1997 dikuasai asing?. dimasa transisi pemerintahan daerah, gubenurnya siapa ya?
Kebocoran air di Jakarta sangat tinggi. Harganya juga mahal sekali [Rp 12.500 per m3, belom ditambah biaya2 lainnya].
Padahal kalau di jalan, saya liat banyak tukang pikul air yg boros banget sama air. Jalanan aja sampe rusak gara2 air yg meluber.
Harus di usut tuntas Pak Ahok, jangan-jangan ada “permainan gila” pada kontrak masa pemerintahan Foke atau sebelumnya, atau hanya keteledoran atau ada korupsi di dalamnya sehingga langsung atau tidak langsung masyarakat Jakarta sangat di rugikan oleh perbuatan jahat para eksekutif naif itu yang telah berani menyetujui IRR 22% kepada pihak yang berkontrak tersebut, apalagi Pemda harus mendapat penalti sebesar 10 Trilyun . Go JB Ahok/Jokowi
Pohon dikenali dari buahnya
Kontrak yang merugikan rakyat menggambarkan pemimpinnya pada waktu itu guoblok…
setuju pendapat bro Iwan, apa KPK ga bisa mengurai benang kusut yg ribet sejak 1997??? Dari dulu yg namanya Itwilprov kan cuma patok bawang, kalo sudah ribut baru muncul, kalo sekarang kesannya diam seribu basa…masa bodoh!
pantesan aja pak dari dlu masalah air di jakarta begitu ruwet, ternyata yg nguasai air di jakarta adalah pihak asing, hmmmm bagaimana seandainya pihak asing memainkan peran culasnya untuk air di jakarta, semakin hari semakin mahal, dan negara lain yg dpt keuntungan, padahal air milik indonesia masa di kuasai pihak asing untuk di jual kembali ke masyarakat indonesia…. aneh memang pemerintahan dahulu. orang indonesia pun banyak yg pintar kalu hanya mengelola air dan instalasinya..
konyol banget palyja, orang yang ngaku miskin bayar 1.050 per kubik ngggak pake limit mau sejuta kubik juga bayar 1.050 per kubiknya, enak aja pake air buang buang, jualan lagi. Nggak perlu ngitung berapa duit yang harus dikeluarkan untuk bayar air. Padahal orang menengah bayar 12.500 per kubik. Mereka pake air irit irit, dan super hemat.
terima kasih pak Ahok, semoga bisa dibenahi, air itu sumber alam yg menguasai hajat hidup org banyak/rakyat. Di UUD sdh jelas, koq bisa2 nya dikuasai asing, dgn jamin untung pula…..gelooo bener
masih banyak lg yg spt itu, saya yakin, entah PLN, Pertambangan dll….
Maju terus! Benahi, buat yg bekerja di bidang tsb, bantu pak Gub dan Wagub membongkar itu semua, ayo semangat Nasionalisme harus dikobarkan!
Mantabs…inilah amanat pasal 33 UUD 45
lanjutkan Bpk JokoHok…
Urusan kontrak dengan Palyja itu era sebelum saya
Salam Jakarta Baru
Lalu kenapa gak dibenahin dong??? jangan ngeles boss. saya tadinya mengharap banyak dari anda yang cukup intelektual.
Alhamdulillah….akhirnya kita punya pemimpin yang sebenarnya…
Inilah ciri” manusia yg pantas di posisi R1-R2
Hanya rakyat yg ingin perubahan yg mampu membawa mrk pd posisi tsb..
Nasionalisme saat ini hny sampai di kursi talkshow & seminar !