Ahok.Org – Mendadak, INA-CBG’ s menjadi deretan aksara yang kerap muncul di pemberitaan media massa, terutama menyusul ramainya pro-kontra masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apakah INA-CBG’s itu?
Kepanjangan dari deretan huruf tersebut adalah Indonesia Case Base Groups. Gara-gara INA-CBG’s ini, 16 rumah sakit sempat menyatakan berniat mundur dari KJS, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, apa sebenarnya INA-CBG’s?
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, INA-CBG’s adalah sebuah sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. KJS menerapkan sistem pembayaran ini untuk pelayanan baru kesehatan bagi warga Jakarta.
Untuk lebih gamblang, sebuah contoh dipaparkan Dien. Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Dengan demikian, sistem INA-CBG’s sudah “menghitung” layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatannya, sampai dinyatakan sembuh.
“Paket” layanan kesehatan yang didapat pasien merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan. Di dalamnya mencakup jenis obat dan kelas perawatan bila harus menjalani rawat inap.
“Sistem ini sangat efisien sehingga ada standar mutu pelayanan yang seragam bagi warga se-Jakarta,” kata Dien kepada wartawan di sela-sela pembagian KJS, Selasa (28/5/2013). Dia pun mengatakan, konsep INA-CBG’s disusun Kementerian Kesehatan, dan program KJS menjadi semacam pilot project penerapannya.
Rencananya, imbuh Dien, sistem pembayaran ini akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2014. Syaratnya, itu bila “uji coba” di Jakarta dinyatakan berhasil.
Berbeda dengan program jaminan kesehatan yang pernah ada sebelumnya, kata Dien, INA-CBG’s dapat dikontrol dengan lebih baik. Perbedaan paling mendasar adalah ada atau tidaknya standar layanan kesehatan. “Dulu, klaim yang diajukan rumah sakit tidak terkontrol. Model paket pelayanan esensial rumah sakit itu seolah-olah tidak ada batasan klaim pasien hingga berpengaruh di pelayanan yang bervariasi atau tidak merata,” papar dia.
Dengan sistem sebelumnya, lanjut Dien, rumah sakit juga punya kemungkinan memberikan obat yang terlalu mahal, sementara ada obat lebih murah dengan kemanjuran serupa. Sistem INA-CBG’s, kata dia, mengantisipasi hal-hal semacam itu terus terjadi. “INA-CBG’s, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sesuai standar, dan yang paling penting tak mengejar profit semata.” [Kompas.com]
Oooo….. gitu ya….
Pantesan DPRD gak ngerti, otaknya kecil, pikirannya pendek.
Ada RS yang nolak ikut, langsung aja bilang Jokowi gagal. Interpelasi deh…
setuju
ha3x…..ini namanya guyon maton
moga DPRD jadi “customer” duluan
Berarti ada kontrol biaya standar tiap pemegang KJS, sehingga mungkin akan ada tawaran dari rumah Sakit (khususnya swasta), kalau ingin pake paket standar obat A gratis namun kalau ingin obat B ada tambahan biaya, tawaran tambahan biaya ini perlu dicover oleh sistem, kalau nambah biaya wajar bisa dimaafkan, namun bila dengan paket A krn dgn nambah biaya bisa naik level pelayanan, tambahannya 50 % perlu ditinjau ulang pemilik KJS-nya (orang kaya punya kartu KJS)
Saya pun mau punya KJS yang premi asuransinya saya bayar sendiri, lumayan kan, kalau sakit jadi nggak pusing, ada nggak ya program seperti ini ?
setuju banget.. rumah sakit gak bisa seenaknya sendiri masang tarif… warga sehat negara sehat.. maju terus Pak Joko!!
Untuk memudahkan Tranparasi saya usul bagaimana kalau paket dan isi dari INA-CBG’s ini dipublikasikan secara umum sehingga, masyarakat luas mengetahui detail paket untuk KJS, dan bisa menilai sendiri. Posisi Pemprov dibawah pimpinan JOKOWI-BASUKI, dan keberatan apa sebenarnya yang dipersoalkan DPRD DKI
Mohon nanya,anggota DPRD dapet gak KJS ya?
Mantabs…inilah revolusi standar kesehatan di Indonesia dmana rakyat miskin mnjadi terpenuhi pnanganan ksehatanx, tiap RS dipaksa u/ bner2 efisien dlm pnanganan medisx (sistim paket)so RS swasta jgn brpikir lgi mau claim seenak perutx dgn macam2 alasan. pikiran rakyat miskin kita sbenarx sderhana, “yg penting sembuh” mrka ga baxk nuntut, misalx harus pake: visite DR yg sring, hrs pake obat paten, menu mkanan yg brlbihan dll, salut dgn sistem kode paket claim pembayaran RS ke pemprov yg online, dmana RS tdk pux ksempatan lgi masukan biaya2 silumanx hehehehe
kdepanx jk pmerintah mampu mmbangun banyak RS yg baik, tdk mnutup kmungkinan baxk RS swasta yg tutup/ditinggalkn, kasusx mirip2 sperti skolah swasta & negeri.
Maju trus Bpk JokoHok…kebenaran pemimpin itu terletak pada kesejahteraan rakyat yg di pimpinx…Amin
……….. Mau ngomong apa lagi……kasi jempol aja… Semoga segera terwujud Indonesia Sehat……..
ide bagus, kenapa dihalangi? aneh?
wow program spektakuler nhe kalau bisa sampai merata keseluruh indonesia.. jd system online… transparan dan bisa di ketahui jarak jauh nama2 pasien dan penyakitnya.. dan dokterpun gk bisa memanipulasi obat2an lg… pantesan aja DPRD begitu getolnya ngritik dan pngn interpelasi.. krn ini pengaruhnya global ke seluruh indonesia… dan saya yakin rakyat pasti setuju dengan program kjs sperti ini… dan DPRD di manapn daerah nantinya jika di jkrt berhasil harus di dukung spenuhnya untuk rakyat indonesia… go jokohok untuk jakrta maju bersih dan sejahtera…